Saling Serang Situs Militer, Mungkinkah India-Pakistan Pakai Nuklir?

Bagaimana doktrin nuklir India?

Dilansir dari Al Jazeera, India menerbitkan doktrin nuklir pertama kali pada 2003 yang hingga kini belum direvisi.

Doktrin itu berisi empat prinsip, yakni no first use (NFU), pencegahan minimum yang kredibel, balasan besar-besaran, dan pengecualian untuk senjata biologis atau kimia.

No first use artinya India tidak akan menjadi yang pertama meluncurkan serangan nuklir. New Delhi hanya akan membalas dengan senjata nuklir jika mereka terkena serangan nuklir.

Prinsip pertama ini berlaku baik itu di India maupun terhadap pasukan India di wilayah asing. Pada prinsip ini, India juga berkomitmen untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara non-nuklir.

Lihat Juga : India dan Pakistan Adu Militer hingga Nuklir, Mana Lebih Kuat?

Prinsip kedua, yakni pencegahan minimum yang kredibel. Artinya, senjata nuklir India dimaksudkan terutama untuk mencegah negara lain melancarkan serangan nuklir ke India.

India berpendapat bahwa persenjataan nuklirnya adalah asuransi terhadap serangan macam itu. Hal ini menjadi salah satu alasan New Delhi bukan penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), karena India merasa NPT tidak mampu mencegah negara lain berhenti mengembangkan program nuklir, yang dapat membahayakan keamanan nasional India.

Prinsip ketiga, yaitu balasan besar-besaran. Prinsip ini bertumpu pada skala balasan India untuk menimbulkan kehancuran dan kerusakan sehingga kemampuan militer musuh betul-betul musnah.

Prinsip keempat, sementara itu, merupakan pengecualian terhadap prinsip pertama, yakni bahwa India boleh menyerang lebih dulu jika negaranya atau pasukan militernya di luar negeri ditargetkan dengan senjata biologis atau kimia.

Apa kebijakan nuklir Pakistan?

Doktrin nuklir Pakistan, di sisi lain, tak begitu jelas karena Islamabad tidak pernah secara resmi merilis pernyataan mengenai kebijakan penggunaan senjata nuklir mereka.

Ini akan memberikan Pakistan fleksibilitas untuk mengerahkan senjata nuklir dalam tahapan konflik apa pun, seperti yang kerap diancam Islamabad selama ini.

Meski tak ada kebijakan resmi, pada 2001, Letnan Jenderal (Purn.) Khalid Ahmed Kidwai, yang dianggap sebagai ahli strategi penting yang terlibat dalam kebijakan nuklir Pakistan, menetapkan empat "garis merah" yang dapat mendorong Pakistan mengerahkan senjata nuklir.

Lihat Juga : Pakistan Hancurkan Gudang Rudal BrahMos India, Apa Istimewanya?

Empat hal itu antara lain hilangnya sebagian besar wilayah Pakistan; hancurnya atau diserangnya angkatan udara maupun darat Pakistan; tindakan musuh yang dinilai mencekik perekonomian Pakistan; serta adanya tindakan yang mengarah pada destabilisasi politik atau ketidakharmonisan internal skala besar.

Lantas, mungkinkah kedua negara perang nuklir?

Menteri Pertahanan India Rajnath Singh pada 2019 mengatakan bahwa India sejauh ini mematuhi secara ketat kebijakan NFU. Namun demikian, kebijakan ini dapat berubah tergantung situasi.

"Apa yang terjadi di masa depan tergantung pada keadaan," kata Singh.

Pengamat Lora Saalman menyebut sikap India ini seperti pedang bermata dua. Sebab, 'keadaan' yang tak didefinsikan ini sama saja dengan tak ada kejelasan soal garis merah, sehingga bisa saja musuh tanpa sengaja melewati batas dan memicu respons nuklir.

Kondisi yang lebih buruk bahkan ada di pihak Pakistan saat ini. Pakistan beberapa tahun belakangan terus menegaskan tak punya prinsip NFU dalam doktrin nuklir sehingga bukan tidak mungkin Pakistan yang meluncurkan serangan nuklir lebih dulu.

Sejak 2011, Pakistan mengembangkan serangkaian senjata nuklir taktis (TNW). TNW adalah senjata nuklir jarak pendek yang dirancang untuk serangan yang lebih terkendali dan dimaksudkan untuk digunakan di medan perang tanpa menyebabkan kehancuran yang meluas.

Menurut para ahli, TNW memiliki hasil eksplosif hingga 300 kiloton atau 20 kali lipat dari bom yang menghancurkan Hiroshima. Ledakan semacam itu tidak hanya bisa menjadi bencana, tetapi juga bisa sangat berdampak pada populasi Pakistan sendiri.

Pada 2015, Menteri Luar Negeri saat itu Aizaz Chaudhry mengatakan TNW bisa digunakan dalam konflik dengan India di masa depan.