Ahok dan Anies Disebut Tak Punya Program Khusus HAM
CNN Indonesia
Rabu, 12 Apr 2017 14:57 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai kedua pasangan calon Gubernur DKI Jakarta tak memiliki program kerja yang bertujuan memenuhi kebutuhan hak asasi manusia warga Jakarta.
Penilaian itu berdasarkan program kerja, janji politik, maupun rekam jejak dari kedua pasangan calon gubernur itu. Termasuk program yang menawarkan perumahan murah.
"Tidak ada yang jelas-jelas menyebut HAM. Oke, ada program kerja misalnya paslon nomor tiga tawarkan rumah DP nol persen, tapi itu bukan bertujuan pada HAM, lebih pada skema pembiayaan," kata Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yunita di Kantor LBH Jakarta, Rabu (12/4).
Yunita menyebutkan contoh lain yaitu program bantuan terhadap disabilitas yang ditawarkan kedua pasangan calon. Menurutnya, program tersebut bukan wujud kepedulian dan pemenuhan HAM warga Jakarta, melainkan hanya sebatas sumbangan kedua pasangan calon.
"Saya tidak melihat pemenuhan HAM dari program itu, pemenuhan HAM bukan berupa charity base yang ditawarkan oleh paslon, HAM adalah aspek kepedulian yang harusnya dipenuhi negara, bukan hanya penawaran berpolitik," kata Yunita.
Lebih lanjut, dia menyebut ketegasan kedua pasangan calon dalam memenuhi HAM warga ibu kota tidak terlihat jelas. Kedua pasangan calon justru terlihat mengambang dan terkesan kurang peduli terhadap hal tersebut.
"Dari program kerja yang mereka tawarkan dan track record mereka sama sekali tidak ada pemenuhan HAM," kata Yunita.
Oleh karena itu, dia berharap masyarakat harus lebih berpikir jernih dalam menilai kedua pasangan calon serta mempelajari programnya agar tidak terjebak dalam janji politik mereka.
"Dilihat dan dipelajari, jangan sampai terjebak dengan janji politik saja," kata dia.
Secara umum, program kerja Ahok-Djarot dibagi dalam sebelas bidang, yaitu ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, optimalisasi teknologi, pariwisata dan kebudayaan, penanggulangan banjir, penataan kota, pendidikan, reformasi birokrasi, sosial, dan transportasi.
Sedangkan pasangan Anies-Sandi membagi dalam 17 kelompok, yaitu pembangunan kota, pemerintahan, perempuan, anak-anak, kebutuhan pokok, Jakarta, Wirausaha, kesejahteraan, pembangunan manusia, kebudayaan, pendidikan, keluarga, kesehatan, transportasi, ummat, pariwisata, dan OK OCE.
Penilaian itu berdasarkan program kerja, janji politik, maupun rekam jejak dari kedua pasangan calon gubernur itu. Termasuk program yang menawarkan perumahan murah.
"Tidak ada yang jelas-jelas menyebut HAM. Oke, ada program kerja misalnya paslon nomor tiga tawarkan rumah DP nol persen, tapi itu bukan bertujuan pada HAM, lebih pada skema pembiayaan," kata Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yunita di Kantor LBH Jakarta, Rabu (12/4).
Yunita menyebutkan contoh lain yaitu program bantuan terhadap disabilitas yang ditawarkan kedua pasangan calon. Menurutnya, program tersebut bukan wujud kepedulian dan pemenuhan HAM warga Jakarta, melainkan hanya sebatas sumbangan kedua pasangan calon.
"Saya tidak melihat pemenuhan HAM dari program itu, pemenuhan HAM bukan berupa charity base yang ditawarkan oleh paslon, HAM adalah aspek kepedulian yang harusnya dipenuhi negara, bukan hanya penawaran berpolitik," kata Yunita.
Lebih lanjut, dia menyebut ketegasan kedua pasangan calon dalam memenuhi HAM warga ibu kota tidak terlihat jelas. Kedua pasangan calon justru terlihat mengambang dan terkesan kurang peduli terhadap hal tersebut.
"Dari program kerja yang mereka tawarkan dan track record mereka sama sekali tidak ada pemenuhan HAM," kata Yunita.
Oleh karena itu, dia berharap masyarakat harus lebih berpikir jernih dalam menilai kedua pasangan calon serta mempelajari programnya agar tidak terjebak dalam janji politik mereka.
"Dilihat dan dipelajari, jangan sampai terjebak dengan janji politik saja," kata dia.
Secara umum, program kerja Ahok-Djarot dibagi dalam sebelas bidang, yaitu ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, optimalisasi teknologi, pariwisata dan kebudayaan, penanggulangan banjir, penataan kota, pendidikan, reformasi birokrasi, sosial, dan transportasi.
Sedangkan pasangan Anies-Sandi membagi dalam 17 kelompok, yaitu pembangunan kota, pemerintahan, perempuan, anak-anak, kebutuhan pokok, Jakarta, Wirausaha, kesejahteraan, pembangunan manusia, kebudayaan, pendidikan, keluarga, kesehatan, transportasi, ummat, pariwisata, dan OK OCE.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK