Australia Jelaskan Kerja Sama Keamanan dengan PNG usai Bikin Waswas RI

Panglima Angkatan Bersenjata Australia David Johnston menjelaskan soal kerja sama negaranya dengan Papua Nugini (PNG) yang belakangan membuat khawatir sejumlah pihak di Indonesia.

Australia dan Papua Nugini pada Oktober lalu menandatangani perjanjian pertahanan bertajuk 'Perjanjian Pukpuk', di mana kedua negara sepakat untuk saling membantu apabila ada serangan bersenjata terhadap salah satu negara.

Perjanjian ini juga akan mengizinkan kedua negara menggunakan alutsista satu sama lain dalam latihan militer bersama maupun dalam situasi konflik, dengan syarat ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Perjanjian ini membuat cemas sejumlah pihak di Republik Indonesia (RI) karena selama ini Papua diduga kerap memperoleh persenjataan dari Papua Nugini. Situasi di wilayah timur Indonesia itu sendiri sering panas yang disebabkan oleh para pejuang Papua merdeka.

Karenanya, perjanjian Australia dan Papua Nugini dikhawatirkan akan membuat Negeri Kanguru berpihak pada Papua Nugini apabila terjadi serangan bersenjata yang melibatkan Papua dan Papua Nugini.

Terkait ini, Johnston berujar Australia dan Papua Nugini telah berkomitmen untuk terbuka dengan Indonesia terkait langkah-langkah yang diambil.

Australia sendiri terus melakukan konsultasi rutin dengan Indonesia guna memastikan Indonesia memahami sepenuhnya tujuan dari perjanjian serta langkah-langkah yang dilakukan untuk itu.

"Saya membicarakannya dengan Panglima (TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto) dan Menteri (Pertahanan RI) Sjafrie. Saya juga tahu bahwa para menteri kami juga melakukan yang sama di tingkat mereka. Kami sangat bersyukur bahwa Indonesia melihat hal ini sebagai penguatan atas pengaturan kolektif kami," ucap Johnston saat jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (17/10).

Johnston memastikan perjanjian negaranya dengan Papua Nugini sangat spesifik dan sifatnya pun jelas, yakni untuk melindungi satu sama lain apabila terjadi ancaman keamanan.

"Jadi menurut saya, dengan bersikap transparan dan terbuka serta memastikan adanya pemahaman terhadap perjanjian tersebut, mitra-mitra Indonesia dapat melihat manfaatnya," ucapnya.