Trump Serang Venezuela dan Tangkap Presiden Maduro, Apakah Legal?

CNN Indonesia

Minggu, 04 Jan 2026 08:00 WIB

url telah tercopy

Apakah serangan atas perintah Presiden AS Donald Trump tanpa persetujuan Kongres dianggap legal? — AS gempur Kota Caracas dan tangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. (AFP/JUAN BARRETO)

Jakarta, CNN Indonesia --

Amerika Serikat melakukan operasi militer menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro.

Apakah serangan atas perintah Presiden AS Donald Trump tanpa persetujuan Kongres dianggap legal?

Lihat Juga :

Alasan Trump Tangkap Presiden Venezuela Maduro usai Gempur Caracas

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada 2 November, Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles mengatakan kepada bahwa serangan darat di Venezuela memerlukan persetujuan Kongres. Wiles mengatakan jika Presiden Donald Trump "mengizinkan aktivitas di darat, maka itu perang, maka (kita butuh) Kongres."

Beberapa hari kemudian, pejabat pemerintahan Trump mengatakan hal yang sama kepada anggota Kongres, yakni mereka tidak memiliki dasar hukum untuk mendukung serangan terhadap target darat di Venezuela.

Namun, dua bulan kemudian, pemerintahan Trump melakukan apa yang sebelumnya mereka katakan tidak bisa dilakukan.

Mereka melancarkan apa yang disebut Trump sebagai "serangan besar-besaran terhadap Venezuela" dan menangkap Maduro untuk diadili. Mereka juga melancarkan upaya perubahan rezim ini tanpa persetujuan Kongres.

Pada November, Trump sendiri mengeklaim bahwa ia tidak memerlukan persetujuan Kongres untuk tindakan militer di darat, tetapi jelas hal itu bukan pandangan mayoritas di dalam pemerintahan.

Pergerakan militer AS untuk saat ini tampaknya terbatas pada penggulingan Maduro. Namun, seperti yang ditekankan Trump, misi tersebut melibatkan serangan di dalam negeri, situasi yang sebelumnya diindikasikan beberapa pihak di pemerintahan memerlukan persetujuan Kongres.

Lihat Juga :

Trump Blak-blakan AS Akan Kuasai Minyak Venezuela Usai Tangkap Maduro

Pada awal November, pemerintahan Trump sendiri diketahui mencari pendapat hukum baru dari Departemen Kehakiman untuk serangan semacam itu.

Dalam konferensi pers terbaru pada Sabtu (3/1), Trump berulang kali berbicara tidak hanya tentang menangkap Maduro, tetapi juga mengelola Venezuela dan mengambil alih minyaknya.

Komentar semacam ini jelas dapat diartikan sebagai indikasi bahwa manuver pemerintahan Trump lebih dari sekadar menangkap Maduro, dikutip dari CNN.

Serangan militer yang secara hukum dipertanyakan di negara lain bukanlah hal yang jarang terjadi dalam sejarah AS baru-baru ini. Namun, bahkan dalam konteks tersebut, serangan ini tetap menonjol.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Lebih lanjut, pemerintahan Trump tidak memberikan alasan yang konsisten atau kerangka hukum yang valid untuk serangan ke Venezuela. Tampaknya mereka juga tidak memberitahu Kongres sebelumnya, yang umumnya merupakan syarat minimal dalam situasi semacam ini.

Penjelasan lengkap mengenai alasan AS belum diterbitkan, tetapi tanda-tanda awalnya membingungkan publik.

Tak lama usai serangan, Senator Partai Republik Mike Lee dari Utah mengatakan Menteri Luar Negeri Marco Rubio memberitahunya bahwa serangan itu diperlukan untuk "melindungi dan membela mereka yang melaksanakan surat perintah penangkapan" terhadap Maduro.

"Tindakan ini kemungkinan masuk dalam wewenang inheren presiden berdasarkan Pasal II Konstitusi untuk melindungi personel AS dari serangan yang sebenarnya atau yang akan segera terjadi," kata Lee, yang sering mengkritik tindakan militer asing yang tidak sah, dikutip dari CNN.

Lihat Juga :

Ditangkap Trump, Maduro Tiba di New York dengan Kawalan Ketat

Beberapa jam kemudian, Wakil Presiden JD Vance mengulang pernyataan tersebut.

"Dan pesan penting untuk semua yang mengatakan ini 'ilegal': Maduro memiliki beberapa dakwaan di AS atas terorisme narkoba," kata Vance di X.

"Anda tidak bisa menghindari keadilan atas perdagangan narkoba di AS hanya karena tinggal di istana di Caracas," tambahnya.

Dalam konferensi pers terbaru, Rubio mengulang pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa militer telah mendukung "fungsi penegakan hukum."

Cukup banyak orang yang tinggal di negara lain yang sedang diadili di Amerika Serikat. Dengan demikian, bukan hal yang biasa bagi pemerintah AS untuk melancarkan serangan ke negara asing untuk membawa mereka ke pengadilan.

Pemerintah juga sebelumnya tidak pernah menyatakan bahwa kekuatan militer dapat digunakan secara hukum untuk alasan ini.

Lihat Juga :

Trump Unggah Foto Maduro Usai Ditangkap: Tangan Diborgol, Mata Ditutup

Awalnya, Trump mengancam akan melakukan serangan darat di dalam wilayah Venezuela untuk menargetkan pengedar narkoba. Venezuela sendiri sebetulnya pemain yang relatif kecil dalam perdagangan narkoba.

Kemudian, pemerintah menyarankan bahwa serangan mungkin diperlukan karena Venezuela mengirim orang-orang jahat ke AS.

Lalu, setelah awalnya meremehkan peran minyak dalam kampanye tekanan AS terhadap Venezuela dan Maduro, Trump mengatakan dia bertujuan untuk merebut kembali "minyak, tanah, dan aset lain yang sebelumnya mereka curi dari kita."

Sinyal-sinyal tersebut begitu membingungkan sehingga bahkan Senator Lindsey Graham dari South Carolina, yang dikenal sebagai sosok yang keras, pada pertengahan Desember menyebut pemerintahan ini kekurangan "kejelasan" dalam pesannya.

Lihat Juga :

Senator AS Ungkap Alasan Trump Ngebet Tangkap Presiden Venezuela

"Saya ingin kejelasan di sini. Presiden Trump mengatakan hari-harinya sudah terhitung. Itu sepertinya berarti dia harus pergi. Jika tujuannya adalah untuk menyingkirkannya karena dia ancaman bagi negara kita, maka katakanlah. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Anda tidak berpikir kebanyakan orang ingin tahu itu?" kata Graham.

Meski serangan ke Venezuela disebut fokus pada operasi penegakan hukum, Trump dalam konferensi pers mengatakan bahwa AS akan ikut serta dalam mengelola Venezuela, setidaknya untuk sementara waktu. Dalam kesempatan tersebut, ia berulang kali berbicara tentang minyak negara tersebut.

"Kami akan membangun kembali infrastruktur minyak," kata Trump.