Apa Peran Presiden Dewan HAM PBB yang Baru Dijabat Indonesia?
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama setahun ke depan.
Indonesia terpilih setelah dinominasikan sebagai calon tunggal oleh kelompok negara Asia Pasifik yang tahun ini memegang keketuaan badan tersebut sesuai mekanisme rotasi per kawasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan posisi ini, Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, akan mewakili Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
Mandat ini diberikan pada 8 Januari 2026, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Dilansir dari laman PBB, Dewan HAM merupakan badan antar pemerintah PBB yang bertanggung jawab atas isu hak asasi manusia.
Badan yang menggantikan Komisi HAM PBB ini terdiri dari 47 perwakilan negara dan bertugas memperkuat promosi serta perlindungan HAM di seluruh dunia dengan menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi mengenainya, termasuk menanggapi keadaan darurat HAM.
Dewan HAM PBB memiliki satu fitur paling inovatif, yakni Tinjauan Berkala Universal (UPR). Mekanisme ini melibatkan peninjauan catatan hak asasi manusia dari 193 negara anggota PBB setiap empat tahun sekali.
Dalam UPR, negara-negara akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan langkah-langkah yang telah diambil dan tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan situasi HAM di negara masing-masing serta untuk memenuhi kewajiban internasional.
Lihat Juga : KILAS INTERNASIONAL RI Dikritik soal AS Serang Venezuela sampai Wanti-wanti Trump ke NATO |
Tinjauan ini dirancang guna memastikan universalitas dan keseteraan perlakuan bagi setiap negara.
Dewan HAM PBB memiliki wewenang menunjuk Prosedur Khusus, yaitu para ahli hak asasi manusia independen yang bertindak sebagai mata dan telinga Dewan untuk memantau situasi di negara-negara tertentu atau untuk mengamati tema-tema tertentu.
Dewan HAM PBB juga memberikan wewenang kepada komisi penyelidikan dan misi pencarian fakta untuk mengumpulkan bukti kuat mengenai dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB sementara itu bertugas memimpin agenda-agenda dewan. Tugas Presiden Dewan HAM PBB meliputi memimpin rapat Dewan, mengusulkan kandidat untuk Prosedur Khusus dan mekanisme ahli, menunjuk para ahli di badan-badan investigasi, menerima dan menanggapi surat-menyurat dari perwakilan tetap negara anggota, serta membangun kesadaran dan kepercayaan terhadap Dewan HAM PBB melalui penyuluhan dan diplomasi.
Presiden Dewan HAM menjabat selama satu tahun. Presiden bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan Dewan berjalan penuh hormat dan konstruktif serta menjunjung tinggi netralitas.
(blq/rds)[Gambas:Video CNN]