Kerap Dibuat Salah Kaprah, Ini Arti Anarkis dan Sejarah Anarko
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menilai eskalasi unjuk rasa di sejumlah daerah dalam dua hari terakhir cenderung mengarah pada tindakan anarkis.
"Kalau kita melihat eskalasi yang terjadi dua hari ini kecenderungannya terjadi tindakan anarkis di beberapa wilayah," kata Listyo dalam konferensi pers di Kopi Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8).
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan TNI dan Polri mengambil langkah tegas menghadapi aksi yang bersifat anarkis. "Kami Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku," tegasnya.
Namun, istilah anarkis kerap disalahpahami dalam ruang publik. Dalam literatur politik, anarkisme bukan identik dengan kekerasan atau kerusuhan.
Menurut definisi dari Alexander Berkman dalam ABC Anarkisme, anarkisme dipandang sebagai sebuah konsepsi kehidupan sosial dengan kebebasan dan harmoni.
Ia menekankan bahwa anarkisme justru berasal dari penolakan terhadap otoritas koersif dan ketidaksetaraan material, dengan tujuan menciptakan kesetaraan ekonomi dan kebebasan sosial. Contoh yang diajukannya antara lain komunitas atau koperasi pekerja yang mengatur diri sendiri tanpa paksaan, dan perkumpulan sukarela yang menjalankan kerja sama berdasarkan kesetaraan.
Sementara Antropolog David Graeber dalam Fragments of an Anarchist Anthropology menegaskan bahwa anarkisme pada dasarnya berarti "tanpa penguasa" (without rulers). Prinsipnya adalah kesepakatan sukarela, bantuan timbal balik, organisasi mandiri, dan demokrasi langsung.
Graeber menolak anggapan bahwa anarkisme hanya kerusuhan atau "chaos", tetapi ia melihatnya sebagai etika praktik revolusioner yang menolak segala bentuk kekerasan struktural dan dominasi.
Ia mencontohkan bagaimana komunitas adat di Madagaskar bisa mengatur kehidupan sosial tanpa negara, serta jaringan global perlawanan terhadap utang internasional dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia yang bekerja secara horizontal dan berbasis solidaritas.
Jadi yang dimaksud Graeber adalah anarkisme bukan berarti chaos atau tanpa aturan, melainkan bisa dilihat dalam praktik masyarakat yang mampu mengatur dirinya tanpa negara, atau dalam gerakan global yang bekerja tanpa struktur kekuasaan formal tapi tetap solid dan terkoordinasi.
Secara historis, anarkisme muncul sebagai bagian dari gerakan pekerja abad ke-19, yang menentang eksploitasi dan negara otoriter. Di banyak tempat, anarkisme diwujudkan dalam aksi kolektif, serikat buruh, hingga komunitas yang mengedepankan kesetaraan.
Dengan demikian, ketika Kapolri melabel sejumlah demonstrasi di Indonesia sebagai "anarkis", istilah itu lebih merujuk pada tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum dalam unjuk rasa.
Padahal, dalam tradisi pemikiran politik, anarkisme memiliki makna jauh lebih kompleks, bukan terkait kerusuhan, melainkan cita-cita tentang masyarakat tanpa dominasi dan penuh solidaritas.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menilai eskalasi unjuk rasa di sejumlah daerah dalam dua hari terakhir cenderung mengarah pada tindakan anarkis.
"Kalau kita melihat eskalasi yang terjadi dua hari ini kecenderungannya terjadi tindakan anarkis di beberapa wilayah," kata Listyo dalam konferensi pers di Kopi Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8).
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan TNI dan Polri mengambil langkah tegas menghadapi aksi yang bersifat anarkis. "Kami Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku," tegasnya.
Namun, istilah anarkis kerap disalahpahami dalam ruang publik. Dalam literatur politik, anarkisme bukan sekadar identik dengan kekerasan atau kerusuhan.
Menurut Alexander Berkman dalam ABC Anarkisme, istilah itu dipandang sebagai sebuah konsepsi kehidupan sosial dengan kebebasan dan harmoni.
Ia menekankan bahwa anarkisme justru berasal dari penolakan terhadap otoritas koersif dan ketidaksetaraan material, dengan tujuan menciptakan kesetaraan ekonomi dan kebebasan sosial. Contoh yang diajukannya antara lain komunitas atau koperasi pekerja yang mengatur diri sendiri tanpa paksaan, dan perkumpulan sukarela yang menjalankan kerja sama berdasarkan kesetaraan.
Bersambung ke halaman berikutnya...