Respons Hamas atas Proposal Trump soal Gencatan Senjata Gaza

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, buka suara terkait proposal gencatan senjata di Jalur Gaza, usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Mediator gencatan senjata Gaza, Qatar dan Mesir, telah membagikan dokumen proposal tersebut untuk ditinjau Hamas pada Senin (30/9). Hamas tidak terlibat dalam putaran negosiasi terkait proposal tersebut.

"Para negosiator Hamas mengatakan mereka akan meninjaunya dengan itikad baik dan memberikan tanggapan," kata seorang pejabat Hamas kepada Reuters.

Meski demikian Hamas belum memberikan tanggapan secara resmi tentang proposal usulan Trump. Selain itu belum jelas apa "poin baru" terkait usulan itu, selain dukungan luas dari negara-negara Arab dan mayoritas Muslim, termasuk RI.

Sebab sebagian besar dari 20 poin proposal tersebut sebenarnya telah dimasukkan dalam sejumlah kesepakatan gencatan senjata yang diusulkan selama dua tahun terakhir.

Trump mengusulkan proposal perdamaian untuk Gaza yang berisi 20 poin. Poin-poin itu mencakup pemulangan sandera yang ditawan Hamas, pertukaran tahanan, penarikan pasukan Israel.

Lebih rinci, proposal tersebut mencakup pembangunan kembali Gaza dan memastikan seluruh bantuan kemanusiaan bisa masuk tanpa ada campur tangan Israel atau Hamas.

Proposal Trump juga mengusulkan pemerintahan sementara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan publik bagi rakyat Gaza.

Komite tersebut akan berisi warga Palestina dengan kualifikasi khusus, pakar internasional, dan diawasi badan transisi internasional baru" yang dipimpin Trump serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Proposal itu mendapat sambutan dari pejabat Barat meski tak secara jelas memuat peta jalan pendirian Negara Palestina.

Namun, usulan itu tak bisa disebut proposal yang komprehensif. Pakar kebijakan publik dari Institut Studi Pasca Sarjana Doha, Qatar, Tame Qarmout, mengatakan usulan tersebut akan disebut terobosan jika memuat prioritas warga Palestina di Gaza.

"Untuk mengakhiri genosida ini dan mencegah pemindahan paksa," kata Qarmout, dikutip Al Jazeera.

Proposal tersebut, lanjut dia, juga harus ditanggapi secara serius seluruh faksi di Palestina termasuk Hamas.

"Ini inisiatif transisi, ini jelas tak menyelesaikan konflik yang lebih besar," imbuh Qarmout.

Meski demikian, dia meminta Hamas untuk mempertimbangkan proposal tersebut dengan catatan khusus.

Beberapa di antaranya jika perang genosida ini berakhir sekarang, warga Palestina diizinkan tinggal di tanah air mereka, dan pembangunan ulang di bawah pengawasan internasional.