Trump Kerahkan Aparat Imigrasi ke New Orleans, Picu Polemik Baru

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melancarkan operasi besar penegakan imigrasi, kali ini menyasar New Orleans, kota yang dipimpin Partai Demokrat dan memiliki kebijakan sanctuary city.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) pada Rabu mengumumkan pengerahan aparat penegak hukum ke kota tersebut. "Para personel hukum DHS telah mendarat di The Big Easy," ujar Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem di platform X, merujuk pada julukan New Orleans, melansir AFP.

Noem mengatakan agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) ditugaskan untuk "menyingkirkan yang terburuk dari yang terburuk dari New Orleans, Louisiana, setelah politisi sanctuary di kota itu mengabaikan aturan hukum."

Lihat Juga : Ngantuk Berat, Trump Molor di Tengah Rapat Kabinet

Kebijakan sanctuary city yang diterapkan otoritas lokal New Orleans membatasi kerja sama kepolisian setempat dengan agen federal dalam urusan imigrasi. Langkah itu sering menjadi sasaran kritik pemerintahan Trump yang menilai kebijakan tersebut melemahkan penegakan hukum.

Operasi ini diumumkan hanya sehari setelah Trump menyatakan rencana mengirim pasukan Garda Nasional ke kota tersebut, kebijakan yang sebelumnya sudah dilakukan di Los Angeles, Washington, dan Memphis.

"Kami akan ke New Orleans dalam waktu dekat," kata Trump. "Gubernur meminta kami datang. Ia meminta bantuan di New Orleans dan kami akan tiba dalam beberapa minggu."

Lihat Juga : Ngotot Usir Imigran, Trump Pecat Delapan Hakim Imigrasi New York

New Orleans memiliki wali kota dari Partai Demokrat, namun gubernur negara bagian Louisiana berasal dari Partai Republik.

Trump menegaskan bahwa pengerahan pasukan diperlukan untuk menekan angka kriminalitas sekaligus mendukung operasi besar penanganan imigrasi ilegal yang sudah ia janjikan sejak kampanye.

Asisten Menteri DHS Tricia McLaughlin menyebut operasi di New Orleans akan menyasar 'imigran ilegal kriminal' yang dicari atas dugaan kejahatan seperti pembobolan rumah, perampokan bersenjata, pencurian kendaraan, hingga pemerkosaan.

"Di bawah Presiden Trump dan Menteri Noem, kami memulihkan hukum dan ketertiban bagi rakyat Amerika," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Namun upaya itu menuai kritik, terutama soal klaim pemerintah bahwa sebagian besar imigran tanpa dokumen yang ditangkap adalah pelaku kejahatan.

Penelitian Cato Institute yang dirilis bulan lalu menunjukkan hanya 5 persen dari mereka yang ditahan ICE sejak 1 Oktober memiliki catatan kriminal kekerasan, sementara 73 persen tidak memiliki catatan kriminal sama sekali.

Lihat Juga : Trump Setop Imigran dari 19 Negara, Ada Dua Anggota ASEAN

DHS membantah temuan tersebut dan menegaskan bahwa 70 persen dari penangkapan ICE mencakup imigran ilegal kriminal yang telah didakwa atau divonis atas kejahatan di Amerika Serikat.

Operasi ini menambah daftar panjang kota-kota besar yang menjadi sasaran kebijakan imigrasi agresif pemerintahan Trump, yang terus memicu perdebatan soal keamanan publik, hak imigran, dan batas kewenangan pemerintah federal terhadap pemerintah kota.