Pemilu Israel Digelar Hari Ini, Netanyahu Terancam Dijegal?

Warga Israel akan melakukan pemungutan suara untuk memilih parlemen pada Selasa (27/10) ini. Pemilu parlemen ini akan menentukan pemerintahan baru Negeri Zionis, yang diprediksi melengserkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Anadolu Agency melaporkan sekitar 7,3 juta warga Israel akan memilih pemerintahan baru, termasuk 1,2 juta orang Palestina yang merupakan warga Israel.

Pemilu akan berlangsung di 12.018 tempat pemungutan suara, dengan sekitar 18.000 kotak suara ditempatkan di seluruh negeri. Sebagian besar tempat pemungutan suara akan dibuka mulai pukul 07.00 pagi waktu setempat dan ditutup pukul 22.00 malam.

Sebanyak 37 partai akan bersaing memperebutkan kursi di Knesset yang beranggotakan 120 orang. Koalisi pemerintahan butuh dukungan dari setidaknya 61 anggota parlemen.

Di bawah sistem perwakilan proporsional Israel, masyarakat memilih partai, bukan individu. Partai harus memperoleh setidaknya 3,25 persen suara sah untuk masuk parlemen.

Hasil jajak pendapat terakhir menunjukkan partai Yashar pimpinan mantan kepala militer Gadi Eisenkot unggul tipis di atas Likud pimpinan Netanyahu. Yashar diproyeksi memenangkan 22 hingga 23 kursi, dibandingkan dengan 19 hingga 21 kursi yang diperoleh Likud.

Aliansi B'Yachad, yang dipimpin mantan Perdana Menteri Naftali Bennett dan Yair Lapid diprediksi akan berada di urutan ketiga dengan 14-15 kursi. Sementara itu, partai-partai Palestina diperkirakan memenangkan 14 hingga 16 kursi dengan suara gabungan.

Angka-angka survei ini menunjukkan belum ada satupun blok yang mampu meraih ambang batas 61 kursi. Situasi ini berpotensi menempatkan Israel dalam kebuntuan politik lagi apabila tidak ada kompromi antara blok.

Pemungutan suara ini akan menjadi pemilu pertama Israel sejak serangan 7 Oktober 2023 dan yang pertama sejak tahun 1988, setelah berpuluh-puluh tahun pemerintahan Israel runtuh sebelum menuntaskan masa jabatan empat tahun.

Netanyahu telah berupaya mengamankan masa jabatan lagi setelah lebih dari 18 tahun menduduki kursi perdana menteri dalam tiga periode terpisah.

Kampanye Netanyahu dalam pemilu kali ini berfokus pada keamanan nasional, dengan menyoroti pengalaman dan kebijakan militernya sebagai hal penting untuk menghadapi ancaman kawasan.

Namun, Netanyahu saat ini menghadapi kritik atas kegagalan pemerintahannya mencegah serangan Hamas 7 Oktober hingga penolakannya membentuk komisi penyelidikan independen mengenai peristiwa tersebut.

Netanyahu juga sedang menjalani sidang kasus korupsi serta diburu Mahkamah Pidana Internasional buntut kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukannya di Gaza.

Eisenkot sementara itu berkampanye dengan mengedepankan akuntabilitas pemerintah, stabilitas politik, dan pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Ia mendukung penyelidikan resmi atas kegagalan pemerintah mengantisipasi serangan 7 Oktober dan menentang pengecualian wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks.

Meski begitu, Eisenkot tetap mempertahankan kebijakan keamanan yang sama dengan Netanyahu, salah satunya menolak pembentukan negara Palestina dan berambisi memusnahkan Hamas.

Eisenkot dahulu menjabat kepala militer Israel dari tahun 2015 hingga 2019. Ia kemudian bergabung dengan pemerintahan darurat Netanyahu pasca serangan Hamas.

Eisenkot akhirnya keluar dari pemerintahan setelah mengkritik pengelolaan serangan Gaza dan ketiadaan strategi politik yang jelas di Israel.