RI Tolak Keras Rencana Israel Kuasai Penuh Gaza: Perburuk Situasi

Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir (Tata) buka suara soal rencana pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mau menguasai total wilayah Jalur Gaza. 

Tata mengatakan rencana Israel memperburuk kondisi di Gaza dan mempersulit tercapainya solusi dua negara.

"Terkait rencana Israel untuk menguasai Gaza, Indonesia menolak keras rencana tersebut," kata Tata kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/8).

"Langkah ini akan semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza dan tidak sejalan dengan semangat komunitas internasional untuk menyelesaikan perang Gaza dan memulai kembali upaya penyelesaian konflik Palestina dan Israel melalui solusi dua negara."

Lihat Juga : Prabowo Tak Hadir di ASEAN Day ke-58, Diwakili Menlu Sugiono

Lihat Juga : Jet Tempur Jepang Mitsubishi F-2 Jatuh ke Laut

Solusi dua negara merupakan kerangka yang disepakati komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, mencakup pendirian dua negara yang hidup berdampingan, damai, saling menghormati, dan saling menghargai kedaulatan.

Sebelumnya dalam rapat kabinet keamanan yang digelar pada Kamis (7/8), Kabinet Israel menyetujui rencana Netanyahu untuk menduduki Gaza secara total.

Dalam rilis resmi Kantor PM disebutkan Kabinet Keamanan sepakat proposal Netanyahu untuk mengalahkan Hamas.

"Pasukan pertahanan Israel (IDF) akan bersiap untuk mengambil alih Kota Gaza sambil memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan ke penduduk sipil di luar zona pertempuran," demikian lanjut rilis itu.

Lihat Juga : Respons Menlu Sugiono soal Malaysia Sebut Ambalat Jadi Laut Sulawesi

Rilis tersebut tak menjelaskan lebih rinci apa yang akan dilakukan militer di Kota Gaza. Kota itu berada di sekitar wilayah dekat utara Jalur Gaza.

Namun, keputusan kabinet keamanan Israel ini pasti akan memperluas dan memperbesar operasi militer Israel di Jalur Gaza yang sudah berlangsung sejak Oktober 2023.

Rencana Netanyahu sebetulnya ditolak banyak kalangan termasuk Kepala Staf Angkatan Bersenjata Militer. Dia menilai operasi tersebut bisa menjadi jebakan jika diteruskan.

Asisten Sekretaris Jenderal PBB Miroslav Jenca menyuarakan kekhawatiran itu saat rapat dengan Dewan Keamanan.

"Tindakan seperti itu akan menimbulkan konsekuensi bencana dan bisa semakin membahayakan nyawa para sandera yang tersisa di Gaza," kata Jenca pada Selasa (5/8), dikutip Reuters.

Jenca menegaskan hukum internasional dengan jelas menyatakan bahwa Gaza harus tetap menjadi bagian integral dari negara Palestina di masa depan.