Warga Yordania Ngamuk Desak Pemerintah Usir Pasukan AS dari Negaranya

Sejumlah warga Yordania dari berbagai kalangan mulai geram dan mendesak pemerintah Kerajaan untuk segera mengusir pasukan Amerika Serikat dan serdadu asing lainnya dari wilayah tersebut.

Lebih dari 130 tokoh politik, akademisi, budayawan, serikat pekerja, dan suku-suku Arab Yordania menyerukan penarikan pasukan asing dari Yordania dan pembatalan atau membatasi perjanjian militer kerajaan dengan AS.

Dalam pernyataan yang dirilis pekan lalu, para penandatangan memperingatkan bahwa kehadiran pasukan asing telah membuat Yordania rentan terhadap ancaman keamanan, politik, dan ekonomi. Keberadaan pasukan asing itu di Yordania juga meningkatkan risiko negara tersebut terlibat dalam perang regional yang tidak memiliki kepentingan langsung.

"Berdasarkan tanggung jawab nasional kita dan sebagai pengakuan atas besarnya risiko yang dihadapi kawasan ini sebagai akibat dari peningkatan eskalasi militer, kami menuntut penarikan semua pasukan asing dari wilayah Yordania," demikian pernyataan tersebut.

Perwakilan warga Yordania itu menambahkan bahwa kehadiran pasukan asing termasuk AS "meningkatkan kemungkinan negara kita terlibat dalam konflik regional yang bukan merupakan bagian dari negara kita."

Seruan tersebut mengemuka menyusul serangan rudal dan drone Iran yang berulang kali terhadap fasilitas yang menampung pasukan AS di Yordania, yang menyebabkan korban jiwa di pihak Amerika dan kerusakan pada aset militer.

Serangan-serangan tersebut telah mengintensifkan polemik publik Yordania tentang apakah kehadiran militer Amerika telah menjadikan Yordania sebagai target dalam konfrontasi yang meningkat antara AS dan Iran.

Para penandatangan petisi itu kemudian kembali mendesak pemerintah Yordania untuk menarik kembali perjanjian keamanan dan militer yang telah disepakati dengan Washington dan menyerahkannya kepada Majelis Nasional untuk diteliti secara saksama.

Mereka berpendapat bahwa rakyat Yordania, perwakilan terpilih mereka, dan lembaga masyarakat sipil memiliki hak untuk memeriksa kewajiban yang "dapat memengaruhi kedaulatan negara dan keamanan nasional."

Pernyataan tersebut menyerukan parlemen untuk membahas apakah perjanjian tersebut harus dibatalkan atau dibatasi dan menuntut transparansi publik yang lebih besar mengenai ketentuan-ketentuannya.