Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegur tim transisi Jokowi-JK yang melakukan “blusukan” ke beberapa kementerian kabinetnya. Menurutnya, tim transisi langsung masuk tanpa ada koordinasi. Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago menilai tindakan SBY berlebihan.
“Itu berlebihan,” kata Andrinof kepada CNNIndonesia.com saat diwawancara via telepon, Sabtu (6/9).
Andrinof menganggap pembentukan tim transisi merupakan upaya Jokowi untuk mempermudah masa transisi nanti. “Pak Jokowi kan ingin supaya tetap enak. Menurut saya (reaksi Jokowi) masih di batas yang wajar,” ucap dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tim transisi besutan Jokowi-JK, lanjut Andrinof, memang ditugaskan untuk meminta informasi sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan oleh SBY. “Kalau minta informasi, apa yang ditakutkan? Kan bukan memerintah atau memaksa. Kalau meminta tidak dikasih ya tidak apa-apa,” ujar Andrinof.
Menurut dia, rakyat Indonesia dijamin untuk memperoleh informasi public. “Apalagi ini untuk kepentingan presiden terpilih,” kata dia. Lebih jauh ia menduga SBY khawatir ada komunikasi langsung antara tim transisi dengan kementeriannya, yang ditakutkan tidak diketahui olehnya.
“Kayaknya menghindari supaya ada komunikasi langsung yang tidak diketahui oleh orang-orang penting di kubu Pak SBY,” kata pria yang menjabat sebagai ketua umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia ini.
Dari dugaan tersebut, Andrinof berkesimpulan bahwa ada agenda-agenda kubu SBY untuk mempertahankan program-programnya. “Sehingga dibikin tersentralisasi yang harus dikoordinir oleh Menteri Sekretaris Kabinet, Dipo Alam,” ujar dia.
Akademisi asal Padang itu pun menyimpulkan adanya kepentingan kubu SBY untuk mengamankan kebijakan yang sudah ada. “Kalau kita lihat kan pertemuan dengan Pak Boediono dan Chairul Tandjung, dari pernyataannya saya lihat juga kepada proyek-proyek MP3EI, jadi kayaknya ada agenda.”