Kenapa Portugal Jadi Negara Pilihan Ribuan Yahudi Israel Buat Paspor?

Ribuan warga Yahudi Israel pada Jumat (28/11) lalu berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk menjadi warga negara Portugal, maupun memperpanjang masa berlaku paspor Portugal.

Antrean mengular dari pintu masuk kompleks hingga ke bangunan parkir basement gedung Cinema City Glilot di Tel Aviv, setelah Kedutaan Besar Portugal di Israel mengumumkan pembukaan pendaftaran kewarganegaraan pada Desember dan Januari nanti.

Bulan lalu, Kedubes Portugal mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan program "Masa Lalu Telah Kembali", di mana warga Israel bisa mendaftar jadi warga negara Eropa itu tanpa perlu membuat janji temu terlebih dahulu.

Kabar tentang kesempatan ini pun menyebar dengan cepat, hingga menarik lebih banyak orang daripada kapasitas gedung itu sendiri.

Menurut unggahan di halaman Facebook resminya, Kedubes Portugal mengatakan program itu membuat "ribuan" warga negara terbantu.

Lantas mengapa Portugal jadi pilihan ribuan warga Yahudi Israel bikin paspor?

Lonjakan jumlah pemohon kewarganegaraan Portugal dari Israel dimulai, usai Portugal mengesahkan "undang-undang kepulangan" pada 2015 lalu.

UU itu memungkinkan keturunan Yahudi Sephardi Portugis yang terkena dampak inkuisisi pada abad ke-16, untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan.

Negara itu juga mengumumkan bahwa mulai Mei 2026 nanti paspor Portugal bakal diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun.

Kewarganegaraan Portugal memiliki daya tarik besar bagi warga Israel, karena memberi kebebasan bergerak bagi siapa pun yang memegang paspor Uni Eropa.

Portugal juga menjadi negara dengan pajak dan biaya hidup lebih rendah daripada Israel, meski tingkat pendapatannya juga secara proporsional lebih rendah.

Sebagian warga Israel juga tertarik dengan biaya penerimaan yang lebih longgar di universitas negeri di Eropa, dan biaya kuliah yang lebih rendah bagi warga negara Uni Eropa.

Israel merupakan negara yang menganut kewarganegaraan ganda.

Permintaan ini juga meningkat sejak agresi Israel ke Gaza pada 2023 lalu, yang memaksa banyak warga Israel mencari "paspor kedua" untuk keamanan tambahan di tengah ketidakstabilan yang semakin meningkat.