China Kecam Trump Tangkap Maduro: Langgar Hukum Internasional

China menyatakan tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai pelanggaran hukum internasional.

"Pelanggaran nyata terhadap hukum internasional," kata Kementerian Luar Negeri China mengutip AFP, Minggu (4/1).

China mendesak Trump segera membebaskan Maduro dan istrinya Cilia Flores yang juga ikut ditangkap. Selain itu, China juga meminta ke AS menjamin keselamatan pribadi mereka.

"Hentikan menjatuhkan Pemerintah Venezuela," ucapnya.

Lihat Juga : Korut Kecam AS Tangkap Maduro: Pelanggaran Serius Kedaulatan

Trump menangkap Maduro di Caracas pada Sabtu (3/1) dini hari waktu setempat. Maduro ditangkap bersama sang istri di kediamannya beberapa saat setelah serangan dan serbuan pasukan AS di Caracas.

Jaksa Agung Muda AS Pamela Bondi mengatakan penangkapan Maduro terkait kejahatan narkoterorisme dan penjualan senjata.

Mengutip dari akun X miliknya, Pamela mengatakan Maduro dan Flores akan menghadapi sidang tuntutan pidana di tanah AS.

Mereka akan didakwa di pengadilan di New York, AS. Sejumlah dakwaan dan tuntutan juga telah dipersiapkan salah satunya tuduhan konspirasi narkoterorisme.

Maduro dan Flores telah tiba di New York dengan pengawalan ketat pada Sabtu (3/1) waktu setempat untuk menghadapi dakwaan di pengadilan federal Manhattan.

Lihat Juga : Usai Culik Maduro, Trump Buka Pintu Perusahaan Keruk Minyak Venezuela

Tak hanya China, Langkah Trump ini juga menuai kritik dari Wali Kota New York, Zohran Mamdani yang mengutuk tindakan tersebut.

Mamdani yang baru saja dilantik sebagai Wali Kota beberapa hari lalu itu mengaku sempat diberi pengarahan untuk memenjarakan Maduro dan Flores, di New York City. Namun, Mamdani mengaku menolak perintah Trump tersebut.

Ia menyebut penangkapan Maduro dan istri sebagai "tindakan perang dan pelanggaran hukum federal dan internasional."

"Saya menelepon presiden dan berbicara langsung dengannya untuk menyampaikan penolakan saya terhadap tindakan ini dan untuk memperjelas bahwa penentangan itu didasarkan pada penolakan terhadap upaya perubahan rezim, pelanggaran hukum internasional federal, dan keinginan untuk melihat hal itu konsisten setiap hari," kata Mamdani dikutip dari Fox News.