Kapolri Akui Sulit Kontrol Massa 'Pengawal' Fatwa MUI
Priska Sari Pratiwi | CNN Indonesia
Jumat, 18 Nov 2016 13:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian meminta para pihak yang hendak unjuk rasa pada 2 Desember membatasi peserta aksi. Dia mengaku pihaknya kesulitan mengontrol aksi jika massanya terlalu banyak.
Meski demikian, pihaknya tidak melarang rencana demonstrasi lanjutan bertema aksi bela Islam ketiga. Unjuk rasa ini digelar lantaran polisi belum menahan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus dugaan penistaa agama.
"Demonstrasi adalah hak warga negara. Tapi kalau terlalu banyak jumlahnya itu sulit dikontrol," ujar Tito di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Jumat (18/11).
Dia menilai, jumlah peserta aksi yang terlalu banyak akan memicu kekacauan. Dia khawatir hal itu menjadi celah bagi pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan kesempatan tersebut.
Pembatasan jumlah massa, kata Tito, ditujukan untuk mempermudah aparat kepolisian dalam mengontrol pelaksanaan unjuk rasa.
Di luar rencana aksi, Tito meminta agar masyarakat percaya kepada pihak kepolisian dalam menangani kasus yang menimpa Ahok. Dia menjamin kasus tersebut akan dituntaskan secepatnya.
"Saya memberi jaminan atas keseriusan penyelidikan kasus ini secepat mungkin. Nanti perkembangannya akan kami sampaikan juga pada MUI," katanya.
Tito meminta masyarakat tidak mengaitkan kasus ini dengan isu suku, agama, maupun ras. Dia mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan informasi yang dapat memperkeruh keadaan.
Sementara, Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin mendukung langkah Polri dalam penuntasan kasus ini. Dia menegaskan pihaknya tak ikut-ikutan dalam aksi massa lanjutan yang rencananya akan digelar 2 Desember mendatang.
"MUI mendukung langkah Polri dalam memproses masalah ini. Tidak ada kaitannya beliau (Ahok) orang China atau Nasrani, memang itu masalah hukum semata," ucapnya. (pmg/asa)
Meski demikian, pihaknya tidak melarang rencana demonstrasi lanjutan bertema aksi bela Islam ketiga. Unjuk rasa ini digelar lantaran polisi belum menahan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus dugaan penistaa agama.
"Demonstrasi adalah hak warga negara. Tapi kalau terlalu banyak jumlahnya itu sulit dikontrol," ujar Tito di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Jumat (18/11).
Dia menilai, jumlah peserta aksi yang terlalu banyak akan memicu kekacauan. Dia khawatir hal itu menjadi celah bagi pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan kesempatan tersebut.
Di luar rencana aksi, Tito meminta agar masyarakat percaya kepada pihak kepolisian dalam menangani kasus yang menimpa Ahok. Dia menjamin kasus tersebut akan dituntaskan secepatnya.
"Saya memberi jaminan atas keseriusan penyelidikan kasus ini secepat mungkin. Nanti perkembangannya akan kami sampaikan juga pada MUI," katanya.
Tito meminta masyarakat tidak mengaitkan kasus ini dengan isu suku, agama, maupun ras. Dia mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan informasi yang dapat memperkeruh keadaan.
Sementara, Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin mendukung langkah Polri dalam penuntasan kasus ini. Dia menegaskan pihaknya tak ikut-ikutan dalam aksi massa lanjutan yang rencananya akan digelar 2 Desember mendatang.
"MUI mendukung langkah Polri dalam memproses masalah ini. Tidak ada kaitannya beliau (Ahok) orang China atau Nasrani, memang itu masalah hukum semata," ucapnya. (pmg/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK