Presiden RI Prabowo Subianto hadiri KTT BRICS di India. Foto: AFP/ALEXANDER KAZAKOV
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI membeberkan hasil keikutsertaan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di New Delhi, India, yang berlangsung pada 12 dan 13 September kemarin.
Indonesia mendorong sejumlah isu, mulai dari penguatan multilateralisme, mineral kritis, energi terbarukan, hingga isu Palestina.
Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Kebijakan Isu Multilateral, Tri Tharyat, mengatakan kehadiran Prabowo dalam KTT BRICS merupakan bagian dari rangkaian sekitar 350 kegiatan yang digelar di bawah presidensi India. Rangkaian tersebut mencakup 27 pertemuan tingkat menteri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tri menjelaskan BRICS menjalankan kerja sama dalam tiga pilar utama, yakni politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, serta sosial dan budaya.
"KTT kemarin tentunya diwarnai kekhawatiran karena dari 27 pertemuan, empat pertemuan tidak berhasil mencapai kesepakatan," kata Tri dalam Press Briefing di Kemlu RI, Kamis (17/9).
Menurut Tri, kesepakatan yang dimaksud merupakan dokumen akhir yang harus disepakati melalui konsensus, termasuk pada sejumlah pertemuan tingkat menteri.
Selain pertemuan tingkat menteri, BRICS juga menggelar pertemuan terkait perdagangan serta informasi dan teknologi komunikasi, termasuk dalam konteks kerja sama dengan negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah.
Tri mengatakan dinamika dalam KTT BRICS juga dipengaruhi oleh perselisihan antara dua negara yang menjadi bagian dari keluarga BRICS, yakni Iran dan Uni Emirat Arab (UEA).
"Dua anggota keluarga BRICS berselisih, Iran dan UAE. Tentunya memberikan warna dan dinamika dalam pertemuan BRICS," ujarnya.
Persiapan deklarasi para pemimpin BRICS juga berlangsung panjang. Tri menyebut proses negosiasi untuk menyusun deklarasi tersebut membutuhkan hingga 10 putaran.
Menurut Tri, kondisi tersebut bukan hal "baru" bagi Indonesia. Saat memimpin G20 pada 2022, Indonesia juga menghadapi perbedaan pandangan antar negara akibat konflik Rusia dan Ukraina. Pengalaman Indonesia dalam menghasilkan Deklarasi Bali saat presidensi G20 menjadi salah satu referensi penting dalam membangun konsensus di BRICS.
"Kita harus mampu menjembatani berbagai perbedaan dan harus bisa menunjukkan bahwa sebagai keluarga besar, kita mungkin atau wajar untuk memiliki perbedaan pandangan. Tapi tentunya tidak perlu juga menghalangi kesepakatan dalam konteks yang lebih luas," kata Tri.
Ia mengatakan deklarasi BRICS yang dihasilkan di New Delhi memuat 140 paragraf dengan pembahasan yang dinilai lengkap dan detail. Dokumen tersebut, kata dia, akan menjadi dasar untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan di tingkat nasional.
"Jadi deklarasi ini cukup panjang, ada 140 paragraf. Isinya kalau dilihat memang sangat lengkap dan sangat detail. Ini memudahkan kita untuk melaksanakan berbagai kesepakatan yang ada di dalam deklarasi tingkat pemimpin tadi," ujarnya.
Tri mengatakan Kemlu juga memiliki mekanisme kerja sama dan koordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah, serta pemangku kepentingan lain untuk menindaklanjuti hasil KTT tersebut.
Dalam KTT BRICS, Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan multilateralisme dan peran BRICS sebagai kekuatan Global South. Indonesia mendorong agar BRICS dapat menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dalam proses transformasi lembaga multilateral dan lembaga keuangan internasional.
Menurut Tri, perubahan kondisi dunia saat ini membuat tata kelola global perlu menyesuaikan diri dengan semakin beragamnya aktor yang terlibat.
"Pesan-pesan dari Presiden RI tentunya beliau menekankan sekali lagi spirit yang masih tetap hingga hari ini, kemudian bagaimana BRICS ini sebagai kekuatan di Global South dapat menyuarakan kepentingan yang lebih besar dalam konteks transformasi lembaga-lembaga multilateral dan juga lembaga keuangan internasional," kata Tri.
Prabowo juga menekankan sejumlah isu, seperti ketahanan pangan dan energi, pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, serta penguatan negara kepulauan.
Indonesia turut mendorong pemanfaatan mineral kritis, energi terbarukan, sumber daya tropis, dan kerja sama dalam menghadapi perubahan iklim sebagai bagian dari upaya meningkatkan kekuatan negara-negara kepulauan.
Lanjut ke sebelah...
Sejumlah usulan Indonesia juga tercermin dalam deklarasi BRICS. Untuk pertama kalinya, menurut Tri, Bandung Spirit disebut dalam deklarasi BRICS.
"Untuk kali pertama, bahwa Bandung Spirit tersendiri di dalam deklarasi BRICS," ujarnya.
Indonesia juga mendorong kerja sama negara-negara BRICS dalam pengelolaan mineral kritis, sustainable vegetable oil, serta energi terbarukan.
Selain itu, Indonesia memasukkan perhatian terhadap situasi Palestina. Indonesia mendorong adanya akses penuh bagi warga Palestina untuk menjalankan kewajiban beragama.
"Lalu juga kita masukkan satu concern yang sangat serius terhadap perluasan secara ilegal di Palestina dan juga kita dorong dan disepakati oleh negara-negara lain adalah diberikan akses secara penuh bagi saudara-saudara kita di Palestina dalam menjalankan kewajiban beragama," kata Tri.
Tri mengatakan sejumlah masukan tersebut tercermin dalam beberapa paragraf deklarasi BRICS yang disepakati di New Delhi.
Dalam isu Palestina, seluruh negara anggota BRICS juga disebut sepakat terhadap langkah-langkah bersama untuk memastikan warga Gaza tidak terus menjadi korban kekerasan.
"Seluruh negara anggota BRICS sepakat terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan bersama, terutama untuk menjamin bahwa saudara-saudara kita, terutama di Gaza, tidak lagi menjadi korban kekerasan tentara Israel," ujar Tri.
BRICS juga melanjutkan kerja sama melalui Middle East dan North African Coordination.
Menurut Tri, meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara sejumlah negara terkait isu Timur Tengah, perbedaan tersebut tidak menghalangi kesepakatan mengenai langkah masyarakat internasional dalam menangani situasi Palestina.
Selain isu politik, Indonesia juga mendorong kerja sama ekonomi dan keuangan melalui pengurangan ketergantungan terhadap mata uang tertentu. Salah satu langkah yang didorong adalah penggunaan local currency settlement dalam transaksi antar negara.
Tri mengatakan mekanisme tersebut pada dasarnya bertujuan mengurangi ketergantungan negara-negara terhadap mata uang tertentu dalam perdagangan internasional.
Di bidang energi dan lingkungan, BRICS juga menggelar pertemuan tingkat menteri. Tri menyebut terdapat pertemuan tingkat menteri energi serta pertemuan tingkat menteri lingkungan sebagai bagian dari rangkaian kerja sama BRICS.
Sementara itu, Tri turut menjelaskan perkembangan aksesi Indonesia ke New Development Bank (NDB), lembaga keuangan yang dibentuk oleh negara-negara BRICS.
Menurut dia, NDB memiliki sifat terbuka sehingga tidak seluruh anggotanya harus merupakan anggota BRICS. Saat ini terdapat 10 negara anggota NDB, dengan tujuh di antaranya merupakan anggota BRICS. Tiga negara lainnya adalah Bangladesh, Aljazair, dan Uzbekistan.
Iran dan Arab Saudi juga disebut belum menjadi anggota NDB.
"New Development Bank sendiri memiliki sifat terbuka. Jadi any countries yang punya interest untuk bergabung tentunya akan diterima dengan tangan terbuka, seperti mengikuti berbagai prosedur yang ada," kata Tri.
Untuk Indonesia, proses aksesi ke NDB bermula dari pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden NDB Dilma Rousseff pada 25 Maret 2025.
Tri mengatakan kementerian terkait saat ini terus melakukan koordinasi untuk menjalankan tahapan awal proses aksesi Indonesia ke NDB.
"Jadi kementerian terkait terus berkoordinasi untuk melakukan tahapan-tahapan awal bagaimana proses aksesi Indonesia ke NDB ini dapat terlaksana dalam waktu tidak terlalu lama," ujarnya.
Tri menjelaskan NDB memiliki pengaturan yang berbeda dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Menurut dia, NDB dapat menjadi salah satu sumber alternatif pembiayaan pembangunan tanpa menerapkan sejumlah persyaratan spesifik seperti yang diterapkan lembaga keuangan internasional tersebut.
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI membeberkan hasil keikutsertaan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di New Delhi, India, yang berlangsung pada 12 dan 13 September kemarin.
Indonesia mendorong sejumlah isu, mulai dari penguatan multilateralisme, mineral kritis, energi terbarukan, hingga isu Palestina.
Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Kebijakan Isu Multilateral, Tri Tharyat, mengatakan kehadiran Prabowo dalam KTT BRICS merupakan bagian dari rangkaian sekitar 350 kegiatan yang digelar di bawah presidensi India. Rangkaian tersebut mencakup 27 pertemuan tingkat menteri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tri menjelaskan BRICS menjalankan kerja sama dalam tiga pilar utama, yakni politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, serta sosial dan budaya.
"KTT kemarin tentunya diwarnai kekhawatiran karena dari 27 pertemuan, empat pertemuan tidak berhasil mencapai kesepakatan," kata Tri dalam Press Briefing di Kemlu RI, Kamis (17/9).
Menurut Tri, kesepakatan yang dimaksud merupakan dokumen akhir yang harus disepakati melalui konsensus, termasuk pada sejumlah pertemuan tingkat menteri.
Selain pertemuan tingkat menteri, BRICS juga menggelar pertemuan terkait perdagangan serta informasi dan teknologi komunikasi, termasuk dalam konteks kerja sama dengan negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah.
Tri mengatakan dinamika dalam KTT BRICS juga dipengaruhi oleh perselisihan antara dua negara yang menjadi bagian dari keluarga BRICS, yakni Iran dan Uni Emirat Arab (UEA).
"Dua anggota keluarga BRICS berselisih, Iran dan UAE. Tentunya memberikan warna dan dinamika dalam pertemuan BRICS," ujarnya.
Persiapan deklarasi para pemimpin BRICS juga berlangsung panjang. Tri menyebut proses negosiasi untuk menyusun deklarasi tersebut membutuhkan hingga 10 putaran.
Menurut Tri, kondisi tersebut bukan hal "baru" bagi Indonesia. Saat memimpin G20 pada 2022, Indonesia juga menghadapi perbedaan pandangan antar negara akibat konflik Rusia dan Ukraina. Pengalaman Indonesia dalam menghasilkan Deklarasi Bali saat presidensi G20 menjadi salah satu referensi penting dalam membangun konsensus di BRICS.
"Kita harus mampu menjembatani berbagai perbedaan dan harus bisa menunjukkan bahwa sebagai keluarga besar, kita mungkin atau wajar untuk memiliki perbedaan pandangan. Tapi tentunya tidak perlu juga menghalangi kesepakatan dalam konteks yang lebih luas," kata Tri.
Ia mengatakan deklarasi BRICS yang dihasilkan di New Delhi memuat 140 paragraf dengan pembahasan yang dinilai lengkap dan detail. Dokumen tersebut, kata dia, akan menjadi dasar untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan di tingkat nasional.
"Jadi deklarasi ini cukup panjang, ada 140 paragraf. Isinya kalau dilihat memang sangat lengkap dan sangat detail. Ini memudahkan kita untuk melaksanakan berbagai kesepakatan yang ada di dalam deklarasi tingkat pemimpin tadi," ujarnya.
Tri mengatakan Kemlu juga memiliki mekanisme kerja sama dan koordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah, serta pemangku kepentingan lain untuk menindaklanjuti hasil KTT tersebut.
Dalam KTT BRICS, Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan multilateralisme dan peran BRICS sebagai kekuatan Global South. Indonesia mendorong agar BRICS dapat menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dalam proses transformasi lembaga multilateral dan lembaga keuangan internasional.
Menurut Tri, perubahan kondisi dunia saat ini membuat tata kelola global perlu menyesuaikan diri dengan semakin beragamnya aktor yang terlibat.
"Pesan-pesan dari Presiden RI tentunya beliau menekankan sekali lagi spirit yang masih tetap hingga hari ini, kemudian bagaimana BRICS ini sebagai kekuatan di Global South dapat menyuarakan kepentingan yang lebih besar dalam konteks transformasi lembaga-lembaga multilateral dan juga lembaga keuangan internasional," kata Tri.
Prabowo juga menekankan sejumlah isu, seperti ketahanan pangan dan energi, pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, serta penguatan negara kepulauan.
Indonesia turut mendorong pemanfaatan mineral kritis, energi terbarukan, sumber daya tropis, dan kerja sama dalam menghadapi perubahan iklim sebagai bagian dari upaya meningkatkan kekuatan negara-negara kepulauan.
Lanjut ke sebelah...
