Ada tiga hal yang hendak dibenahi penyelenggara Pemilu jelang putaran kedua Pilkada DKI. Perbaikan rencananya dilakukan pada aspek regulasi, penyelenggara, dan administrasi pemilih.
Menurut Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, banyak aduan dan temuan masalah terkait tiga hal tersebut dalam penyelenggaraan Pilkada 2017 di 101 daerah. Fokus perbaikan tiga aspek itu kini menjadi perhatian khusus di DKI Jakarta, sebagai satu-satunya daerah penyelenggara Pilkada putaran kedua.
"Kami ingin menjadikan ronde kedua Pilkada DKI sebagai proyek nasional, dalam arti proyek kampanye perbaikan sistem KPU dan Bawaslu. Kedua, kami ingin jadikan ini lahan kampanye peningkatan partisipasi pemilih, waktu cukup sampai April," kata Jimly di Kantor DKPP, Jakarta, Kamis (23/2).
Nihilnya peraturan TPS khusus menyebabkan banyak warga pemegang hak pilih tak bisa menggunakan suaranya di rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, serta rumah tahanan.
Foto: CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani |
"Intinya evaluasi regulasi, aparat penyelenggara, dan administrasi pemilih menjadi pusat perhatian diskusi. Kami sepakat ini harus diperbaiki apalagi untuk (Pilkada) 2018," kata Jimly.
KPU RI menargetkan tingkat partisipasi di Pilkada 2017 mencapai angka 77,5 persen. Namun, hingga penyelenggaraan Pilkada usai tercatat tingkat keikutsertaan warga di pesta demokrasi sebesar 74,22 persen. (gil)
Foto: CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani