PAN Terbelah dalam Tentukan Arah Koalisi

Partai Amanat Nasional mengakui adanya perpecahan di internal partai berlambang matahari itu. Namun Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo menilai itu bukan merupakan masalah, melainkan bagian dari dinamika dalam mengambil keputusan arah koalisi mereka ke depan.
 

 Hingga kini, kata Drajad, partai yang menempatkan ketua umumnya sebagai calon wakil presiden Prabowo itu belum memutuskan untuk berada di dalam atau di luar pemerintahan. “Dari dulu di PAN ada tarik-menarik. Ada yang ingin ke Jokowi, ada yang ke Prabowo. Proporsinya sama, 50-50. Sebelum diputuskan resmi, tarik-menarik itu akan tetap ada,” kata Dradjad kepada CNNIndonesia, Kamis (21/8).
 

Drajad meramalkan dinamika partainya sudah pasti akan kembali meningkat. Terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pemilu Presiden hari ini. “Namun setelah keputusan dibuat, ekonomon INDEF itu menjamin PAN akan satu suara,” katanya.
 

Apabila ada satu-dua orang yang berbeda pendapat dan mereka berada di luar kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PAN, hal itu tidak akan dipersoalkan. “Budaya kami demokratis. Tak bakal ada pecat-pecatan,” kata Dradjad.
 

Ihwal ucapan Joko Widodo PAN kemungkinan akan menjadi salah satu partai yang menyeberang dan mendukung kubunya di parlemen, Dradjad mengatakan arah koalisi sama sekali belum dibicarakan di tingkat DPP.
 

“Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Amien Rais. Tidak ada pembicaraan soal itu. PAN selalu hadir rutin di rapat pleno koalisi Merah Putih setiap malam,” ujar Dradjad. Bahkan dalam rapat terakhir koalisi Merah Putih, lima tokoh utama PAN hadir di sana.
 

Namun Dradjad belum berbicara secara langsung dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa terkait perkembangan politik terakhir. “Saya memang belum mengecek beberapa detail,” katanya.
 

Sebelumnya, Jokowi mengatakan PAN dan Demokrat berpotensi bergabung dengannya. “Saya ngomong apa adanya. Ini masih kemungkinan,” kata Jokowi. Ia berharap proses pendekatan dengan Demokrat dan PAN segera rampung.
 

Semakin banyak partai di parlemen yang memperkuatnya, ujar Jokowi, maka akan makin baik untuk pemerintahnya nanti. Namun ia tetap menekankan koalisi tanpa syarat bagi partai-partai yang tertarik untuk bergabung.

Tanpa tambahan suara dari partai-partai di luar koalisi pengusung Jokowi-JK, Jokowi hanya didukung 39,95 persen suara di parlemen yang berasal dari PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura. Sementara untuk mengamankan program-program pemerintah, Jokowi idealnya mengantongi dukungan 50 plus satu persen suara di parlemen.