Profil Menlu Belanda Veldkamp yang Mundur usai Gagal Hukum Israel

Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp, mengundurkan diri dari jabatannya karena rapat kabinet pemerintah terus-menerus gagal menyetujui sanksi terhadap Israel.

Dalam pernyataan pada Jumat (22/8) usai debat kabinet, Veldkamp mengatakan pemerintah Belanda masih mandek dalam menentukan langkah guna meningkatkan tekanan terhadap Israel.

Ia pun memutuskan mundur karena kerja-kerjanya sebagai menteri luar negeri terkesan dibatasi.

"Saya merasa dibatasi dalam menentukan arah yang saya anggap perlu sebagai menteri luar negeri," kata Veldkamp, seperti dikutip AFP.

Siapa Caspar Veldkamp?

Caspar Veldkamp merupakan politikus dan diplomat Belanda yang menjabat Menteri Luar Negeri dari 2 Juli 2024 hingga 22 Agustus 2025.

Ia sebelumnya duduk di kursi parlemen untuk Partai New Social Contract (NSC) dari 2023 hingga Juli 2024.

Dilansir dari laman resmi NSC, Veldkamp mengenyam sekolah diplomat setelah menyelesaikan dinas militer di Angkatan Laut Kerajaan Belanda.

Karier diplomatiknya melesat setelah ia menduduki berbagai posisi strategis di Kedutaan Besar Belanda hingga akhirnya mengepalai Kementerian Luar Negeri.

Pada 2011, Veldkamp menjadi Duta Besar Belanda untuk Israel. Empat tahun berselang, ia menjadi Duta Besar Belanda untuk Yunani selama krisis euro dan migrasi.

Ketika pandemi Covid-19 merebak, Veldkamp menjabat sebagai kuasa usaha di Brussel. Ia meninggalkan Kemlu Belanda pada September 2020 untuk menjadi anggota dewan direksi Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD) di London.

Pada November 2023, Veldkamp menyelami dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk Partai New Social Contract (NSC). Ia saat itu menjabat juru bicara untuk urusan luar negeri dan untuk suaka serta migrasi.

Per Juli 2024, Veldkamp diangkat sebagai Menteri Luar Negeri Belanda. Kariernya di kabinet diterpa berbagai isu global dan perpecahan internal hingga akhirnya ia memutuskan mengundurkan diri.

Veldkamp belakangan mendapat tekanan dari masyarakat Belanda yang menentang agresi brutal Israel di Jalur Gaza, Palestina. Para aktivis kecewa lantaran "tidak ada tindakan" dari pemerintah Belanda guna mengatasi krisis di Gaza.

Gelombang protes pun muncul di Den Haag, yang diikuti oleh lebih dari 150 ribu orang. Para pengunjuk rasa menuntut sanksi terhadap Israel dan dibukanya akses bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza.

Dilansir dari CNN, menyusul pengunduran diri Veldkamp, anggota kabinet lain dari Partai NSC juga ikut mengundurkan diri. Situasi ini membuat pemerintahan Belanda jadi kacau balau.

"Singkatnya, kami sudah muak dengan ini," kata pemimpin NSC Eddy Van Hijum.

Pemerintahan Belanda sudah goyang sejak Juni setelah anggota parlemen anti-Islam Geert Wilders mundur dari koalisi empat partai karena perdebatan soal imigrasi.

Belanda termasuk di antara 21 negara yang menandatangani deklarasi bersama yang mengecam persetujuan Israel atas proyek permukiman besar di Tepi Barat. Dalam deklarasi itu ditegaskan bahwa tindakan Israel tidak dapat diterima dan bertentangan dengan hukum internasional.

Veldkamp telah mengusulkan larangan impor dari permukiman Israel di wilayah Palestina sebagai tanggapan atas rencana eskalasi militer Negeri Zionis.