Aturan Baru Selat Hormuz: Iran Berhak Tarif Kapal, Siapa Paling Rugi?
Pemerintah Iran disebut tengah menggodok rencana penerapan biaya bagi kapal-kapal yang akan melintasi Selat Hormuz.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan biaya layanan itu akan dikenakan demi menjaga dan memelihara lingkungan, serta lalu lintas di perairan strategis tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Baghaei, rencana biaya bagi kapal melintas Selat Hormuz akan digunakan untuk layanan navigasi, asuransi kapal, hingga layanan lainnya.
"Selat Hormuz sangat penting bagi kami, dan kami telah mengadopsi prosedur tertentu sesuai hukum internasional untuk melindungi keamanan nasional Iran dan Republik Islam Iran," kata Baghaei dalam konferensi pers pada Senin (15/6), seperti dikutip Reuters.
Baghaei menyebut akan ada banyak "layanan" yang akan ditawarkan Iran dan Oman selaku pengelola Selat Hormuz.
"Oleh karena itu, biayanya akan ada dan ini jelas. Kami selalu menegaskan bahwa kami tidak berusaha memungut biaya transit, namun biaya untuk layanan navigasi, perlindungan lingkungan, asuransi kapal, dan layanan lain yang diperlukan akan dikenakan," imbuh Baghaei.
Namun dia menyebut saat ini otoritas terkait masih memerlukan jangka waktu tertentu untuk mendiskusikan masalah penting ini dengan pihak lainnya.
Pernyataan Iran bertolak belakang dengan Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump sangat bergembira saat mengumumkan kesepakatan awal dengan Iran untuk mengakhiri perang yang telah memicu krisis energi terburuk dalam sejarah modern.
"Kapal-kapal di dunia, nyalakan mesin kalian. Biarkan minyak mengalir!" tulis Trump dalam unggahan di Truth Social pada Minggu (14/6).
Wakil Presiden AS JD Vance juga menyebut tidak akan ada biaya pengiriman lewat Selat Hormuz. Dia memperkirakan Teheran tidak akan membebankan biaya di Selat Hormuz.
"Harapan kami adalah selat itu akan dibuka dengan cara bebas biaya untuk jangka panjang, dan hal itulah yang akan kami pikirkan dalam negosiasi teknis ini," ungkap Vance.
Dilansir New York Times, disebutkan bahwa secara hukum ada perbedaan antara biaya perjalanan (melintas) dan biaya untuk layanan khusus, seperti penyediaan layanan limbah di pelabuhan.
Para ahli hukum maritim mengatakan skema biaya bisa dinyatakan sah dalam konteks tertentu. Namun kewajiban pembayaran bagi kapal untuk menggunakan jalur perairan yang sudah lama bebas biaya tidak akan dianggap sah hanya dengan menyebutnya sebagai "biaya".
"Tidak ada ketentuan dalam hukum internasional yang mengharuskan negara memungut biaya untuk melewati jalur air alami, baik Anda menyebutnya tol atau biaya atau apa pun," kata Ketua Strategi Maritim di Naval War College, James Holmes.
"Kami tidak mengeluarkan biaya untuk melewati Selat Malaka atau Selat Taiwan, misalnya," imbuhnya, dikutip New York Times.
Namun Holmes mencatat bahwa jalur air buatan seperti Terusan Panama atau Terusan Suez, di mana negara-negara pesisir yang mengelola kanal itu memang menyediakan layanan untuk infrastruktur.
Kepala eksekutif perusahaan pelayaran raksasa Maersk, Vincent Clerc, juga mengatakan bahwa kesepakatan apa pun yang mengizinkan Iran untuk memungut biaya di Selat Hormuz akan menciptakan preseden berbahaya bagi perdagangan global.
"Jika suatu titik geografis tiba-tiba dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan uang, dan kemudian ditutup kembali sesuka hati oleh pemerintah atau otoritas tertentu, itu adalah perkembangan yang mengkhawatirkan. Anda harus bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya," kata Clerc, dikutip New York Times.
Dia menyebut "ancaman" Iran telah mengubah cara perusahaan dan negara memandang titik-titik vital di dunia. Selain itu, Clerc juga mengakui tidak ada cara yang lebih murah untuk mengirim barang, selain melalui laut.
Sebagai contoh, Clerc menyebut pengiriman jalur darat bisa menambah beban biaya sekitar US$1.000 per kontainer bagi Maersk. Menurutnya hal ini akan menyebabkan penurunan keuntungan bagi pengecer, sekaligus biaya yang lebih tinggi bagi konsumen.
"Jika orang mulai menjadikan rute-rute tertentu sebagai senjata, hal itu akan dengan cepat mengikis hal ini. Ada ancaman dan hal-hal tertentu yang jika terjadi, maka semuanya tidak akan sama lagi," imbuhnya.
as a preferred source on Google