Duduk Perkara Kisruh MK dan Tuduhan Kudeta Berbuntut Rusuh di Polandia

Polandia dilanda krisis politik dan konstitusional setelah Ketua serta Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) negara tersebut, Bogdan Swieczkowski dan Bartlomiej Sochanski, ditangguhkan dari tugasnya selama satu bulan pada Jumat (30/10). Apa yang sebenarnya terjadi?

Keputusan tersebut memicu tuduhan kudeta, pengerahan polisi antihuru-hara, hingga membuat Presiden Karol Nawrocki membatalkan kunjungan kenegaraan ke Senegal.

Kisruh tersebut merupakan bagian dari perseteruan panjang antara pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk dan kubu nasionalis-konservatif yang memiliki pengaruh kuat di lembaga peradilan Polandia.

Melansir berbagai sumber, berikut penjelasan mengenai apa yang sedang terjadi di Polandia.

Awal mula konflik

Masalah ini berakar pada reformasi peradilan yang dilakukan Partai Law and Justice (PiS) ketika berkuasa pada 2015 hingga 2023. Selama periode tersebut, PiS melakukan perubahan terhadap sistem peradilan, termasuk mekanisme penunjukan hakim.

Kebijakan itu pun menuai kritik, karena dinilai mengancam independensi lembaga hukum. Uni Eropa bahkan menuding pengadilan tertinggi Polandia terlalu dekat dengan kekuatan politik nasionalis yang saat itu berkuasa.

Setelah memenangkan pemilu pada 2023, Donald Tusk membentuk pemerintahan baru dan berjanji memulihkan independensi peradilan. Namun, upaya tersebut tidak berjalan mulus, karena sejumlah hakim yang ditunjuk pada era PiS berkuasa masih menduduki posisi penting.

Sementara itu, Presiden Karol Nawrocki, yang dekat dengan PiS, juga menolak mengambil sumpah sejumlah hakim baru pilihan parlemen.

Pimpinan MK ditangguhkan

Ketegangan konflik tersebut mencapai puncaknya pada Jumat (30/10), ketika hakim Anna Korwin-Piotrowska mengumumkan penangguhan Swieczkowski dan Sochanski selama satu bulan.

Menurut laporan Anadolu, Korwin-Piotrowska menuding keduanya menghalangi hakim-hakim baru untuk menjalankan tugas serta melakukan pelanggaran prosedur dalam pengelolaan perkara.

Tusk, dalam sebuah cuitan di X, mengatakan bahwa manuver tersebut merupakan langkah yang perlu dilakukan.

"Memulihkan supremasi hukum adalah kewajiban kita. Setelah bertahun-tahun terjadi kekacauan hukum di bawah pemerintahan PiS, ini merupakan proses yang sulit, terkadang menyakitkan, dan membutuhkan tindakan tegas. Tidak ada jalan lain," kata Tusk, melansir AP.

Menteri Kehakiman Waldemar Zurek, yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung, mengatakan telah meminta pencabutan kekebalan hukum Swieczkowski dan wakilnya, Bartlomiej Sochanski.

"Pengadilan telah menjadi milik pribadi. Kita harus mengembalikan fungsinya sebagaimana mestinya," kata Zurek.

Namun begitu, keputusan tersebut ditentang oleh MK. Lewat akun X resminya, lembaga tersebut menyatakan bahwa Swieczkowski masih menjabat sebagai ketua MK.

Mereka juga menilai bahwa Korwin-Piotrowska tidak bisa menjadi ketua sementara karena belum mengucapkan sumpah jabatan di hadapan presiden.

Pihak MK mengecam keras tindakan pemerintah dan melabelinya sebagai sebuah "kudeta". Meski situs web resmi mereka mendadak tidak dapat diakses pada Jumat malam, akun X tersebut menegaskan Swieczkowski tetap memegang jabatannya secara sah.

Polisi antihuru-hara dikerahkan

Situasi kian memanas ketika para pendukung PiS turun ke jalan dan berdemonstrasi di
sekitar gedung MK. Polisi antihuru-hara dikerahkan untuk mengamankan gedung pengadilan di tengah aksi demonstrasi pendukung oposisi.

Sejumlah demonstran meneriakkan "Tusk Pengkhianat" untuk mengecam pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk.

Beberapa demonstran bahkan berusaha menerobos barikade pengamanan. Polisi mengatakan telah menangkap tiga orang yang mencoba memasuki gedung pengadilan.

"Tusk sedang menginjak-injak hak konstitusional kami," kata salah seorang demonstran, Tomasz Zaleski, melansir AFP.

Presiden putar balik dari Senegal

Presiden Polandia Karol Nawrocki membatalkan kunjungan resminya ke Senegal dan memutar balik pesawat kembali ke Warsawa menyusul demonstrasi di negaranya.

"Dalam momen seperti ini, Presiden harus berada di Polandia," tulis Nawrocki dalam akun X miliknya.

Setibanya di Warsawa, Nawrocki langsung menggelar pertemuan darurat dengan Swieczkowski dan Ketua Pertama Mahkamah Zbigniew Kapinski di istana kepresidenan.

Mantan perdana menteri dari PiS, Jaroslaw Kaczynski, berpidato dalam demonstrasi itu dan mendesak Nawrocki untuk bertindak.