Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan menerima kunjungan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing pada Rabu (7/10). Kunjungan tersebut menjadi pertemuan resmi pertama Min Aung Hlaing dengan pemimpin Malaysia sejak ia memimpin kudeta militer Myanmar pada 2021.
Min Aung Hlaing akan berada di Malaysia selama dua hari untuk bertemu Anwar. Kunjungan itu berlangsung ketika Myanmar berupaya kembali membangun hubungan dengan negara-negara di kawasan setelah bertahun-tahun mendapat tekanan akibat konflik dan kudeta militer.
Pemerintah Malaysia mengatakan kunjungan tersebut memberi Anwar kesempatan untuk melanjutkan keterlibatan langsung dengan Myanmar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu pembahasan bilateral utama adalah pemulangan warga negara Myanmar yang berada di Malaysia tanpa dokumen. Malaysia menyebut pemulangan itu harus dilakukan secara "sukarela, bermartabat, dan aman bagi warga Myanmar dari berbagai kelompok etnis".
Myanmar dilanda perang saudara sejak Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintahan sipil pada 2021. Konflik tersebut telah menewaskan sekitar 100 ribu orang dan membuat lebih dari 3,5 juta warga mengungsi.
Militer Myanmar kemudian menggelar pemilu yang banyak dikritik. Hasil pemilu itu membuka jalan bagi Min Aung Hlaing untuk mengambil posisi sipil sebagai presiden pada April lalu.
Sejak menjadi presiden, Min Aung Hlaing telah mengunjungi sejumlah negara ASEAN, seperti Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Ia juga melakukan perjalanan ke China, India, Rusia, dan Belarus.
Namun, Min Aung Hlaing dan sejumlah pejabat senior Myanmar masih tidak diundang dalam pertemuan puncak ASEAN sejak 2021. ASEAN mengambil langkah tersebut setelah junta gagal menjalankan peta jalan perdamaian yang disepakati kawasan.
Kunjungan Min Aung Hlaing juga berlangsung ketika Malaysia menghadapi tekanan domestik terkait keberadaan migran dan pengungsi Myanmar.
Gelombang ujaran kebencian dan disinformasi di internet pada awal tahun ini meningkatkan tekanan terhadap migran dan pengungsi tanpa dokumen, terutama warga Rohingya. Sebagian besar warga Rohingya melarikan diri dari operasi militer Myanmar pada 2017 di Negara Bagian Rakhine.
Anwar sebelumnya mengatakan akan mengundang Min Aung Hlaing ke Malaysia jika Myanmar bersedia menerima kembali ribuan pengungsi Rohingya.
Malaysia mengklaim telah mendeportasi sekitar 10 ribu warga negara Myanmar sejak Januari. Pemerintah Myanmar juga disebut memberikan jaminan bahwa warga yang dipulangkan tidak akan disakiti.
Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan kekhawatiran mengenai kebijakan tersebut. PBB memperingatkan warga yang kembali ke Myanmar dapat menghadapi risiko serius akibat konflik yang masih berlangsung.
Kelompok hak asasi manusia juga mendesak Malaysia menghentikan pemulangan tersebut. Mereka menilai kondisi keamanan di Myanmar masih berbahaya dan warga yang kembali berisiko menghadapi kekerasan hingga wajib militer.
Data PBB mencatat sekitar 193 ribu pengungsi dan pencari suaka dari Myanmar terdaftar di Malaysia. Malaysia sendiri bukan negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi PBB.
Analis International Crisis Group Richard Horsey mengatakan Anwar membutuhkan kerja sama pemerintah Myanmar untuk memulangkan para pengungsi.
"Di bawah tekanan untuk memulangkan para pengungsi, Anwar membutuhkan kerja sama Naypyitaw, dan kunjungan adalah harga yang harus dibayar," kata Horsey, seperti dilaporkan Reuters.
"Dia bilang ini bukan pengakuan, tapi Min Aung Hlaing akan menampilkannya sebagai pengakuan," lanjutnya.
Di tengah kunjungan tersebut, konflik bersenjata di Myanmar masih terus berlangsung. Militer Myanmar melancarkan sejumlah serangan udara dalam dua pekan terakhir di Negara Bagian Rakhine.
Militer tengah bertempur melawan kelompok pemberontak di wilayah tersebut. Serangan udara itu menewaskan sebanyak 58 orang dan melukai puluhan lainnya. Salah satu serangan menghantam sebuah pasar yang sedang ramai.
Serangan tersebut menjadi salah satu yang paling mematikan sejak pemboman sebuah rumah sakit pada Desember. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam serangan tersebut.
Filipina, yang saat ini menjadi ketua ASEAN, juga menyatakan keprihatinan atas serangan udara militer Myanmar.
Horsey menilai langkah negara-negara ASEAN untuk kembali berhubungan dengan Myanmar berisiko memberi sinyal bahwa tindakan junta tidak menimbulkan konsekuensi diplomatik.
"Tidak ada satu pun dalam respons kawasan tersebut yang memberi Naypyitaw alasan untuk berpikir bahwa hal itu akan menimbulkan konsekuensi diplomatik, termasuk karpet merah Min Aung Hlaing di Kuala Lumpur," kata Horsey.
(mge/dna)