Junta Militer Myanmar Gelar Pemilu 28 Desember 2025

Junta militer yang berkuasa di Myanmar mengatakan pada Senin (18/8) bahwa pemilihan umum (pemilu) akan dimulai pada 28 Desember. Pemilu ini

"Tahap pertama pemilihan umum demokratis multi-partai untuk setiap parlemen bakal dimulai pada Minggu 28 Desember 2025," kata Komisi Pemilihan Umum dalam sebuah pernyataan, diberitakan AFP.

"Tanggal untuk tahap-tahap selanjutnya akan diumumkan kemudian," ujar mereka lagi.

Myanmar telah dilanda konflik sejak militer menggulingkan pemerintahan demokrasi yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 2021. Alasan militer melakukannya dengan tuduhan kecurangan pemilu.

Setelah kudeta sebagian besar wilayah negara berada di luar kendali militer. Wilayah-wilayah ini dikelola berbagai gerilyawan pro-demokrasi dan organisasi etnis bersenjata yang telah berjanji memblokir pemilu di daerah mereka.

Perang saudara Myanmar telah menewaskan ribuan orang, menyebabkan lebih dari separuh penduduk negara itu hidup dalam kemiskinan dan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi.

Junta militer telah mengadakan pemilu sebagai cara mengakhiri konflik dan menawarkan hadiah uang tunai kepada para pejuang oposisi yang bersedia meletakkan senjata sebelum pemungutan suara.

Namun, Suu Kyi masih dipenjara, sementara banyak anggota parlemen oposisi yang digulingkan memboikotnya dan seorang pakar menyebut pemungutan suara tersebut sebagai "kecurangan" yang dirancang untuk mengubah citra pemerintahan militer.

Pimpinan junta militer Min Aung Hlaing saat ini memerintah Myanmar sebagai penjabat presiden, sekaligus menjabat sebagai panglima angkatan bersenjata.

Para analis mengatakan pemilu ini kemungkinan akan membuat pemerintahan Min Aung Hlaing mempertahankan kekuasaannya atas siapa pun yang menjadi presiden.

Pemungutan suara juga diduga dapat menyebabkan perpecahan lebih lanjut di antara kelompok-kelompok oposisi yang sudah terpecah belah saat mereka mempertimbangkan berpartisipasi dalam pemilu.