Saling Balas Eks Mendag Lutfi & Pejabat Malaysia-Singapura soal Asap

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia memicu aksi saling respons dari politikus dan pejabat Indonesia termasuk mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dengan pejabat Singapura serta Malaysia.

Karhutla di Indonesia telah menyebabkan kabut asap di beberapa negara Asia Tenggara mencakup Malaysia dan Singapura. Kedua negara ini bahkan pernah mencatat indeks polusi udara yang buruk buntut kabut asap.

Saat kabut asap yang melanda kian mengkhawatirkan negara tetangga, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom) Syahganda Nainggolan mengatakan sesuatu yang membuat dirinya panen kritik. Dia menyebut oksigen Singapura dan Malaysia berasal dari Indonesia.

"Kita bukan hanya mengirim asap, tapi kalau asapnya engga ada, kita mengirim oksigen. Oksigen Singapura dan Malaysia itu kan datang dari hutan-hutan kami," ungkap Nainggolan pada 10 Oktober.

Sejumlah pejabat Malaysia dan Singapura pun mulai menyuarakan kekhawatiran mereka soal kabut asap dan mengomentari pernyataan Nainggolan.

Menteri Kesehatan sekaligus Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Singapura, Rahayu Nahzam, mengatakan negara ini tak bisa menerima kualitas udara yang buruk imbas karhutla ilegal.

"Kita tak bisa menerima pencemaran udara yang begitu parah. Kita juga kecewa dengan komentar yang menyebut Singapura harus menerima kabut asap karena selama ini menghirup oksigen yang dihasilkan hutan Indonesia," kata Rahayu pada Senin (19/10).

Dia lalu berujar, "Pernyataan seperti ini tak bisa kita terima."

Komentar serupa juga muncul dari Menteri Dalam Negeri Singapura K Shanmugam. Menurut dia, pernyataan itu tak tepat di tengah kondisi kabut asap.

"Terus terang, pernyataan itu tak tepat, mengingat seluruh kawasan ini menderita akibat ulah perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan di Indonesia," ujar Shanmugam.

"Ironisnya, pihak yang paling menderita justru adalah rakyat Indonesia sendiri," imbuh dia.

Pernyataan kedua pejabat itu juga muncul setelah Singapura merilis hasil investigasi soal perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Singapura menyatakan bakal menindak perusahaan berdasarkan undang-undang soal kabut asap lintas batas. Mereka juga sudah mengirim pemberitahuan langkah pencegahan ke perusahaan-perusahaan itu.

Selain pejabat Singapura, anggota parlemen Malaysia Kalam Salan juga mengomentari pernyataan pejabat Bakom.

"Mula, aja malah iki digawe guyuan, digawe lelucuan. Ngomong, nek alas Indonesia wis ngirim oksigen kanggo Malaysia. Lah, alas Malaysia kuwi opo? Mongko kok plastik ora iso ngasilke oksigen?" kata Salan yang sengaja menggunakan bahasa Jawa agar bisa dipahami pejabat dan rakyat Indonesia.

(Makanya, jangan dibuat guyon, jangan dibuat lelucon. [Ada pejabat yang] bilang hutan Indonesia mengirim oksigen untuk Malaysia. Lah hutan Malaysia itu apa? Memangnya plastik, tidak bisa menghasilkan oksigen?)

Pejabat Malaysia lain pernah menyampaikan kekhawatiran mereka soal kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Anggota parlemen Lim Guan Eng mendesak pemerintah Malaysia mempertimbangkan langkah hukum terhadap Indonesia untuk meminta ganti rugi imbas kabut asap.

"Jika pemerintah Indonesia menolak gugus tugas ASEAN dengan alasan kedaulatan nasional, pemerintah Malaysia tak akan punya pilihan selain memulai tindakan hukum untuk menuntut ganti rugi," ujar dia saat pidato membahas Anggaran 2027 di Dewan Rakyat, Kamis (15/10), dikutip Malay Mail.

Namun, rentetan pernyataan pejabat Singapura dan Malaysia itu membuat eks menteri perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi menyebut Indonesia hanya dijadikan sampah oleh Singapura.

Lutfi membongkar praktik bisnis para perusahaan yang bergerak di bidang sawit dan beroperasi di Indonesia, tetapi berlindung di balik bendera Singapura.

Ia menuding para taipan sawit meminjam uang hingga triliunan rupiah dari bank dalam negeri untuk membangun perkebunan raksasa di Indonesia, mengingat bank di Singapura enggan mengambil risiko pinjaman tersebut.

Namun, setelah perkebunan beroperasi dan menghasilkan, Lutfi menyebut perusahaan-perusahaan itu justru mendirikan perusahaan induk (holding) di Singapura, melantai di bursa saham sana, dan membayar pajak jauh lebih murah di negara tersebut.

"Mereka mendirikan perusahaan induk dengan bendera Singapura dan kemudian membayar pajak dengan murah melalui struktur bendera tersebut," kata Lutfi.

Keuntungan berlipat ganda dari praktik tersebut, lanjut dia, kemudian diinvestasikan ke family office di Singapura yang memiliki syarat aset minimum 20 juta dolar.

"Ini seperti mempunyai rumah, makan, dan minum di Singapura, tetapi membuang sampah dan air besar di Indonesia," ujar Lutfi.