Ribuan Warga Filipina Demo Skandal Proyek Pengendali Banjir

Ribuan warga Filipina memadati jalan-jalan utama Manila pada Minggu (21/9) untuk menyuarakan kemarahan atas skandal proyek pengendali banjir fiktif yang diyakini merugikan negara hingga miliaran dolar.

Kemarahan publik terhadap proyek infrastruktur "hantu" ini semakin meningkat sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggungnya dalam pidato kenegaraan pada Juli lalu, yang berlangsung setelah serangkaian banjir mematikan melanda negara itu.

Pada Senin (22/9), Marcos mengatakan dirinya "sama sekali tidak menyalahkan" rakyat yang turun ke jalan. Namun, ia mengimbau agar unjuk rasa tetap berlangsung damai. Militer juga ditempatkan dalam status "red alert" sebagai langkah antisipasi, mengutip AFP. 

Aly Villahermosa, mahasiswa keperawatan berusia 23 tahun dari Metro Manila, ikut hadir dalam aksi di Taman Luneta yang diperkirakan dihadiri 13 ribu orang.

"Kalau ada anggaran untuk proyek hantu, kenapa tidak ada anggaran untuk sektor kesehatan? Ini benar-benar memalukan," katanya kepada AFP.

Ketua aliansi sayap kiri Bagong Alyansang Makabayan, Teddy Casino (56), menegaskan pihaknya menuntut tidak hanya pengembalian dana publik, tetapi juga hukuman penjara bagi mereka yang terlibat.

"Korupsi harus memaksa rakyat turun ke jalan dan menyatakan kemarahan, dengan harapan pemerintah benar-benar bekerja," ujarnya.

Massa yang lebih besar diperkirakan akan bergabung dalam pawai di sepanjang EDSA, lokasi bersejarah gerakan People Power yang menggulingkan rezim diktator Ferdinand Marcos Sr. pada 1986.

Skandal proyek pengendali banjir ini telah mengguncang politik Filipina. Ketua DPR Martin Romualdez, sepupu Presiden Marcos, mundur dari jabatannya pekan lalu setelah penyelidikan resmi dimulai.

Awal bulan ini, pemilik salah satu perusahaan konstruksi menuduh hampir 30 anggota DPR dan pejabat Departemen Pekerjaan Umum serta Jalan Raya (DPWH) menerima suap.

Departemen Keuangan memperkirakan ekonomi Filipina kehilangan hingga 118,5 miliar peso (US$2 miliar) akibat praktik korupsi proyek banjir sepanjang 2023-2025. Greenpeace bahkan menyebut angka sebenarnya bisa mencapai US$18 miliar.

Skandal penyalahgunaan dana publik bukan hal baru di Filipina. Sejumlah politikus tinggi yang terbukti korupsi sering kali lolos dari hukuman penjara berat.

Di Bulacan, provinsi rawan banjir di utara Manila yang menjadi lokasi beberapa proyek fiktif, warga masih harus berjalan di tengah genangan air.

"Politisi dan kontraktor sama-sama salah. Mereka tidak seharusnya mencairkan uang sebelum pekerjaan selesai," kata Elizabeth Abanilla, pensiunan berusia 81 tahun.