PDIP Tegaskan Putusan MK Ubah Konstelasi Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan sedang mencari format koalisi yang pas untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Untuk itu PDIP perlu waktu dan momentum yang tepat untuk mengumumkannya.

“Momentum sidang putusan MK hari ini akan mengubah konstelasi politik,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Maruarar Sirait di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (21/8).

Saat berita ini diturunkan, Mahkamah Konstitusi sedang membacakan putusan atas gugatan Prabowo-Hatta terhadap Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Hingga sore pukul 17.00 WIB, sejumlah gugatan Prabowo yang ditolak MK yakni pengurangan jumlah perolehan suara untuk Prabowo-Hatta dan penambahan suara untuk Jokowi-JK, dan mobilisasi pemilih khusus tambahan yang dinilai menguntungkan Jokowi-JK.

Sebagai partai utama pengusung Jokowi-JK, PDIP mencari mitra koalisi yang dapat bekerjasama dan menyatukan visi misi agar tidak terjadi saling serang dalam koalisi. “Kami harus belajar dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Maruarar.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan PAN dan Demokrat berpotensi bergabung dengannya. “Saya ngomong apa adanya. Ini masih kemungkinan,” kata Jokowi. Ia berharap proses pendekatan dengan Demokrat dan PAN segera rampung.

Semakin banyak partai di parlemen yang memperkuatnya, ujar Jokowi, maka akan makin baik untuk pemerintahnya nanti. Namun ia tetap menekankan koalisi tanpa syarat bagi partai-partai yang tertarik untuk bergabung.

Tanpa tambahan suara dari partai-partai di luar koalisi pengusung Jokowi-JK, Jokowi hanya didukung 39,95 persen suara di parlemen yang berasal dari PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura. Sementara untuk mengamankan program-program pemerintah, Jokowi idealnya mengantongi dukungan 50 plus satu persen suara di parlemen.