ANALISIS
Tuntutan Hukuman Ahok dan Landasan Murni Aksi 4 November
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Kamis, 03 Nov 2016 11:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana demonstrasi 4 November 2016 menyedot perhatian semua lapisan masyarakat. Pemerintah daerah hingga Presiden Joko Widodo bersiaga total mengantisipasi aksi yang diprakarsai Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).
Demonstran mengklaim, aksi yang akan dilakukan murni persoalan hukum, menagih keseriusan pemerintah menuntaskan proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama yang diduga menistakan agama.
Aksi dengan alasan serupa dilakukan Front Pembela Islam bersama ormas lainnya bulan lalu. Namun, unjuk rasa itu tak membuat ribuan personel Brimob dari beberapa Polda, semua mobil Satpol PP, mobil pemadam kebakaran, 5000 kamera, dan 55 mobil ambulans diturunkan seperti untuk besok.
Aksi mendatang juga membuat seorang Kepala Negara sekaligus Pemerintahan kali pertama langsung turun tangan menghadapi sebuah demonstrasi.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya memandang, keputusan itu diambil karena tuntutan hukum tak lagi sebagai landasan murni aksi ini. Segelintir suara adanya intervensi politik dan intervensi hukum dari aparat terhadap Ahok juga terdengar sebelum 4 November.
Desakan demonstran menjadi isu nasional karena sejumlah oknum mengaitkannya dengan isu SARA, sosial, dan politik yang mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal-hal ini yang melandasi langkah proaktif Jokowi.
Ia menemui sejumlah tokoh yang dianggap dapat meredam pengaruh buruk dari aksi besar-besaran. Mulai dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hingga jajaran petinggi Muhammadiyah, Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Prabowo menjadi pilihan pertama Jokowi, menurut Toto, karena ia selama ini disimbolkan sebagai kompetitor Jokowi. Prabowo juga dianggap sebagai tokoh yang berada di belakang salah satu calon kepala daerah DKI.
Pertemuan selama dua jam, digunakan Jokowi untuk menetralisir isu hukum yang sedang diproses aparat tak berkembang menjadi isu politik dan rivalitas Pemilihan Presiden dua tahun lalu.
"Dengan silaturahmi kemarin, itu bisa dilokalisir kalau ini tak berkaitan dengan Pilkada DKI dan jangan sampai aktor-aktor yang ada dalam Pilkada DKI memanfaatkan momen ini," kata Toto.
Langkah awal itu, menurut Toto, memang dipersiapkan Jokowi. Hal itu terlihat dengan turut diajak dan dibawa Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam pertemuan bersama Prabowo.
Keikutsertaan Luhut bukan dalam kapasitas kementeriannya kini. Melainkan karena hubungan keduanya. Luhut, salah satu orang kepercayaan Jokowi, sempat bertugas bersama Prabowo di Kopassus TNI AD saat masih menjadi perwira muda.
Luhut membenarkan alasan itu. "Presiden punya janji dengan Pak Prabowo. Sudah lama dirancang, tiba-tiba teringat. Presiden minta saya ngaturin karena beliau tahu saya dengan Prabowo kenal baik," ucap Luhut.
Efek Jokowi
Usai pertemuan, Prabowo mememinta demonstrasi memprotes Ahok mendatang berlangsung damai dan tak mengandung unsur perpecahan. Permintaan serupa disampaikan MUI, Muhammadiyah, dan PBNU.
Keesokannya, Prabowo menemui Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman dan membahas demo 4 November. Ia bersama Sohibul satu suara menginginkan Jakarta berkondisi baik, sejuk, dan damai. Mereka mendukung dan mengimbau masyarakat percaya dan menyerahkan proses hukum terhadap Ahok kepada aparat.
Imbauan serupa disampaikan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Dalam pertemuannya bersama beberapa tokoh agama, ia mengingatkan Islam mengajarkan kesejukan dan tidak menebar kebencian.
Toto berpendapat, rentetan pertemuan itu menyebabkan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono berinisiatif menemui Menko Polhukam Wiranto dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Pak SBY berusaha mengambil inisiatif sebagai tokoh nasional juga, tokoh Pilkada DKI untuk tidak berdiam diri menjadi penonton dalam proses yang dibangun tokoh besar lain," katanya.
Kehadiran SBY, kata JK, untuk menyarankan koordinasi supaya demo mendatang tak seperti tragedi Trisakti 1998. Sementara itu, Wiranto membantah kunjungan mendadak SBY untuk membahas rencana aksi menuntut proses hukum Ahok.
Dalam konferensi pers kemarin, SBY menyatakan unjuk rasa merupakan bagian demokrasi dan bukan kejahatan politik. Tetapi, ia tetap menyarankan intelijen bekerja menyikapi aksi demo dengan baik dan benar. Intelijen diharapkan tidak melemparkan tudingan tak berdasar pada kelompok tertentu.
Ketua Umum Partai Demokrat ini berbicara banyak mengenai proses hukum terhadap Ahok. Ia meminta pemerintah menegakan hukum secara adil dan transparan. Menurutnya, jika masyarakat tak puas setelah putusan, ada aturan hukum yang bisa ditempuh, yaitu banding, kasasi hingga peninjauan kembali.
