Jakarta, CNN Indonesia -- Beberapa warga Lodan Dalam, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, mengingatkan Anies Baswedan soal permasalahan sengketa tanah dan lapangan pekerjaan saat calon gubernur DKI Jakarta itu berkampanye di kawasan tersebut, Senin (23/1).
Andian Anwar Napalilo (75) saat sesi dialog mengatakan, persoalan sengketa tanah di wilayahnya sudah berlangsung selama empat tahun, dengan PT Pelindo II. Sengketa ini, kata dia, bermula saat tanah warga diklaim PT Pelindo II yang kemudian berujung di pengadilan.
"Kami di RW 08 sudah empat tahun berjuang dalam sertifikasi tanah. Sampai sekarang sudah di MA, sudah menang di Komisi Informasi Publik, kemudian naik lagi di PTUN menang, sampai MA kita pun menang," kata Andian.
Akan tetapi persoalan itu, menurut Andian, justru berlarut-larut lantaran PT Pelindo II mengajukan kasasi ke MA. Andian berkata, warga setempat juga telah mengadukan masalah ini ke DPR.
"Saya bertanya, kira-kira seandainya bapak jadi gubernur bagaimana persoalan ini dituntaskan?" tanya Andian.
Selain persoalan sengketa tanah, seorang pemuda RW 08 Rahmad Saftian (26) mengeluhkan kepada Anies terkait sulitnya lapangan kerja di wilayahnya. Padahal, banyak industri yang berdiri di kawasan pesisir tersebut.
"Sebagai pemuda RW 08, di sini banyak industri di Ancol. Tapi kenapa pemuda-pemuda di sini bahasa kasarnya jadi kulinya aja susah, mau melamar (kerja) aja susah," ujar Rahmad.
Menurut Rahmad, di wilayahnya terdapat kurang lebih 300 pemuda yang menjadi pengangguran. Hanya sekitar 30 persen pemuda yang bekerja, dan bertumpu sebagai ojek
online.
Menanggapi keluhan tersebut, Anies mengatakan akan meninjau persoalan sengketa tanah dengan PT Pelindo II tersebut. Ia mengklaim akan membela warga dengan memberi bantuan hukum jika terpilih sebagai gubernur.
"Kami ingin agar Pemda benar-benar bisa membantu warga yang memiliki sengketa-sengketa seperti ini karena sebagian minim bantuan hukum, minim konsultasi mengenai aturan," kata Anies.
Terkait persoalan lapangan kerja, Anies berjanji jika dirinya terpilih sebagai gubernur DKI akan menggunakan tenaga kerja asal Jakarta pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan instansi pemerintah maupun kegiatan lainnya.
(wis/pmg)