Kisah Miris Jurnalis Terpaksa Tinggalkan Hong Kong saat Hamil 8 Bulan

Seorang jurnalis Bloomberg News, Rebecca Choong Wilkins, menyatakan bahwa ia harus meninggalkan Hong Kong.

Pernyataan itu muncul setelah organisasi jurnalis internasional mengungkapkan bahwa pemerintah Hong Kong menolak permohonan perpanjangan visa kerja Wilkins.

Ia juga mengungkapkan ceritanya di media sosial.

"Setelah enam tahun meliput di Hong Kong, dan dalam kondisi hamil delapan bulan, saya sangat sedih harus meninggalkan rekan-rekan, teman-teman, dan tempat yang sudah saya anggap sebagai rumah," katanya.

"Saya akan cuti untuk sementara waktu karena melahirkan. Di mana pun saya berada nanti, sampai jumpa," tambahnya lagi.

Lihat Juga : Zelensky Tuding Rusia Ogah Damai dan Mau Perang Terus

Seorang juru bicara Bloomberg News mengatakan mereka belum dapat mengomentari detail spesifik kasusnya, tetapi sepenuhnya mendukung Wilkins. 

"Kami akan terus berupaya melalui jalur yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ini," ujar juru bicara itu.

Ketika dihubungi AFP, Departemen Imigrasi Hong Kong menolak berkomentar mengenai "kasus individu", seraya menambahkan bahwa mereka bertindak sesuai dengan hukum dan kebijakan dalam menangani setiap kasus imigrasi.

Pada Jumat, Foreign Correspondents Club Hong Kong menyatakan sangat prihatin atas insiden tersebut dan memahami bahwa otoritas tidak memberikan alasan apa pun atas penolakan itu.

Hal ini memperkuat kekhawatiran tentang tergerusnya kebebasan pers di Hong Kong.

Lihat Juga : Kuasai Dua Desa, Rusia Makin Dekat dengan Garis Pertahanan Ukraina

Tahun lalu, jurnalis Bloomberg lainnya, Haze Fan, yang merupakan warga negara China, juga ditolak visa kerjanya di Hong Kong. Selain itu, pada 2024, permohonan perpanjangan visa fotografer Associated Press, Louise Delmotte, juga ditolak tanpa alasan yang jelas.

"Kami meminta otoritas Hong Kong untuk menjelaskan penolakan visa kerja dan izin masuk ke Hong Kong, di tengah meningkatnya jumlah insiden semacam ini. Kami juga meminta mereka untuk membangun mekanisme yang transparan dalam proses pengambilan keputusannya," demikian pernyataan dari Komite Perlindungan Jurnalis kepada AFP.