PDIP Yakin Masyarakat Tolak Pilkada oleh DPRD

Jakarta, CNN Indonesia -- Kompaknya lima partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dalam mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD menuai protes keras dari PDI Perjuangan.

Politisi senior PDIP Pramono Anung menyatakan kalau nantinya RUU yang isinya Pilkada diselenggarakan oleh DPRD itu disahkan oleh DPR ini maka hanya untuk kepentingan jangka pendek saja. Artinya, menurut Pramono, tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.

“Seperti yang kita tahu, kedaulatan di tangan rakyat itu kan sudah terbukti melahirkan pemimpin yang unggulan seperti Risma, Ridwan Kamil, Ahok.  Sekarang dengan RUU ini (Pilkada oleh DPRD) lebih mengedepankan politik jangka pendek saja,” ujar Pramono di Gedung DPR, Senin (8/9).

Lebih lanjut ia menekankan bahwa dikembalikannya sistem pemilihan di tangan DPRD menunjukkan sebuah kemunduran dan merusak demokrasi yang sesungguhnya berada di tangan rakyat secara langsung.

Pramono menegaskan PDIP sudah sejak awal menolak Pilkada digelar oleh DPRD dan akan tetap konsisten. “Jadi kalau ada penolakan tanpa PDIP mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, saya yakin masyarakat akan mengajukan judicial review ke MK, saya yakin,” tegas Pramono.

Koalisi Merah Putih di DPR yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera menginginkan agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. RUU Pilkada ini akan disahkan dalam rapat paripurna DPR tiga hari ke depan.