Teguran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada tim transisi justru dinilai pengamat sebagai bentuk intervensi atas pemerintahan yang akan datang.
Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago mengatakan teguran tersebut membuktikan kinerja pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla justru diintervensi oleh pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden SBY.
“Bukan Jokowi yang mengintervensi pemerintahan sekarang,” ia menegaskan via telepon kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (6/09). "Tapi sebaliknya."
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, saat Rapat Paripurna Kabinet di Istana Presiden, SBY menegur tim transisi Jokowi-JK yang ia anggap menyalahi kewenangan dengan masuk ke kementerian tanpa berkordinasi dengan kabinetnya. Makna tim transisi bukan berarti terdapat dua pemerintahan dalam masa peralihan kepemimpinan, ujar SBY.
Chaniago menduga teguran tersebut ditujukan untuk mengamankan kebijakan pemerintahan yang sudah ada. Hal ini, lanjutnya, dapat dilihat dari pertemuan antara tim transisi dengan beberapa kementerian kabinet SBY justru sering menyoroti persoalan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Program MP3EI digagas oleh kabinet Presiden SBY dan akan selesai pada 2017 nanti.
Di dalam program tersebut, pemerintah punya rencana mengembangkan enam koridor ekonomi yang saling terhubung melalui Sistem Logistik Nasional (Sislognas).
“Pertanyaannya selalu digiring ke MP3EI seperti mendorong penyetujuan proyek-proyek tersebut,” ujar dosen ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) tersebut.
Ia menambahkan ada dugaan kepentingan bisnis terkait pembicaraan proyek MP3EI.
“Kalau untuk kepentingan publik sah-sah saja, tetapi kalau komersil, itu baru namanya pemerintah intervensi kinerja tim transisi,” katanya menutup pembicaraan.