RI Dorong Isu Palestina, Kerja Sama Ekonomi hingga New Development Bank
Sejumlah kepala negara hadiri KTT BRICS di India. Foto: Sekretariat Presiden
Sejumlah usulan Indonesia juga tercermin dalam deklarasi BRICS. Untuk pertama kalinya, menurut Tri, Bandung Spirit disebut dalam deklarasi BRICS.
"Untuk kali pertama, bahwa Bandung Spirit tersendiri di dalam deklarasi BRICS," ujarnya.
Indonesia juga mendorong kerja sama negara-negara BRICS dalam pengelolaan mineral kritis, sustainable vegetable oil, serta energi terbarukan.
Selain itu, Indonesia memasukkan perhatian terhadap situasi Palestina. Indonesia mendorong adanya akses penuh bagi warga Palestina untuk menjalankan kewajiban beragama.
"Lalu juga kita masukkan satu concern yang sangat serius terhadap perluasan secara ilegal di Palestina dan juga kita dorong dan disepakati oleh negara-negara lain adalah diberikan akses secara penuh bagi saudara-saudara kita di Palestina dalam menjalankan kewajiban beragama," kata Tri.
Tri mengatakan sejumlah masukan tersebut tercermin dalam beberapa paragraf deklarasi BRICS yang disepakati di New Delhi.
Dalam isu Palestina, seluruh negara anggota BRICS juga disebut sepakat terhadap langkah-langkah bersama untuk memastikan warga Gaza tidak terus menjadi korban kekerasan.
"Seluruh negara anggota BRICS sepakat terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan bersama, terutama untuk menjamin bahwa saudara-saudara kita, terutama di Gaza, tidak lagi menjadi korban kekerasan tentara Israel," ujar Tri.
BRICS juga melanjutkan kerja sama melalui Middle East dan North African Coordination.
Menurut Tri, meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara sejumlah negara terkait isu Timur Tengah, perbedaan tersebut tidak menghalangi kesepakatan mengenai langkah masyarakat internasional dalam menangani situasi Palestina.
Selain isu politik, Indonesia juga mendorong kerja sama ekonomi dan keuangan melalui pengurangan ketergantungan terhadap mata uang tertentu. Salah satu langkah yang didorong adalah penggunaan local currency settlement dalam transaksi antar negara.
Tri mengatakan mekanisme tersebut pada dasarnya bertujuan mengurangi ketergantungan negara-negara terhadap mata uang tertentu dalam perdagangan internasional.
Di bidang energi dan lingkungan, BRICS juga menggelar pertemuan tingkat menteri. Tri menyebut terdapat pertemuan tingkat menteri energi serta pertemuan tingkat menteri lingkungan sebagai bagian dari rangkaian kerja sama BRICS.
Sementara itu, Tri turut menjelaskan perkembangan aksesi Indonesia ke New Development Bank (NDB), lembaga keuangan yang dibentuk oleh negara-negara BRICS.
Menurut dia, NDB memiliki sifat terbuka sehingga tidak seluruh anggotanya harus merupakan anggota BRICS. Saat ini terdapat 10 negara anggota NDB, dengan tujuh di antaranya merupakan anggota BRICS. Tiga negara lainnya adalah Bangladesh, Aljazair, dan Uzbekistan.
Iran dan Arab Saudi juga disebut belum menjadi anggota NDB.
"New Development Bank sendiri memiliki sifat terbuka. Jadi any countries yang punya interest untuk bergabung tentunya akan diterima dengan tangan terbuka, seperti mengikuti berbagai prosedur yang ada," kata Tri.
Untuk Indonesia, proses aksesi ke NDB bermula dari pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden NDB Dilma Rousseff pada 25 Maret 2025.
Tri mengatakan kementerian terkait saat ini terus melakukan koordinasi untuk menjalankan tahapan awal proses aksesi Indonesia ke NDB.
"Jadi kementerian terkait terus berkoordinasi untuk melakukan tahapan-tahapan awal bagaimana proses aksesi Indonesia ke NDB ini dapat terlaksana dalam waktu tidak terlalu lama," ujarnya.
Tri menjelaskan NDB memiliki pengaturan yang berbeda dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Menurut dia, NDB dapat menjadi salah satu sumber alternatif pembiayaan pembangunan tanpa menerapkan sejumlah persyaratan spesifik seperti yang diterapkan lembaga keuangan internasional tersebut.
RI Dorong Isu Palestina, Kerja Sama Ekonomi hingga New Development Bank BACA HALAMAN BERIKUTNYA
