Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai presiden terpilih Joko Widodo mulai melupakan janji-janjinya. Ini terlihat dari kabinet Jokowi yang ternyata bakal banyak diisi oleh kader partai politik. Dari 34 pos menteri, 16 akan diiisi oleh tokoh asal partai dan 18 sisanya diisi para profesional di bidangnya.
"Sebelumnya Jokowi berjanji kabinet akan didominasi kalangan profesional," kata Koordinator ICW Ade Irawan dalam diskusi 'Strategi Mencapai Efektivitas dan Efisiensi Pemerintahan Jokowi-JK' di Jakarta, Selasa (23/9).
ICW menganggap jatah kursi menteri yang diberikan Jokowi untuk partai cukup banyak, bahkan hanya selisih dua angka dengan kursi untuk profesional. Hal ini, menurut ICW, membuat Jokowi berada dalam posisi rawan karena berpotensi kehilangan kepercayaan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi pun diminta untuk tidak melupakan janjinya yang lain, yakni tak mengambil menteri yang rangkap jabatan dengan posisi mereka di partai, misalnya sebagai ketua umum, sekretaris jenderal, atau pengurus struktural partai politik.
"Jika ada menteri yang rangkap jabatan, itu sangat tidak sesuai lagi dengan janji Pak Jokowi. Apakah yang pejabat parpol akan lepas jabatan di parpol? Kita lihat nanti," ujar Ade.
Jokowi sebelumnya mengatakan 18 menteri untuk profesional bukan angka yang kecil. Selain itu, kursi menteri untuk parpol tak bisa dihapuskan karena terkait dengan kalkulasi dukungan politik partai serta hubungan antara pemerintah dan DPR ke depannya.
Meski demikian, Jokowi membantah melakukan kompromi politik. "Lebih banyak kementerian yang kami berikan (kursi menterinya) kepada profesional. Menurut saya itu paling penting," kata mantan Wali Kota Solo itu.
Jokowi berencana mengumumkan nama menteri-menteri kabinetnya pekan depan. Ia juga akan memutuskan nama kabinetnya. Beberapa opsi nama kabinet yang diusulkan ke Jokowi adalah 'Kabinet Kerja dan Perubahan' serta 'Kabinet Kerja Trisakti.'