ANALISIS
Ahok dan Rencana di Balik Aksi 4 November
M Andika Putra, Basuki Rahmat | CNN Indonesia
Selasa, 01 Nov 2016 08:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tensi politik di DKI Jakarta meninggi. Tiga hari lagi ibu kota bakal menjadi ajang aksi massa sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Mereka berencana menggelar aksi besar-besaran menuntut kandidat petahana gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum hingga tuntas.
Ahok dianggap melecehkan agama Islam dan umat muslim terkait ucapannya tentang Surat Al-Maidah beberapa waktu lalu. Unjuk rasa yang disebut-sebut akan diikuti oleh ribuan orang itu digelar bertepatan dengan rangkaian Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebelumnya, aksi serupa —yang juga dengan isi tuntutan yang sama— pernah digelar.
Ke depannya, demontrasi menentang Ahok juga diprediksi bakal terus berlanjut. Bahkan semakin dekat ke hari pemilihan, demonstrasi diperkirakan akan makin gencar digelar.
Banyak yang mengira aksi ormas Islam itu tak luput dari embusan angin politik di belakangnya. Namun kalangan ormas selalu menepis pendapat itu. Dengan tegas mereka mengklaim bahwa aksi yang mereka lakukan tidak ada sangkut pautnya dengan politik, apa lagi dengan pilkada Jakarta.
Menanggapi masalah ini, pengamat politik dari Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo memiliki pandangan tersendiri. Ia meyakini aksi 4 November nanti dimotori oleh gerakan-gerakan politik. Gerakan untuk menjatuhkan lawan agar kandidat yang mereka usung bisa memenangkan persaingan yang seakan terlihat baik-baik saja.
"Isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) muncul di tengah proses pilkada berlangsung. Sulit untuk mengatakan gerakan 4 November mendatang tidak ada hubungannya dengan pilkada. Ini ada korelasi dengan pilkada, meskipun belum ditemukan secara langsung," kata Karyono saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com.
Indikasi terlibatnya politik dalam aksi 4 November mulai terlihat ketika Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat. Kedatangan Rizieq diterima oleh Wakil ketua DPR Fadli Zon. Dalam pertemuan itu ia mendesak DPR mengawal penuntasan perkara dugaan penistaan agama oleh Ahok yang berjalan di Bareskrim Polri.
DPR sendiri tak memiliki wewenang untuk mengawal laporan yang sudah masuk ke Bareskrim. Bareskrim akan menangani kasus yang dilaporkan sesuai dengan aturan mereka. Itulah yang membuat orang berpikir kunjungan Habib Rizieq ke DPR hanya kepentingan politik belaka.
Pada Senin pagi (30/10), panggung politik Indonesia juga dikejutkan dengan kunjugan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor. Karyono berpendapat dalam pertemuan itu dibahas banyak hal. Tetapi salah satu hal yang dibicarakan adalah aksi 4 November nanti.
"Ketokohan Prabowo memiliki pengaruh yang cukup kuat sehingga jika Prabowo mengimbau sejumlah pihak yang akan melakukan demo, saya kira cukup berpengaruh," kata Karyono.
Setelah pertemuan itu Prabowo memang memberikan imbauan. Ia meminta agar demonstrasi memprotes Ahok berlangsung damai.
“Jangan sampai ada unsur yang mau memecah belah bangsa. Kita negara majemuk, banyak suku, agama, dan ras. Kalau ada masalah, kita selesaikan dengan sejuk dan damai,” kata Prabowo.
[Gambas:Video CNN]
Jika diperhatikan, Jokowi dan Prabowo memiliki kedekatan dengan pilkada DKI. Keduanya berasal dari partai yang berbeda dan mengusung psangan calon yang berbeda.
PDI Perjuangan yang dihuni oleh Jokowi mengusung Ahok-Djarot. Sedangkan Partai Gerindra yang dikomandoi oleh Prabowo mengusung Anies-Sandi. Sangat wajar bila mereka membicarakan tentang aksi 4 november.
Meski begitu, Wakil Ketua Badan Pengendalian Pemilihan umum PDIP DKI Gembong Warsono Jakarta tidak bisa memperkirakan apa yag dibicarakan oleh Jokowi dan Prabowo. Mengenai unjuk rasa 4 November, ia yakin aksi itu akan berjalan dengan baik.
"Penyampaian pendapat merupakah hal bisa yang normal sehingga tidak perlu ditanggapi berlebihan. Kami berharap 4 November itu berjalan dengan baik,” kata Gembong berharap.
Di sisi lain, Karyono menilai ada aktor politik di balik rencana aksi 4 November nanti. Mereka bermain di wilayah silent operation, wilayah yang tidak diketahui oleh orang lain.
Menurut Karyono, tak menutup kemungkinan juga aksi tersebut dimotori oleh salah satu pasangan calon DKI Jakarta. Penandatanganan deklarasi kampanye damai tidak menjadi acuan setiap pasangan calon akan melakukan kebaikan.
Di depan panggung mereka melakukan komunikasi politik dengan baik untuk menolak semua isu SARA. Tetapi di belakang panggung mereka malah mendorong konflik yang berbau SARA.
"Sosok yang santun dan damai, bisa saja mereka mendorong konflik tanpa diketahui. Di tengah konflik itu dia memanfaatkan kesempatan dengan menjual kesantunan," kata Karyono.
Selain pasangan calon, aksi itu bisa saja didukung oleh tim khusus yang mendukung pasangan calon. Pasalnya, kemungkinan pasangan calon terlibat untuk mendorong isu SARA sangat kecil.
"Tim khusus yang mendorong isu SARA seolah berpisah dari pasangan calon, bisa juga menggunakan pihak ketiga. Dalam konteks strategi seperti itu," kata Karyono.
Karyono menyebut isu SARA hampir selalu muncul dalam pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Orang yang berkepentingan akan menggunakan isu SARA untuk menjatuhkan lawan.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf menekankan bila terjadi gesekan di tingkat bawah hal tersebut tidak bisa dilepaskan sebagai dampak dari perilaku elite. "Itu karena termakan pernyataan elite politik," ucap Maswadi dalam perbincangan dengan CNNIndonesia.com.
Dengan begitu, bagi Maswadi, rakyat tidak bisa disalahkan begitu saja karena semua tergantung pada orang-orang yang berada di atas. "Yang harus bertanggung jawab itu elite politik."
(obs)
Ahok dianggap melecehkan agama Islam dan umat muslim terkait ucapannya tentang Surat Al-Maidah beberapa waktu lalu. Unjuk rasa yang disebut-sebut akan diikuti oleh ribuan orang itu digelar bertepatan dengan rangkaian Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebelumnya, aksi serupa —yang juga dengan isi tuntutan yang sama— pernah digelar.
Ke depannya, demontrasi menentang Ahok juga diprediksi bakal terus berlanjut. Bahkan semakin dekat ke hari pemilihan, demonstrasi diperkirakan akan makin gencar digelar.
Banyak yang mengira aksi ormas Islam itu tak luput dari embusan angin politik di belakangnya. Namun kalangan ormas selalu menepis pendapat itu. Dengan tegas mereka mengklaim bahwa aksi yang mereka lakukan tidak ada sangkut pautnya dengan politik, apa lagi dengan pilkada Jakarta.
"Isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) muncul di tengah proses pilkada berlangsung. Sulit untuk mengatakan gerakan 4 November mendatang tidak ada hubungannya dengan pilkada. Ini ada korelasi dengan pilkada, meskipun belum ditemukan secara langsung," kata Karyono saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com.
Indikasi terlibatnya politik dalam aksi 4 November mulai terlihat ketika Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat. Kedatangan Rizieq diterima oleh Wakil ketua DPR Fadli Zon. Dalam pertemuan itu ia mendesak DPR mengawal penuntasan perkara dugaan penistaan agama oleh Ahok yang berjalan di Bareskrim Polri.
DPR sendiri tak memiliki wewenang untuk mengawal laporan yang sudah masuk ke Bareskrim. Bareskrim akan menangani kasus yang dilaporkan sesuai dengan aturan mereka. Itulah yang membuat orang berpikir kunjungan Habib Rizieq ke DPR hanya kepentingan politik belaka.
Lihat juga:Pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo |
"Ketokohan Prabowo memiliki pengaruh yang cukup kuat sehingga jika Prabowo mengimbau sejumlah pihak yang akan melakukan demo, saya kira cukup berpengaruh," kata Karyono.
Setelah pertemuan itu Prabowo memang memberikan imbauan. Ia meminta agar demonstrasi memprotes Ahok berlangsung damai.
“Jangan sampai ada unsur yang mau memecah belah bangsa. Kita negara majemuk, banyak suku, agama, dan ras. Kalau ada masalah, kita selesaikan dengan sejuk dan damai,” kata Prabowo.
Jika diperhatikan, Jokowi dan Prabowo memiliki kedekatan dengan pilkada DKI. Keduanya berasal dari partai yang berbeda dan mengusung psangan calon yang berbeda.
PDI Perjuangan yang dihuni oleh Jokowi mengusung Ahok-Djarot. Sedangkan Partai Gerindra yang dikomandoi oleh Prabowo mengusung Anies-Sandi. Sangat wajar bila mereka membicarakan tentang aksi 4 november.
Meski begitu, Wakil Ketua Badan Pengendalian Pemilihan umum PDIP DKI Gembong Warsono Jakarta tidak bisa memperkirakan apa yag dibicarakan oleh Jokowi dan Prabowo. Mengenai unjuk rasa 4 November, ia yakin aksi itu akan berjalan dengan baik.
"Penyampaian pendapat merupakah hal bisa yang normal sehingga tidak perlu ditanggapi berlebihan. Kami berharap 4 November itu berjalan dengan baik,” kata Gembong berharap.
Di sisi lain, Karyono menilai ada aktor politik di balik rencana aksi 4 November nanti. Mereka bermain di wilayah silent operation, wilayah yang tidak diketahui oleh orang lain.
Menurut Karyono, tak menutup kemungkinan juga aksi tersebut dimotori oleh salah satu pasangan calon DKI Jakarta. Penandatanganan deklarasi kampanye damai tidak menjadi acuan setiap pasangan calon akan melakukan kebaikan.
Di depan panggung mereka melakukan komunikasi politik dengan baik untuk menolak semua isu SARA. Tetapi di belakang panggung mereka malah mendorong konflik yang berbau SARA.
Selain pasangan calon, aksi itu bisa saja didukung oleh tim khusus yang mendukung pasangan calon. Pasalnya, kemungkinan pasangan calon terlibat untuk mendorong isu SARA sangat kecil.
"Tim khusus yang mendorong isu SARA seolah berpisah dari pasangan calon, bisa juga menggunakan pihak ketiga. Dalam konteks strategi seperti itu," kata Karyono.
Karyono menyebut isu SARA hampir selalu muncul dalam pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Orang yang berkepentingan akan menggunakan isu SARA untuk menjatuhkan lawan.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf menekankan bila terjadi gesekan di tingkat bawah hal tersebut tidak bisa dilepaskan sebagai dampak dari perilaku elite. "Itu karena termakan pernyataan elite politik," ucap Maswadi dalam perbincangan dengan CNNIndonesia.com.
Dengan begitu, bagi Maswadi, rakyat tidak bisa disalahkan begitu saja karena semua tergantung pada orang-orang yang berada di atas. "Yang harus bertanggung jawab itu elite politik."
(obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK