Kenapa RI Kini Menyatakan Bersedia Evakuasi Warga Palestina di Gaza?
CNN Indonesia
Minggu, 13 Apr 2025 07:15 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
RI bersedia evakuasi warga Palestina di Gaza. (REUTERS/Hatem Khaled)
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Indonesia baru-baru ini menyampaikan kesiapan untuk mengevakuasi warga Palestina dari Jalur Gaza.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan RI siap mengevakuasi warga Gaza jika pihak-pihak terkait setuju dan mengizinkan. Pihak terkait yang dimaksud termasuk negara-negara Timur Tengah yang saat ini aktif membantu rakyat Gaza.
"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia," kata Prabowo yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (9/4) dini hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo berujar evakuasi itu akan dilakukan dalam beberapa gelombang, dengan gelombang pertama menampung sekitar 1.000 warga Gaza. Rencana ini menurutnya untuk menindaklanjuti permintaan komunitas internasional yang menilai RI perlu berperan lebih aktif lagi, mengingat Indonesia merupakan negara non-blok dan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
Sikap Indonesia ini berbeda dari sebelumnya. Kementerian Luar Negeri RI sebelum ini menyatakan dengan tegas bahwa pemindahan warga Palestina dari Gaza dalam bentuk apapun tak bisa diterima. Sebab hal ini hanya akan menggolkan tujuan Israel dan Amerika Serikat yang hendak mengusir warga Gaza dari wilayah mereka sendiri.
"Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina," demikian pernyataan Kemlu RI di akun X, 5 Februari.
Presiden AS Donald Trump sempat menyampaikan niatnya untuk mengambil alih Gaza agar bisa diubah menjadi Riviera Timur Tengah. Selama proses itu, ia ingin warga Gaza dipindahkan ke negara Timur Tengah seperti Mesir dan Yordania.
Selain Timur Tengah, Trump juga mempertimbangkan agar sebagian warga Gaza dipindahkan ke Indonesia. Seorang pejabat di tim transisi pemerintahan Trump menyebut rencana itu bagian dari usulan terkait rekonstruksi Jalur Gaza setelah agresi Israel berakhir.
"Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas," demikian laporan NBC, mengutip pejabat transisi Trump pada 20 Januari lalu.
Kemlu RI saat itu menegaskan bahwa RI tak pernah membahas maupun membuat kesepakatan dengan pihak mana pun mengenai hal tersebut.
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengatakan rencana evakuasi warga Gaza ini menurutnya murni pemikiran Prabowo. Rezasyah menyampaikan Prabowo memahami amanah dari Konferensi Tingkat Tingi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab pada November 2023 perihal perlunya melakukan segala upaya untuk mencapai perdamaian di Palestina.
"Keputusan Presiden Prabowo tersebut sedikit banyaknya dipengaruhi juga oleh pengalaman hidupnya, yang pernah bermukim di Yordania, yang setiap harinya melihat penderitaan masyarakat Palestina yang mengungsi ke Yordania," kata Rezasyah kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/4).
Sementara itu, menurut pengamat sekaligus Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Affabile Rifawan, keputusan RI ini diambil untuk menunjukkan taji RI di Timur Tengah bahwa Indonesia mampu berperan dalam resolusi konflik di Gaza.
"Salah satu caranya adalah dengan melakukan relokasi yang terdampak dari konflik yang terjadi di Gaza. Hal ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan ketika terjadi perang Vietnam di mana pengungsi dari Vietnam itu dialihkan ke Pulau Galang di Kepulauan Riau," ucap Affabile kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/4).
Selain karena itu, Affabile juga menilai keputusan Indonesia mengevakuasi warga Gaza berkaitan dengan perang dagang yang diletuskan AS.
Pasalnya, Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut menjelang penerapan tarif resiprokal atau timbal balik Trump terhadap produk-produk Indonesia. Trump mematok pajak untuk produk RI yang masuk ke AS sebesar 32 persen.
Penerapan tarif resiprokal ini sendiri ditunda selama 90 hari buntut reaksi negatif negara-negara mitra dagang AS. AS pun kini hanya mengenakan tarif dasar sebesar 10 persen.
"Apakah ini terkait dengan negosiasi tarif AS? Bisa jadi sih, ada kemungkinan ke arah sana. Tapi saya belum menemukan statementnya yang resmi tapi ini bisa saja terjadi seperti itu karena pemerintah sendiri sekarang sedang melakukan renegosiasi terkait tarif perdagangan Indonesia-AS dan ini bisa jadi turning point kalau misalnya hasil negosiasinya berhasil," kata Affabile.
Senada, Rezasyah juga berpandangan bahwa ada kemungkinan Indonesia memutuskan mengevakuasi warga Gaza karena ancaman pemberlakuan tarif Trump.
"Dalam pandangan Amerika Serikat dan Israel, pelunakan Indonesia tersebut adalah akibat dari pendekatan mereka atas beberapa negara, termasuk Indonesia, yang diperkuat lebih lanjut dengan ancaman pemberlakuan tarif pada Indonesia sebesar 32 persen," kata Rezasyah.
"Terlepas dari ada tidaknya persinggungan dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel, pemikiran Indonesia tersebut merupakan sebuah terobosan, yang semestinya menampar negara-negara di Timur Tengah yang selama ini bersikap mendua, antara bersimpati dengan Palestina, namun gentar terhadap Israel," lanjutnya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Berbeda dengan Affabile dan Rezasyah, pengamat Timur Tengah sekaligus Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia Yon Machmudi menilai keputusan RI melakukan evakuasi warga Gaza tidak berkaitan dengan penerapan tarif Trump. Menurutnya, kedua hal itu adalah peristiwa yang berbeda.
Yon lebih menggarisbawahi klarifikasi yang diperlukan pemerintah Indonesia mengenai kemauan mengevakuasi warga Gaza ini.
"Pertama, apakah kemudian yang diterima oleh Indonesia itu warga negara Palestina yang akan menjadi pengungsi dan mendapatkan status pengungsi dari Indonesia atau mereka yang kebetulan memerlukan perawatan khusus karena sakit, cedera, atau akibat-akibat lain yang memang harus mendapat perawatan khusus. Jadi saya kira itu harus diperjelas," ucap Yon kepada CNNIndonesia.com, Rabu.
"Kemudian, yang kedua, Indonesia harus tetap berkomitmen terhadap dukungan kemerdekaan Palestina dan tidak boleh ada warga Palestina yang direlokasi dalam waktu yang lama dan tidak bisa kembali," lanjutnya.
Yon sekali lagi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia mesti betul-betul memastikan bahwa evakuasi ini dalam kapasitas kemanusiaan, yakni menyelamatkan rakyat Palestina, bukan dari sisi agenda relokasi yang menguntungkan serta diinginkan Israel.
"Itu harus dipastikan betul bahwa Indonesia dari sisi kemanusiaan, bukan mendukung relokasi. Jadi setelah selesai perawatan mereka harus dikembalikan ke wilayah di Gaza. Jangan sampai setelah keluar dari Gaza ke Indonesia, tidak bisa kembali ke Gaza," tegasnya.
Mengenai ini, Menteri Luar Negeri RI Sugiono pada Kamis (10/4) telah menegaskan bahwa Indonesia tidak bermaksud merelokasi warga Palestina dari Gaza.
Sugiono menyatakan keberadaan warga Gaza di RI hanya bersifat sementara dan Indonesia menyasar korban perang terutama warga sipil agar bisa diobati dan dirawat di RI.
"Selain korban luka, Indonesia siap menerima anak yatim piatu korban perang yang memerlukan perawatan karena trauma yang mereka alami," kata Sugiono.
Sugiono menegaskan rencana ini semata-mata demi mendukung Palestina. Ia pun menyampaikan kembali sikap Indonesia yang mendukung tegas solusi dua negara.
Tantangan bagi RI
Rezasyah, pada kesempatannya, juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam mengevakuasi warga Palestina.
Ia menekankan pemerintah RI masih membutuhkan berbagai prosedur, seperti membuat Keputusan Presiden yang memuat landasan filosofis, landasan hukum, dan pelibatan Kementerian/Lembaga di dalam negeri berikut keterhubungannya dengan lembaga lain di luar negeri.
Kemudian, pemerintah juga perlu berkonsultasi lebih dulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengingat rencana itu akan memengaruhi stabilitas politik di Indonesia serta beban keuangan negara yang tidak termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Ketiga, mengambil pelajaran dari pengungsi Rohingnya selama ini, terdapat potensi lahirnya masalah Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang baru, sehingga mengakibatkan kekisruhan dalam hubungan antara pusat dan daerah," pungkasnya.
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Indonesia baru-baru ini menyampaikan kesiapan untuk mengevakuasi warga Palestina dari Jalur Gaza.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan RI siap mengevakuasi warga Gaza jika pihak-pihak terkait setuju dan mengizinkan. Pihak terkait yang dimaksud termasuk negara-negara Timur Tengah yang saat ini aktif membantu rakyat Gaza.
"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia," kata Prabowo yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (9/4) dini hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo berujar evakuasi itu akan dilakukan dalam beberapa gelombang, dengan gelombang pertama menampung sekitar 1.000 warga Gaza. Rencana ini menurutnya untuk menindaklanjuti permintaan komunitas internasional yang menilai RI perlu berperan lebih aktif lagi, mengingat Indonesia merupakan negara non-blok dan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
Sikap Indonesia ini berbeda dari sebelumnya. Kementerian Luar Negeri RI sebelum ini menyatakan dengan tegas bahwa pemindahan warga Palestina dari Gaza dalam bentuk apapun tak bisa diterima. Sebab hal ini hanya akan menggolkan tujuan Israel dan Amerika Serikat yang hendak mengusir warga Gaza dari wilayah mereka sendiri.
"Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina," demikian pernyataan Kemlu RI di akun X, 5 Februari.
Presiden AS Donald Trump sempat menyampaikan niatnya untuk mengambil alih Gaza agar bisa diubah menjadi Riviera Timur Tengah. Selama proses itu, ia ingin warga Gaza dipindahkan ke negara Timur Tengah seperti Mesir dan Yordania.
Selain Timur Tengah, Trump juga mempertimbangkan agar sebagian warga Gaza dipindahkan ke Indonesia. Seorang pejabat di tim transisi pemerintahan Trump menyebut rencana itu bagian dari usulan terkait rekonstruksi Jalur Gaza setelah agresi Israel berakhir.
"Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas," demikian laporan NBC, mengutip pejabat transisi Trump pada 20 Januari lalu.
Kemlu RI saat itu menegaskan bahwa RI tak pernah membahas maupun membuat kesepakatan dengan pihak mana pun mengenai hal tersebut.
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengatakan rencana evakuasi warga Gaza ini menurutnya murni pemikiran Prabowo. Rezasyah menyampaikan Prabowo memahami amanah dari Konferensi Tingkat Tingi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab pada November 2023 perihal perlunya melakukan segala upaya untuk mencapai perdamaian di Palestina.
"Keputusan Presiden Prabowo tersebut sedikit banyaknya dipengaruhi juga oleh pengalaman hidupnya, yang pernah bermukim di Yordania, yang setiap harinya melihat penderitaan masyarakat Palestina yang mengungsi ke Yordania," kata Rezasyah kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/4).
Sementara itu, menurut pengamat sekaligus Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Affabile Rifawan, keputusan RI ini diambil untuk menunjukkan taji RI di Timur Tengah bahwa Indonesia mampu berperan dalam resolusi konflik di Gaza.
"Salah satu caranya adalah dengan melakukan relokasi yang terdampak dari konflik yang terjadi di Gaza. Hal ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan ketika terjadi perang Vietnam di mana pengungsi dari Vietnam itu dialihkan ke Pulau Galang di Kepulauan Riau," ucap Affabile kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/4).
Selain karena itu, Affabile juga menilai keputusan Indonesia mengevakuasi warga Gaza berkaitan dengan perang dagang yang diletuskan AS.
Pasalnya, Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut menjelang penerapan tarif resiprokal atau timbal balik Trump terhadap produk-produk Indonesia. Trump mematok pajak untuk produk RI yang masuk ke AS sebesar 32 persen.
Penerapan tarif resiprokal ini sendiri ditunda selama 90 hari buntut reaksi negatif negara-negara mitra dagang AS. AS pun kini hanya mengenakan tarif dasar sebesar 10 persen.
"Apakah ini terkait dengan negosiasi tarif AS? Bisa jadi sih, ada kemungkinan ke arah sana. Tapi saya belum menemukan statementnya yang resmi tapi ini bisa saja terjadi seperti itu karena pemerintah sendiri sekarang sedang melakukan renegosiasi terkait tarif perdagangan Indonesia-AS dan ini bisa jadi turning point kalau misalnya hasil negosiasinya berhasil," kata Affabile.