Seluruh pernyataan yang disampaikan juga diminta tak dipolitisasi dan dikaitkan dengan pemenangan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dalam Pilkada DKI Jakarta.
(obs/obs)
Demonstran mengklaim, aksi yang akan dilakukan murni persoalan hukum, menagih keseriusan pemerintah menuntaskan proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama yang diduga menistakan agama.
Aksi dengan alasan serupa dilakukan Front Pembela Islam bersama ormas lainnya bulan lalu. Namun, unjuk rasa itu tak membuat ribuan personel Brimob dari beberapa Polda, semua mobil Satpol PP, mobil pemadam kebakaran, 5000 kamera, dan 55 mobil ambulans diturunkan seperti untuk besok.
Aksi mendatang juga membuat seorang Kepala Negara sekaligus Pemerintahan kali pertama langsung turun tangan menghadapi sebuah demonstrasi.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya memandang, keputusan itu diambil karena tuntutan hukum tak lagi sebagai landasan murni aksi ini. Segelintir suara adanya intervensi politik dan intervensi hukum dari aparat terhadap Ahok juga terdengar sebelum 4 November.
Ia menemui sejumlah tokoh yang dianggap dapat meredam pengaruh buruk dari aksi besar-besaran. Mulai dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hingga jajaran petinggi Muhammadiyah, Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Prabowo menjadi pilihan pertama Jokowi, menurut Toto, karena ia selama ini disimbolkan sebagai kompetitor Jokowi. Prabowo juga dianggap sebagai tokoh yang berada di belakang salah satu calon kepala daerah DKI.
Pertemuan selama dua jam, digunakan Jokowi untuk menetralisir isu hukum yang sedang diproses aparat tak berkembang menjadi isu politik dan rivalitas Pemilihan Presiden dua tahun lalu.
"Dengan silaturahmi kemarin, itu bisa dilokalisir kalau ini tak berkaitan dengan Pilkada DKI dan jangan sampai aktor-aktor yang ada dalam Pilkada DKI memanfaatkan momen ini," kata Toto.
Langkah awal itu, menurut Toto, memang dipersiapkan Jokowi. Hal itu terlihat dengan turut diajak dan dibawa Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam pertemuan bersama Prabowo.
Keikutsertaan Luhut bukan dalam kapasitas kementeriannya kini. Melainkan karena hubungan keduanya. Luhut, salah satu orang kepercayaan Jokowi, sempat bertugas bersama Prabowo di Kopassus TNI AD saat masih menjadi perwira muda.
Luhut membenarkan alasan itu. "Presiden punya janji dengan Pak Prabowo. Sudah lama dirancang, tiba-tiba teringat. Presiden minta saya ngaturin karena beliau tahu saya dengan Prabowo kenal baik," ucap Luhut.
Efek Jokowi
Usai pertemuan, Prabowo mememinta demonstrasi memprotes Ahok mendatang berlangsung damai dan tak mengandung unsur perpecahan. Permintaan serupa disampaikan MUI, Muhammadiyah, dan PBNU.
Keesokannya, Prabowo menemui Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman dan membahas demo 4 November. Ia bersama Sohibul satu suara menginginkan Jakarta berkondisi baik, sejuk, dan damai. Mereka mendukung dan mengimbau masyarakat percaya dan menyerahkan proses hukum terhadap Ahok kepada aparat.
Imbauan serupa disampaikan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Dalam pertemuannya bersama beberapa tokoh agama, ia mengingatkan Islam mengajarkan kesejukan dan tidak menebar kebencian.
Toto berpendapat, rentetan pertemuan itu menyebabkan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono berinisiatif menemui Menko Polhukam Wiranto dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Pak SBY berusaha mengambil inisiatif sebagai tokoh nasional juga, tokoh Pilkada DKI untuk tidak berdiam diri menjadi penonton dalam proses yang dibangun tokoh besar lain," katanya.
Kehadiran SBY, kata JK, untuk menyarankan koordinasi supaya demo mendatang tak seperti tragedi Trisakti 1998. Sementara itu, Wiranto membantah kunjungan mendadak SBY untuk membahas rencana aksi menuntut proses hukum Ahok.
Dalam konferensi pers kemarin, SBY menyatakan unjuk rasa merupakan bagian demokrasi dan bukan kejahatan politik. Tetapi, ia tetap menyarankan intelijen bekerja menyikapi aksi demo dengan baik dan benar. Intelijen diharapkan tidak melemparkan tudingan tak berdasar pada kelompok tertentu.
Ketua Umum Partai Demokrat ini berbicara banyak mengenai proses hukum terhadap Ahok. Ia meminta pemerintah menegakan hukum secara adil dan transparan. Menurutnya, jika masyarakat tak puas setelah putusan, ada aturan hukum yang bisa ditempuh, yaitu banding, kasasi hingga peninjauan kembali.
Seluruh pernyataan yang disampaikan juga diminta tak dipolitisasi dan dikaitkan dengan pemenangan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dalam Pilkada DKI Jakarta.
(obs/obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK