NasDem Minta Penentuan Pimpinan DPR Ditunda
CNN Indonesia
Rabu, 01 Okt 2014 15:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah dilantik, tugas pertama para anggota DPR RI periode 2014-2019 adalah menentukan pimpinan. Munculnya wacana penentuan pimpinan langsung setelah pelantikan, Rabu (1/10), ditolak oleh Fraksi Partai Nasional Demokrat.
Partai Nasdem menyatakan ingin mengkaji dulu peraturan tata tertib mengenai pemilihan ketua DPR sebelum prosesnya dijalankan. "Kan tidak ada yang mengatakan harus hari ini, jadwal semulanya tanggal 3,” kata politikus partai Nasdem, Rio Capella, di kompleks parlemen Senayan, Rabu (1/10).
Rio mengatakan peraturan yang ada sekarang harus dikaji ulang karena dibuat oleh anggota DPR periode sebelumnya. Dia juga menekankan keputusan Mahkamah Konstitusi tidak mengatur soal teknis, hanya mengatur soal proses.
"Jadi kalau bisa tanggal 3 sajalah," kata Rio.
Dalam UU MD3 yang lama, posisi Ketua DPR otomatis menjadi milik partai pemenang pemilu. Tapi paripurna DPR beberapa waktu lalu mengesahkan revisi terhadap UU itu.
Dalam UU MD3 hasil revisi, pemilihan pimpinan DPR dilakukan dengan sistem paket. Semua parpol parlemen bisa mengajukan calon. Revisi ini sempat digugat oleh PDI Perjuangan ke Mahkamah Konstitusi, tapi ditolak.
Agar bisa mengusung wakilnya ke puncak parlemen, PDI Perjuangan butuh sokongan partai lain, selain Fraksi PKB, Nasdem, Hanura, dan PDIP sendiri. Masalahnya partai lain yang tergabung ke dalam Koalisi Merah Putih tak mudah didekati.
Fraksi PAN misalnya, terang-terangan menolak. "Posisi kami tegas (dengan KMP), tapi tidak perlu diomongkan," kata Tjatur Sapto Edy dari Fraksi PAN, usai acara pelantikan.
Menurutnya, Fraksi PAN sudah ditawari untuk bergabung dengan kubu partai pengusung Jokowi-JK dalam pengusulan paket pimpinan DPR dengan tawaran menteri, namun PAN menolak. "Bukan cuma ditawari lagi, sudah dipaksa," ucap ketua Fraksi PAN periode 2009-2014 itu.
Sementara soal nama calon pimpinan DPR RI dari Fraksi PAN, Tjatur menyatakan sudah sepakat mengusulkan nama mantan menteri kehutanan Zulkifli Hasan sebagai pimpinan DPR.
Partai Nasdem menyatakan ingin mengkaji dulu peraturan tata tertib mengenai pemilihan ketua DPR sebelum prosesnya dijalankan. "Kan tidak ada yang mengatakan harus hari ini, jadwal semulanya tanggal 3,” kata politikus partai Nasdem, Rio Capella, di kompleks parlemen Senayan, Rabu (1/10).
Rio mengatakan peraturan yang ada sekarang harus dikaji ulang karena dibuat oleh anggota DPR periode sebelumnya. Dia juga menekankan keputusan Mahkamah Konstitusi tidak mengatur soal teknis, hanya mengatur soal proses.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam UU MD3 yang lama, posisi Ketua DPR otomatis menjadi milik partai pemenang pemilu. Tapi paripurna DPR beberapa waktu lalu mengesahkan revisi terhadap UU itu.
Agar bisa mengusung wakilnya ke puncak parlemen, PDI Perjuangan butuh sokongan partai lain, selain Fraksi PKB, Nasdem, Hanura, dan PDIP sendiri. Masalahnya partai lain yang tergabung ke dalam Koalisi Merah Putih tak mudah didekati.
Fraksi PAN misalnya, terang-terangan menolak. "Posisi kami tegas (dengan KMP), tapi tidak perlu diomongkan," kata Tjatur Sapto Edy dari Fraksi PAN, usai acara pelantikan.
Menurutnya, Fraksi PAN sudah ditawari untuk bergabung dengan kubu partai pengusung Jokowi-JK dalam pengusulan paket pimpinan DPR dengan tawaran menteri, namun PAN menolak. "Bukan cuma ditawari lagi, sudah dipaksa," ucap ketua Fraksi PAN periode 2009-2014 itu.
Sementara soal nama calon pimpinan DPR RI dari Fraksi PAN, Tjatur menyatakan sudah sepakat mengusulkan nama mantan menteri kehutanan Zulkifli Hasan sebagai pimpinan DPR.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK