PKS Tegas Tolak Kursi Koalisi Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Hidayat Nur Wahid mengaku telah menolak "obral kursi" menteri yang dilakukan oleh PDIP dan partai koalisinya untuk mengubah haluan koalisi partai tersebut. Hidayat mengaku Koalisi Merah Putih akan tetap solid.

"Kami juga dihubungin untuk masuk (koalisi Jokowi), dikasih jabatan menteri. Sudahlah, kami legowo, berikan kursi itu ke rekan-rekan partai Jokowi-JK. Jangan diberikan ke kami (Koalisi Merah Putih), kasihan nanti enggak cukup," kata Hidayat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Menurutnya, PKS Mantap untuk tidak terlibat dalam pemerintahan, melainkan dalam kursi parlemen. "Demokrasi ada takes and balance. Pemerintah yang kuat, ada kontrol yang kuat, itu baik untuk demokraksi," ucapnya.

Lobi melalui 'obral kursi' menteri tersebut menurut Hidayat, tidak akan menghancurkan Koalisi Merah Putih. Dengan demikian, dia menyarankan kursi menteri diberikan kepada partai pendukung Jokowi-JK saja, yakni Partai Nasional Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Kalau dikasih ke mereka saja belom cukup. Pak Jokowi bilang dari parpol ada 16 kursi. Puan (PDIP) menyediakan 56 nama, PKB mengajukan empat nama, NasDem mengajukan dua nama, Hanura juga. Itu saja belom terakomodir semua," katanya.

Hidayat dan partainya mengaku tidak akan bergabung ke kubu Jokowi-JK. "Sejak dini hari, kami solid dan saya yakin tidak ada perubahan luar biasa yang mengubah. Nanti kita lihat apakah PPP bersama PDIP atau tidak, tapi koalisi kami tetap solid," ujarnya.

Meski demikian, politikus PDIP Arya Bima mengaku akan ada partai yang bergabung ke koalisinya. "Kami akan lihat. Saya tetap yakin nanti berjalan smooth. Lobi akan dilakukan lebih jernih. Tidak sekadar menang-kalah tapi mencerminkan konfigurasi pemilihan," ucapnya ketika ditemui usai pelantikan di Gedung DPR, Senayan,  Jakarta, Rabu (1/10).

Mantan Wakil Ketua Komisi VI tersebut memastikan komunikasi tetap dilakukan dengan sejumlah partai. "Kami tetap berkomunikasi dengan PPP, PAN, bahkan Gerindra. Insya Alah 2-3 partai akan merapat," ucapnya.

Ia menambahkan, sebaiknya pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan DPR tidak dipercepat dan sesuai hasil sidang paripurna. "Jangan pemilihan DPR dipercepat karena takut lobi-lobi berubah," ucapnya.

Senin lalu (29/9) Mahkamah Konstitusi memutuskan revisi UU MD3 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, mekanisme pemilihian pimpinan dan alat kelengkapan DPR melalui sistem paket yang termaktub di dalamnya, menjadi sah secara hukum. Sistem paket diajukan oleh lima fraksi untuk menduduki lima posisi pimpinan dan alat kelengkapan DPR.

Menilik koalisi partai dalam peta legislatif kali ini, koalisi dari kubu Prabowo-Hatta yakni Koalisi Merah Putih memenuhi standar lima fraksi, yang didukung oleh Fraksi Demokrat, Golkar, Gerindra, PAN, PPP, dan PKS. Kelimanya dapat mengajukan satu nama untuk lima posisi pimpinan DPR. Sementara itu, kubu Jokowi-JK yang diusung PDIP, hanya didukung oleh tiga fraksi yakni Fraksi PKB, Hanura, dan NasDem.