AS Waspadai Operasi Pengaruh dan Represi China di Luar Negeri

Pengaruh lewat institusi

Operasi pengaruh Beijing di luar negeri tidak selalu berlangsung diam-diam.

Sebagian besar justru dilakukan secara terbuka, lewat lembaga resmi, investasi ekonomi, dan diplomasi budaya. Departemen Pekerjaan Front Persatuan CCP-badan besar yang bertugas membentuk opini publik asing-telah memperluas operasinya secara global, termasuk di AS.

Confucius Institute, yang dulunya ada di puluhan universitas AS, menjadi sarana untuk menyebarkan pandangan CCP dengan dalih pertukaran bahasa dan budaya. Meski banyak yang tutup akibat pengawasan ketat dan tekanan kongres, keberadaannya menjadi pelajaran penting tentang risiko pengaruh asing di dunia akademik.

Sementara itu, organisasi mahasiswa China di kampus-kampus AS, yang diduga memiliki hubungan dengan konsulat China, dituding memantau dan melaporkan perilaku "tidak patriotik" rekan mahasiswa mereka. Iklim ketakutan dan penyensoran diri ini merusak kebebasan akademik yang menjadi dasar pendidikan tinggi Amerika.

Lihat Juga : Presiden Peru Dina Boluarte Tiba di Indonesia untuk Temui Prabowo

Memanfaatkan teknologi dan media sosial

Ruang digital menjadi medan baru bagi CCP untuk memproyeksikan kekuasaan di luar negeri.

Penggunaan kampanye disinformasi, spionase siber, dan alat pengawasan digital oleh Beijing telah terdokumentasi dengan baik. Namun, yang sering luput diperhatikan adalah bagaimana alat-alat ini digunakan untuk menyerang pembangkang China dan memanipulasi opini di negara lain.

Platform seperti Twitter, Facebook, dan YouTube, yang ironisnya diblokir di China, sering dimanfaatkan jaringan pro-Beijing untuk mendiskreditkan kritikus, menyebarkan narasi CCP, dan melecehkan aktivis. Banyak akun tersebut bekerja secara terkoordinasi dalam kampanye disinformasi untuk mendistorsi diskusi publik, melemahkan kepercayaan pada institusi demokrasi, dan memecah belah masyarakat.

Selain itu, perusahaan teknologi China yang beroperasi secara global tunduk pada undang-undang yang mengharuskan kerja sama dengan negara. Hal ini memicu kekhawatiran, terutama pada aplikasi seperti TikTok yang dimiliki ByteDance berbasis di Beijing, terkait privasi data, potensi sensor, dan pengaruh algoritma terhadap opini publik sesuai kepentingan CCP.

Lihat Juga : Gempa M 6,1 Guncang Turki, Getaran Terasa di Istanbul-Bangunan Roboh

Menjangkau lewat "Lawfare"

Instrumen lain dalam strategi penindasan luar negeri China adalah "lawfare"-pemanfaatan sistem hukum untuk membidik kritikus.

Pejabat China kian sering memanfaatkan perjanjian ekstradisi internasional, pemberitahuan Interpol, dan kesepakatan penegakan hukum bilateral untuk mengejar pembangkang dengan dalih tuduhan kriminal.

Di saat yang sama, gugatan hukum dan intimidasi digunakan untuk membungkam jurnalisme dan penelitian kritis terhadap rezim China. Peneliti independen, penerbit, dan media di Barat digugat atau diancam oleh pihak yang terkait dengan kepentingan China.

Tujuannya bukan memenangkan perkara, melainkan menguras sumber daya, menimbulkan rasa takut, dan membungkam kritik lewat tekanan hukum berkepanjangan.

Pesan yang dikirim CCP lewat taktik ini jelas: tidak ada tempat aman. Baik itu mahasiswa, aktivis, akademisi, atau warga biasa, kritik terhadap Partai dapat mengikuti mereka semua, bahkan di Amerika Serikat. Ini bukan sekadar soal spionase atau persaingan geopolitik, tapi sudah lebih mengenai kontrol.

Banyak dari mereka yang menjadi target bukanlah elit kebijakan luar negeri atau ancaman keamanan nasional, melainkan orang-orang yang ingin menggunakan kebebasan dasar: berbicara, memprotes, dan hidup tanpa rasa takut. Fakta bahwa mereka kian tidak aman di negara demokratis seharusnya menjadi perhatian serius.

Lihat Juga : Kelompok Jihadis di Iran Keluar dari Sarang, 1 Polisi Tewas

Ancaman bagi demokrasi AS

Inti dari kampanye pengaruh dan penindasan lintas batas CCP adalah tantangan langsung terhadap nilai-nilai yang menopang demokrasi Amerika-kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, transparansi, dan hak asasi manusia.

Membiarkan otoritarianisme asing berakar di komunitas Amerika akan menggerogoti fondasi sosial dari dalam.

Otoritas AS telah mengambil berbagai langkah untuk melawan, mulai dari penyelidikan kongres, penerapan kewajiban pelaporan pendanaan asing di universitas, hingga penuntutan terhadap operator ilegal. Namun, masih banyak hal yang tersembunyi dan belum terselesaikan.

Ancaman ini bersifat menyebar, berkelanjutan, serta mampu beradaptasi, dan pertarungan yang berlangsung juga memiliki dimensi ideologis selain aspek geopolitiknya.