Kiai Muda NU Perbolehkan Memilih Pemimpin Nonmuslim
CNN Indonesia
Minggu, 12 Mar 2017 21:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Forum bahtsul masail atau forum diskusi keagamaan kiai muda Nahdatul Ulama (NU) memutuskan, seorang muslim diperbolehkan untuk memilih pemimpin nonmuslim.
Bendahara Lembaga Bahtsul Masail NU, Najib Bukhori mengatakan, keterpilihan pemimpin nonmuslim untuk mengemban amanah kenegaraan bersifat sah dan mengikat, baik secara konstitusi maupun agama.
"Terpilihnya nonmuslim di dalam kontes politik berdasarkan konstitusi adalah sah jika seseorang nonmuslim terpilih sebagai kepala daerah," ujar Najib saat menyampaikan hasil bahtsul masail di Kantor Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Jakarta, Minggu (12/3).
Forum Bahtsul Masail Kiai Muda yang digelar PP GP Ansor dengan tema "Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia" itu diikuti sekitar 100 kiai muda dari berbagai pondok pesantren se-Indonesia dan berlansung sejak kemarin. Narasumber yang hadir adalah Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Penasihat GP Ansor Dr KH As'ad Said Ali, dan perumus KH Abdul Ghofur Maimoen Zubair.
Najib memaparkan, konstitusi telah secara jelas mengatakan setiap warga negara boleh memilih pemimpin tanpa melihat latar belakang agama yang dianutnya. Penolakan untuk tidak memilih nonmuslim bersifat pribadi.
"Seorang warga negara, dalam ranah pribadi, dapat memilih atau tidak memilih non-Muslim sebagai pemimpin formal pemerintahan," ujarnya, dikutip dari Antara.
Sementara itu, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengimbau, umat Islam di Indonesia untuk meredakan ketegangan pada setiap konstelasi politik. Karena hal tersebut dapat berpotensi memecah belah umat Islam, sebagaimana terjadi di Jakarta.
Ia mencontohkan, pemasangan spanduk larangan mensalatkan jenazah umat Muslim lantaran memilih pemimpin nomuslim merupakan bukti perpecahan internal. Ia khawatir, perpecahan sesama umta Muslim akan menular jika tidak disikapi dengan serius.
Oleh karena itu, ia berkata, hasil bahtsul masail itu akan disosialisasikan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. "Akibat situasi politik di Jakarta yang makin tidak terkontrol dan cenderung ganas, bukan tidak mungkin dapat menyebar di daerah lain," ujar Yaqut.
GP Ansor menilai bahwa melibatkan agama untuk kepentingan politik merupakan tindakan yang tidak etis, terlebih dengan mengorbankan umat, seperti menolak menyalatkan jenazah karena beda pandangan politik.
Yaqut menganggap, saat ini percampuran antara pandangan agama dan politik sudah sangat keterlaluan.
“Dalam Islam, menyalatkan jenazah seorang Muslim itu termasuk wajib, meski bukan individual, atau dalam istilah agama fardhu kifayah,” kata Yaqut usai membuka ‘Bahtsul Masail Kiai Muda’, Sabtu (11/3).
Belakangan memang marak beredar spanduk ancaman menolak mengurus jenazah dari kalangan tertentu. Spanduk itu dipasang di sejumlah musala dan masjid di Jakarta.
Ancaman dalam spanduk tersebut utamanya ditujukan kepada warga atau umat Islam yang mendukung atau memilih pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta. Ahok, sapaan Basuki, saat ini menyandang status terdakwa kasus penistaan agama.
Berdasarkan hasil penyelidikan Kementerian Agama, pemasangan spanduk ini dilakukan oleh para takmir masjid dan musala. Mereka melakukan secara independen tanpa dukungan dari pihak lain.
Bendahara Lembaga Bahtsul Masail NU, Najib Bukhori mengatakan, keterpilihan pemimpin nonmuslim untuk mengemban amanah kenegaraan bersifat sah dan mengikat, baik secara konstitusi maupun agama.
"Terpilihnya nonmuslim di dalam kontes politik berdasarkan konstitusi adalah sah jika seseorang nonmuslim terpilih sebagai kepala daerah," ujar Najib saat menyampaikan hasil bahtsul masail di Kantor Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Jakarta, Minggu (12/3).
Forum Bahtsul Masail Kiai Muda yang digelar PP GP Ansor dengan tema "Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia" itu diikuti sekitar 100 kiai muda dari berbagai pondok pesantren se-Indonesia dan berlansung sejak kemarin. Narasumber yang hadir adalah Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Penasihat GP Ansor Dr KH As'ad Said Ali, dan perumus KH Abdul Ghofur Maimoen Zubair.
"Seorang warga negara, dalam ranah pribadi, dapat memilih atau tidak memilih non-Muslim sebagai pemimpin formal pemerintahan," ujarnya, dikutip dari Antara.
Sementara itu, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengimbau, umat Islam di Indonesia untuk meredakan ketegangan pada setiap konstelasi politik. Karena hal tersebut dapat berpotensi memecah belah umat Islam, sebagaimana terjadi di Jakarta.
Ia mencontohkan, pemasangan spanduk larangan mensalatkan jenazah umat Muslim lantaran memilih pemimpin nomuslim merupakan bukti perpecahan internal. Ia khawatir, perpecahan sesama umta Muslim akan menular jika tidak disikapi dengan serius.
GP Ansor menilai bahwa melibatkan agama untuk kepentingan politik merupakan tindakan yang tidak etis, terlebih dengan mengorbankan umat, seperti menolak menyalatkan jenazah karena beda pandangan politik.
Yaqut menganggap, saat ini percampuran antara pandangan agama dan politik sudah sangat keterlaluan.
“Dalam Islam, menyalatkan jenazah seorang Muslim itu termasuk wajib, meski bukan individual, atau dalam istilah agama fardhu kifayah,” kata Yaqut usai membuka ‘Bahtsul Masail Kiai Muda’, Sabtu (11/3).
Belakangan memang marak beredar spanduk ancaman menolak mengurus jenazah dari kalangan tertentu. Spanduk itu dipasang di sejumlah musala dan masjid di Jakarta.
Ancaman dalam spanduk tersebut utamanya ditujukan kepada warga atau umat Islam yang mendukung atau memilih pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta. Ahok, sapaan Basuki, saat ini menyandang status terdakwa kasus penistaan agama.
Berdasarkan hasil penyelidikan Kementerian Agama, pemasangan spanduk ini dilakukan oleh para takmir masjid dan musala. Mereka melakukan secara independen tanpa dukungan dari pihak lain.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK