Bidik Jakarta Utara, Anies Tebar Janji Manis
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Selasa, 01 Nov 2016 10:44 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar berbagai kunjungan 'blusukan' di hari keempat pelaksanaan kampanye pada Pilkada 2017 di kawasan Jakarta Utara. Berbagai janji ditebar Anies untuk meraup dukungan suara.
Jakarta Utara merupakan target selanjutnya Anies setelah menyambangi Jakarta Selatan dan Timur di dua hari kampanye sebelumnya. Selama masa sosialisasi sebelum kampanye, Anies tercatat sudah lima kali menyambangi Jakarta Utara.
Hasil rekapitulasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) KPU, jumlah pemilih di DKI Jakarta sebanyak 7.439.149. Jakarta Utara menduduki posisi keempat wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak yaitu 1.219.293, pemilih pemula 62.766, pemilih pria 612.127, dan pemilih wanita 607.166.
Kemarin, enam kelurahan berbeda disambangi Anies di sana. Mengenakan kemeja putih andalannya, Anies mengenalkan diri ke masyarakat dengan memulainya dari Pasar Bambu Kuning.
Di Pasar Bambu Kuning, Anies mendapat keluhan dari pedagang mengenai tingginya harga sembilan bahan pokok. Selain itu, para pedagang pun menyinggung soal penataan pasar.
Anies berjanji akan memberikan pendampingan kepada pedagang untuk membuat usaha berkembang, sekaligus menata pasar. Hal itu juga merupakan cara Anies untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi di sana.
Sementara di lima titik lainnya, Anies membantah mewacanakan penghapusan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan petugas prasarana sarana umum (PPS).
Anies membantah dan sekaligus menegaskan bahwa program KJP akan diperkuat dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"KIP bentuknya tunai, sehingga keluarga bisa menggunakan hal-hal yang tidak boleh di KJP. Jadi sebenarnya bukan dobel, tapi komplementer, melengkapi," ujar Anies di Jakarta Utara, Senin (31/10).
Anies mencontohkan, dana KIP dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan belajar tambahan seperti mengikuti ekstrakurikuler. Hal itu yang belum di-cover dengan kartu KJP.
Sementara itu, untuk PPSU, Anies berjanji petugas-petugas itu tidak akan dihilangkan. Para petugas PPSU akan diberi pendampingan pelatihan.
"Petugas PPSU nantinya akan kami beri pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan," ucap Anies.
Kedua isu tersebut selalu ditekankan berulang kali saat Anies mengunjungi Jakarta Utara. Khusus untuk KJP, Anies pun harus berulangkali memberi program KIP yang disebutnya akan saling melengkapi.
Polemik soal KJP dan KIP muncul setelah Anies mengkritik ketentuan Pasal 49 di Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 yang melarang peserta didik pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk menerima bantuan biaya personal pendidikan lain, termasuk bantuan KIP dari pemerintah pusat.
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama menyatakan aturan itu sengaja dibuat agar tidak ada yang mendapat bantuan ganda. Ahok, sapaan Basuki juga menyebut dengan ketentuan itu, maka dana bantuan dari KIP bisa disalurkan ke daerah-daerah lain yang lebih membutuhkan.
Kini, masa kampanye masih terus berlanjut hingga masa tenang 11 Februari 2017. Setelah KJP dan PPSU, perlu dinantikan langkah Anies untuk mengarungi wilayah Jakarta, khususnya di utara untuk mempertahankan dan memperoleh suara di sana.
(obs)
Jakarta Utara merupakan target selanjutnya Anies setelah menyambangi Jakarta Selatan dan Timur di dua hari kampanye sebelumnya. Selama masa sosialisasi sebelum kampanye, Anies tercatat sudah lima kali menyambangi Jakarta Utara.
Hasil rekapitulasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) KPU, jumlah pemilih di DKI Jakarta sebanyak 7.439.149. Jakarta Utara menduduki posisi keempat wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak yaitu 1.219.293, pemilih pemula 62.766, pemilih pria 612.127, dan pemilih wanita 607.166.
Kemarin, enam kelurahan berbeda disambangi Anies di sana. Mengenakan kemeja putih andalannya, Anies mengenalkan diri ke masyarakat dengan memulainya dari Pasar Bambu Kuning.
Anies berjanji akan memberikan pendampingan kepada pedagang untuk membuat usaha berkembang, sekaligus menata pasar. Hal itu juga merupakan cara Anies untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi di sana.
Sementara di lima titik lainnya, Anies membantah mewacanakan penghapusan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan petugas prasarana sarana umum (PPS).
Anies membantah dan sekaligus menegaskan bahwa program KJP akan diperkuat dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"KIP bentuknya tunai, sehingga keluarga bisa menggunakan hal-hal yang tidak boleh di KJP. Jadi sebenarnya bukan dobel, tapi komplementer, melengkapi," ujar Anies di Jakarta Utara, Senin (31/10).
Anies mencontohkan, dana KIP dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan belajar tambahan seperti mengikuti ekstrakurikuler. Hal itu yang belum di-cover dengan kartu KJP.
Sementara itu, untuk PPSU, Anies berjanji petugas-petugas itu tidak akan dihilangkan. Para petugas PPSU akan diberi pendampingan pelatihan.
"Petugas PPSU nantinya akan kami beri pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan," ucap Anies.
Kedua isu tersebut selalu ditekankan berulang kali saat Anies mengunjungi Jakarta Utara. Khusus untuk KJP, Anies pun harus berulangkali memberi program KIP yang disebutnya akan saling melengkapi.
Polemik soal KJP dan KIP muncul setelah Anies mengkritik ketentuan Pasal 49 di Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 yang melarang peserta didik pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk menerima bantuan biaya personal pendidikan lain, termasuk bantuan KIP dari pemerintah pusat.
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama menyatakan aturan itu sengaja dibuat agar tidak ada yang mendapat bantuan ganda. Ahok, sapaan Basuki juga menyebut dengan ketentuan itu, maka dana bantuan dari KIP bisa disalurkan ke daerah-daerah lain yang lebih membutuhkan.
Kini, masa kampanye masih terus berlanjut hingga masa tenang 11 Februari 2017. Setelah KJP dan PPSU, perlu dinantikan langkah Anies untuk mengarungi wilayah Jakarta, khususnya di utara untuk mempertahankan dan memperoleh suara di sana.
(obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK