Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah nama tokoh yang digadang-gadang menjadi kandidat kuat pengganti Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei terus bermunculan.
Khamenei tewas dalam serangan udara gabungan Israel dan Amerika Serikat pada 28 Februari lalu, memicu gempuran balasan Teheran ke aset-aset militer Amerika di Timur Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejauh ini, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Larijani; anggota Dewan Kepemimpinan Sementara, Ayatollah Alireza Arafi; dan putra mendiang Khamenei, Mojtaba Khameni, disebut sebagai nama-nama yang mungkin akan mengganti Khamenei.
Namun, belakangan nama mantan Presiden Hassan Rouhani juga masuk prediksi bursa pengganti Khamenei.
Para analis mengatakan, kemungkinan comeback Rouhani ke politik merupakan bukti geometri faksional Iran: gaya pemerintahan yang mengutamakan kompromi taktis, pengelolaan ekonomi, dan keterlibatan yang terkendali, sembari memegang konstitusional-religius Republik Islam.
[Gambas:Video CNN]
Saat Iran merencanakan suksesi Khamenei, mereka menghadapi pertanyaan utama: apakah ingin mencari sosok yang dapat memperluas legitimasi dengan memasukkan tokoh-tokoh pragmatis atau memperkuat sikap yang mengutamakan keamanan?
Selama ini, Iran dipimpin oleh ulama "hawkish" yang konservatif cenderung radikal yang mengutamakan pendekatan militer dan keamanan.
Sementara itu, Rouhani dianggap sebagai sosok yang berada di tengah-tengah itu yang justru cenderung lebih moderat dalam beberapa hal dan mengutamakan dialog serta diplomasi.
Berlanjut ke halaman berikutnya >>>
Negosiator pragmatis
Rouhani pernah duduk di kursi parlemen, veteran di aparat keamanan nasional, mantan negosiator nuklir, hingga jadi presiden Iran periode 2013-2021.
Padan 2003 dan 2005, Rouhani memimpin delegasi Iran dalam negosiasi nuklir dengan "troika Eropa" (Inggris, Prancis, dan Jerman). Ia memperoleh reputasi sebagai sosok pragmatis.
Dikutip Al Jazeera, pencapaian utama Rouhani yakni perjanjian nuklir tahun 2015, Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang dinegosiasikan Iran dan P5+1 seperti AS, China Rusia, Prancis, Inggris, dan Uni Eropa. Saat itu AS masih dipimpin Presiden Barack Obama.
Pencapaian Rouhani dalam kesepakatan JCPOA ini berhasil membuat Iran terlepas dari sebagian besar sanksi AS dan sekutunya.
AS Cs mulai mengizinkan Teheran mengakses lebih dari 100 miliar dolar AS dalam aset yang dibekukan. Sebagai imbalannya, Iran setuju membatasi secara signifikan pengayaan uranium yang merupakan bagian dari program nuklirnya.
Ideologi Rouhani
Lalu, untuk memahami citra politik Rouhani, publik harus menggabungkan perjalanan dia dengan Iran.
Negara ini mengalami berbagai fase yang menekankan prioritas berbeda: arus yang terkadang digambarkan sebagai "Islam kiri", "liberalisme Islam", dan perubahan yang lebih berorientasi pasar di bawah mantan pemimpin Hashemi Rafsanjani.
Setelah itu, ada periode "demokrasi Islam" dan "masyarakat sipil" yang dikaitkan dengan Mohammad Khatami; diikuti corak populis yang sarat dengan keadilan sosial di bawah Mahmoud Ahmadinejad.
Saat itulah Rouhani datang dengan bahasa e'tedal - atau "moderasi".
Dalam kerangka tersebut, "moderasi" menampilkan diri sebagai upaya menyeimbangkan apa yang disebut sebagai dua pilar sistem: "Republik" (pragmatisme, pemerintahan, daya tanggap) dan "Islam" (cita-cita, otoritas ulama, identitas revolusioner).
Dua hal itu jadi kampanye utama Rouhani dalam pemilihan presiden pada 2013, yang akhirnya dimenangkan dia.
Saat itu, dia berjanji mengurangi tekanan eksternal, menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan polarisasi domestik tanpa menantang struktur otoritas yang pada akhirnya membatasi setiap presiden terpilih di Iran.
Pada 2017, Rouhani kembali ke arena pertarungan Pilpres. Banyak orang di Iran menafsirkan kemenangan ini sebagai kelanjutan "keterbukaan" dan pengurangan isolasi.
Namun, keseimbangan kekuasaan di Iran tidak berubah. Kepresidenan mengelola pemerintahan sehari-hari, tetapi tidak memutuskan sendiri mengenai dinas keamanan, peradilan, Garda Revolusi, atau arsitektur media inti.
Keterbukaan Iran dan mendapat kepercayaan komunitas internasional juga berumur pendek.
Namun selepas kepresidenan Obama berakhir, Pada 2018 penerusnya yakni Presiden AS Donald Trump malah Washington keluar dari JCPOA dan kembali menetapkan sanksi-sanksi besar ke Iran.
