Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan persetujuan untuk pembangunan permukiman baru yang kontroversial di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga Palestina dan kelompok hak asasi manusia bahwa tindakan tersebut akan menggagalkan rencana pembentukan negara Palestina di masa depan, dengan secara efektif memotong Tepi Barat menjadi dua bagian terpisah.
Pengumuman kontroversial ini muncul di saat banyak negara, termasuk Australia, Prancis, dan Kanada, mengatakan akan mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Siapa pun di dunia yang hari ini mencoba mengakui negara Palestina akan menerima jawaban dari kami di lapangan," ujar Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, seperti dilansir SBS, Kamis (14/8).
"Realitas ini akhirnya mengubur gagasan negara Palestina, karena tidak ada lagi yang perlu diakui dan tidak ada orang yang bisa diakui," kata Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dalam sebuah upacara pada hari Kamis (14/8).
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum secara publik mengomentari rencana tersebut, tetapi ia telah mendukungnya di masa lalu.
Pembangunan di E1, sebidang tanah terbuka di timur Yerusalem, telah dipertimbangkan selama lebih dari dua dekade, tetapi dibekukan karena tekanan AS selama pemerintahan sebelumnya.
Pada hari Kamis, Smotrich memuji Presiden Donald Trump dan duta besar AS untuk Israel Mike Huckabee sebagai "teman sejati Israel yang belum pernah kami miliki sebelumnya."
Bukan hanya itu yang kontroversial dari Israel, belum lama ini PM Israel Benjamin Netanyahu melontarkan pernyataan provokatif soal rencana visi Israel Raya, yang akan mencaplok sebagian wilayah lima negara Arab.
(wiw)