Partai-partai Arab di pemilihan umum (Pemilu) Israel kali ini menuai sorotan usai mencetak sejarah karena memperoleh 19 kursi parlemen.
"Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan bersejarah dalam masyarakat Arab," kata Pemimpin Joint List Yousef Jabareen, dikutip CNN, Rabu (28/10).
Hasil itu juga membuat blok petahana pimpinan Benjamin Netanyahu dan blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot tak ada yang meraih suara mayoritas. Masing-masing mendapat 53 kursi dan 48 kursi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika mereka ingin membentuk pemerintahan tanpa menarik anggota dari blok itu, maka harus mengajak partai-partai Arab bergabung atau bekerja sama. Partai Arab, Joint List memperoleh 11 kursi dan Ra'am mengamankan 8 kursi.
Blok Netanyahu dan Eisenkot butuh suara lain untuk mencapai mayoritas 61 kursi dan membentuk pemerintahan. Dengan menggandeng partai Arab, masalah ini bisa selesai, tapi tak semudah itu.
Di berbagai kesempatan, Netanyahu jelas tak sudi menarik partai Arab. Sementara itu, Eseinkot yang berpotensi membentuk pemerintahan membuka pintu bagi siapa saja yang ingin bergabung selama mereka bersedia memenuhi syarat.
Syarat itu di antaranya mengakui Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter; berkomitmen terhadap nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel mencakup wajib militer, dinas nasional bagi seluruh warga; dan mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.
Syarat pertama merupakan hal sulit bagi partai Joint List. Sebab, mengakui Israel sebagai negara Yahudi bertentangan dengan prinsip perjuangan kemerdekaan Palestina.
Lalu, bagi Ra'am dan Joint List, wamil dan dinas nasional adalah hal yang mustahil diterima karena alasan solidaritas sesama warga Palestina.
Terlepas dari itu, apakah partai Arab pernah masuk koalisi pemerintah Israel?
Dalam sejarahnya, partai Arab memosisikan diri sebagai oposisi. Namun, mereka pernah masuk koalisi pemerintah Israel pada 2021-2022 di bawah pimpinan Naftali Bennet.
Pada Maret 202, Partai Ra'am berpisah dari aliansi partai Arab dan bergabung dengan 'pemerintahan perubahan' pimpinan Bennet. Mulanya, partai tersebut bergabung dengan Joint List di tiga pemilu sebelumnya, yaitu pada 2015, 2019, dan 2020.
Keputusan Ra'am bergabung dengan koalisi pemerintah bukan tanpa sebab. Kala itu, Ketua partai Mansour Abbas menilai pemimpin Arab-Israel perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dia juga berdalih akan fokus ke isu-isu lokal untuk melayani konstituennya.
"Kejahatan dan pembunuhan adalah isu yang terkait dengan kehidupan manusia dan tak ada nilai yang lebih tinggi dari nilai kehidupan manusia," kata Abbas pada 2021 lalu, dikutip Gulf News.
"Kita bertanggung jawab, sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat Arab, untuk melayani masyarakat ini," ujarnya.
Saat itu, Abbas menjadi wakil ketua parlemen dan ketua komite khusus urusan masyarakat Arab. Dalam perjanjian koalisi disebutkan pemerintah siap menggelontorkan dana hingga 53 miliar shekel untuk meningkatkan infrastruktur dan mengurangi kejahatan terhadap warga Arab-Israel.
Lalu pada Oktober 2021, kabinet Israel menyetujui mengeluarkan anggaran 30 miliar shekel untuk meningkatkan kesempatan kerja dan layanan kesehatan bagi warga Arab-Israel.
Namun, kehadiran Ra'am di koalisi pemerintah Israel berumur pendek seiring dengan kekuasaan Bennet yang cuma sebentar. Dari 2019 hingga 2022, Israel sebetulnya sedang mengalami krisis politik terbesar dalam sejarah dengan menggelar lima pemilu dalam waktu kurang dari empat tahun.
Di periode tersebut, sulit membentuk koalisi dan tak menemukan jalan keluar sehingga pemilu ulang digelar. Pada 2021-2022, Bennet dan Yair Lapid sepakat membentuk koalisi perubahan dan berjanji akan rotasi perdana menteri masing-masing dua tahun.
Namun karena konflik internal, anggota koalisi berbalik arah dan keluar dari blok perubahan. Celah ini dimanfaatkan Netanyahu dengan terus melakukan tekanan hingga Bennet membubarkan parlemen dan pemilu ulang digelar lagi pada November 2022.
Pakar kebijakan Israel di lembaga think tank Israel Policy Alex Lederman, dalam opininya, memandang keputusan Abbas menempuh jalur yang lebih pragmatis-dan kesediaannya secara terbuka menerima Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis- justru memicu perpecahan.
"Masuknya Ra'am ke dalam koalisi menandai terobosan bersejarah, tetapi perpecahan tersebut melemahkan partisipasi pemilih Arab dan mengurangi representasi Arab secara keseluruhan di Knesset," kata Lederman di situs Israel Policy Forum.
Jelang pemilihan umum pada November 2022, keputusan Balad untuk memisahkan diri dari Hadash dan Ta'al menyebabkan perpecahan tiga arah dalam suara Arab. Balad akhirnya gagal mencapai ambang batas elektoral, sebuah hasil yang berkontribusi pada kemenangan blok Netanyahu.
Sejak saat itu, Netanyahu duduk di kursi perdana menteri hingga Oktober 2026 ini. Dia bahkan tetap berada di kekuasannya meski Israel diguncang krisis yang sering disebut perang tujuh front.
Pemilu pekan lalu betul-betul masih belum jelas arahnya. Apakah krisis politik akan berulang atau apakah ada partai yang mengorbankan prinsipinya untuk gabung koalisi tertentu, semuanya masih jadi teka-teki yang sulit ditebak.
(isa/pta)