Senada, Rezasyah juga berpandangan bahwa ada kemungkinan Indonesia memutuskan mengevakuasi warga Gaza karena ancaman pemberlakuan tarif Trump.
"Dalam pandangan Amerika Serikat dan Israel, pelunakan Indonesia tersebut adalah akibat dari pendekatan mereka atas beberapa negara, termasuk Indonesia, yang diperkuat lebih lanjut dengan ancaman pemberlakuan tarif pada Indonesia sebesar 32 persen," kata Rezasyah.
"Terlepas dari ada tidaknya persinggungan dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel, pemikiran Indonesia tersebut merupakan sebuah terobosan, yang semestinya menampar negara-negara di Timur Tengah yang selama ini bersikap mendua, antara bersimpati dengan Palestina, namun gentar terhadap Israel," lanjutnya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Tak Ada Kaitan dengan Tarif Trump
RI sebut bersedia evakuasi warga Gaza. bukan relokasi. (REUTERS/Stringer)
Berbeda dengan Affabile dan Rezasyah, pengamat Timur Tengah sekaligus Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia Yon Machmudi menilai keputusan RI melakukan evakuasi warga Gaza tidak berkaitan dengan penerapan tarif Trump. Menurutnya, kedua hal itu adalah peristiwa yang berbeda.
Yon lebih menggarisbawahi klarifikasi yang diperlukan pemerintah Indonesia mengenai kemauan mengevakuasi warga Gaza ini.
"Pertama, apakah kemudian yang diterima oleh Indonesia itu warga negara Palestina yang akan menjadi pengungsi dan mendapatkan status pengungsi dari Indonesia atau mereka yang kebetulan memerlukan perawatan khusus karena sakit, cedera, atau akibat-akibat lain yang memang harus mendapat perawatan khusus. Jadi saya kira itu harus diperjelas," ucap Yon kepada CNNIndonesia.com, Rabu.
"Kemudian, yang kedua, Indonesia harus tetap berkomitmen terhadap dukungan kemerdekaan Palestina dan tidak boleh ada warga Palestina yang direlokasi dalam waktu yang lama dan tidak bisa kembali," lanjutnya.
Yon sekali lagi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia mesti betul-betul memastikan bahwa evakuasi ini dalam kapasitas kemanusiaan, yakni menyelamatkan rakyat Palestina, bukan dari sisi agenda relokasi yang menguntungkan serta diinginkan Israel.
"Itu harus dipastikan betul bahwa Indonesia dari sisi kemanusiaan, bukan mendukung relokasi. Jadi setelah selesai perawatan mereka harus dikembalikan ke wilayah di Gaza. Jangan sampai setelah keluar dari Gaza ke Indonesia, tidak bisa kembali ke Gaza," tegasnya.
Mengenai ini, Menteri Luar Negeri RI Sugiono pada Kamis (10/4) telah menegaskan bahwa Indonesia tidak bermaksud merelokasi warga Palestina dari Gaza.
Sugiono menyatakan keberadaan warga Gaza di RI hanya bersifat sementara dan Indonesia menyasar korban perang terutama warga sipil agar bisa diobati dan dirawat di RI.
"Selain korban luka, Indonesia siap menerima anak yatim piatu korban perang yang memerlukan perawatan karena trauma yang mereka alami," kata Sugiono.
Sugiono menegaskan rencana ini semata-mata demi mendukung Palestina. Ia pun menyampaikan kembali sikap Indonesia yang mendukung tegas solusi dua negara.
Tantangan bagi RI
Rezasyah, pada kesempatannya, juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam mengevakuasi warga Palestina.
Ia menekankan pemerintah RI masih membutuhkan berbagai prosedur, seperti membuat Keputusan Presiden yang memuat landasan filosofis, landasan hukum, dan pelibatan Kementerian/Lembaga di dalam negeri berikut keterhubungannya dengan lembaga lain di luar negeri.
Kemudian, pemerintah juga perlu berkonsultasi lebih dulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengingat rencana itu akan memengaruhi stabilitas politik di Indonesia serta beban keuangan negara yang tidak termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Ketiga, mengambil pelajaran dari pengungsi Rohingnya selama ini, terdapat potensi lahirnya masalah Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang baru, sehingga mengakibatkan kekisruhan dalam hubungan antara pusat dan daerah," pungkasnya.
