Pernyataan Lengkap PBB soal Demo Meluas di Indonesia

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/OHCHR) buka suara terkait demo yang meluas di Indonesia dan diwarnai kekerasan oleh aparat.

Juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani meminta aparat Indonesia mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam menangani para demonstran.

Lihat Juga : Staf KBRI Lima Peru Tewas Ditembak di Depan Apartemen

Shamdasani juga mendesak investigasi menyeluruh cepat dan independen terkait penggunaan kekuatan dalam gelombang demonstrasi yang terjadi di Indonesia.

Dalam beberapa hari terakhir, demonstrasi meluas di Indonesia. Mulanya, pedemo protes kenaikan tunjangan anggota DPR dan menolak kenaikan pajak di tengah ekonomi yang morat-marit.

Demo terus berlanjut hingga ada insiden pengemudi ojek online Affan Kurniawan dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob pada 28 Agustus. Hari berikutnya, demo meluas menuntut keadilan Affan dan direspons dengan gas air mata serta meriam air.

Berikut pernyataan lengkap OHCHR saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Senin (1/9) malam.

Jenewa, 1 September 2025

Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh aparat keamanan. Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik.

Lihat Juga : Staf KBRI di Lima Tewas Ditembak, Polisi Peru Segera Bertindak

Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional, terkait dengan pengawasan pertemuan publik.

Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum.

Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan.

Lihat Juga : Parlemen Malaysia Sahkan RUU Kesejahteraan Ojol hingga Konten Kreator

Penting juga bahwa media diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen.