Trump Ngamuk soal Bocor Stok Amunisi AS, Akui Ada Pasokan yang Menipis

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan mengamuk soal kebocoran informasi terkait stok amunisi dan membantah Washington kekurangan pasokan alutsista gegara perang melawan Iran.

Trump menganggap kebocoran informasi ini membuat Amerika terlihat lemah pada momen kritis. Hal itu disampaikan sejumlah pejabat senior AS yang ikut dalam sebuah rapat kabinet pekan lalu di Camp David.

Dikutip CNN, menurut enam sumber yang terlibat, topik soal amunisi AS menjadi sorotan utama dalam rapat itu. Trump disebut frustrasi menyinggung pemberitaan media mengenai stok amunisi yang menipis.

Banyak dari sumber itu mengatakan Trump sebenarnya telah mengetahui potensi masalah terkait persediaan amunisi selama berbulan-bulan dan tidak terkejut dengan laporan tersebut.

Namun, mereka mengatakan Trump marah karena informasi tersebut terungkap pada titik krusial dalam konflik dan terus menjadi isu yang semakin terbuka, sementara ia ingin menunjukkan posisi AS yang kuat di mata Iran yang hingga kini masih belum manut bernegosiasi dengan Washington.

"AS memiliki persediaan 'amunisi' dalam jumlah besar, terutama untuk jenis-jenis tertentu," tulis Trump di Truth Social sesaat setelah tengah malam pada Kamis.

"Selain itu, dalam jumlah besar sedang diproduksi dan dikirim ke AS sesuai kebutuhan. Perusahaan-perusahaan pertahanan sedang membangun jumlah pabrik dan fasilitas produksi terbesar dalam sejarah negara kita."

Meski demikian, Trump mengakui bahwa setidaknya sebagian informasi yang beredar mengenai persediaan tersebut memang akurat.

Di Ruang Oval, Trump mengakui bahwa persediaan amunisi tertentu berada dalam kondisi yang lebih "ketat", sembari menambahkan bahwa terdapat "pasokan senjata yang secara virtual tidak terbatas" untuk senjata-senjata yang kurang canggih.

Trump bahkan mengatakan pemerintahannya akan mengupayakan "hukuman penjara jangka panjang" bagi mereka yang terbukti membocorkan informasi tersebut ke publik.

Trump telah meminta Kementerian Kehakiman untuk mencari orang-orang yang disebutnya sebagai individu "pengkhianat" di dalam pemerintahan yang membocorkan informasi tersebut, menurut sejumlah pejabat.