Hidup Tidak Jujur? Siap-siap Dideportasi dari Swedia

CNN Indonesia
Rabu, 25 Mar 2026 00:00 WIB
Ilustrasi. Pemerintah Swedia ajukan rancangan undang-undang yang atur persyaratan migran di sana. (AP/Adam Ihse)
Jakarta, CNN Indonesia --

Para migran di Swedia musti hati-hati. Pemerintah Swedia pada Selasa (24/3) mengajukan rancangan undang-undang yang menuntut migran untuk hidup jujur atau terancam deportasi.

Pemerintah yang berkuasa saat ini memang menjanjikan akan bersikap tegas terhadap imigrasi. Rancangan undang-undang ini mengandung persyaratan yang akan mempermudah pencabutan izin tinggal bagi migran.

"Mengikuti hukum dan peraturan adalah hal yang wajib, tetapi juga harus menjadi hal yang wajib bahwa kita melakukan yang terbaik untuk hidup secara bertanggung jawab dan tidak merugikan negara kita," kata Menteri Migrasi Johan Forssell dalam konferensi pers, seperti dikutip dari AFP.

Dia memberikan contoh jika migran mengabaikan pembayaran utang, tidak mematuhi keputusan otoritas Swedia, menipu sistem tunjangan, menipu untuk mendapat izin tinggal maka hak untuk tinggal dicabut.

Pencabutan izin tinggal juga berlaku pada migran yang bekerja tanpa membayar pajak atau tidak membayar denda.

Ludvig Aspling, jubir kebijakan migrasi dari Partai Demokrat Swedia, mengatakan pernyataan atau ekspresi seseorang yang tidak jujur bisa menjadi indikasi keterkaitan dengan ekstremisme kekerasan.

Ia yang berasal dari partai pendukung pemerintah ini menambahkan pun bisa jadi itu tanda karakter seseorang yang kurang baik.

Di sisi lain, kelompok HAM Civil Rights Defenders mengungkap RUU baru ini berisiko merusak prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum karena definisinya terlalu kabur.

"Pengaturan seperti itu dapat menimbulkan efek mengerikan pada kebebasan berekspresi dan menyebabkan peningkatan sensor diri," kata John Stauffer, direktur Civil Rights Defenders, dalam sebuah pernyataan.

RUU, lanjut dia, menimbulkan perbedaan antara warga negara dan seorang migran. Warga negara bebas berekspresi, sedangkan migran bisa mengalami konsekuensi hukum.

"Dalam praktiknya, ini menciptakan aturan yang berbeda tergantung pada siapa Anda, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kesetaraan di hadapan hukum," kata Stauffer.

(els)


KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK