Setia pada Janji dan Konstitusi, Jokowi Aman

Jakarta, CNN Indonesia -- Keberhasilan partai-partai politik penyokong Prabowo Subianto di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Rabu (8/10) dini hari, melengkapi sukses mereka menyapu bersih semua pimpinan parlemen.

Skor sempurna 5-0. Dimulai dari UU MD3, UU Pilkada, pemilihan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, DPR, dan kini MPR.  

Sedangkan kubu penyokong presiden terpilih Joko Widodo—yang terakhir kemudian bersekutu dengan PPP untuk kontestasi pimpinan MPR—harus gigit jari, lagi dan lagi.

Selama lima tahun ke depan, PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, harus puas menjadi oposisi di parlemen.  

Ilustrasi: Rengga Adhiwena (CNN Indonesia)

Tapi politik adalah politik. Kegagalan komunikasi dan diplomasi politik partai-partai pendukung Jokowi disinyalir menjadi penyebab kekalahan demi kekalahan tersebut.

Di DPR mereka gagal memainkan bandul penting bernama Partai Demokrat. Di MPR, mereka pun gagal mengoptimalkan dukungan Dewan Perwakilan Daerah dan PPP.

Padahal apa kurang menggiurkan tawarannya? Posisi Ketua MPR untuk DPD dan Wakil Ketua MPR untuk PPP yang ngambek karena tak kebagian kursi di pimpinan DPR.

Tapi sudahlah. Nasi sudah menjadi bubur.

Pertanyaan besar yang muncul ke permukaan saat ini adalah: bagaimana nasib pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla nanti? Akankah Jokowi tersandera oleh kepungan kubu Prabowo? Bagaimana cara 'merangkul' DPR dan MPR?

Saya kira itu ada bagusnya. Dengan polarisasi sejelas ini, akan lebih mudah bagi publik untuk mengawasi kebijakan parlemen yang menjadi wakilnya dan pemerintahan. Kekuatan parlemen dan pemerintah juga menjadi agak berimbang sehingga bisa saling mengawasi.

Sekarang tinggal bagaimana mengawal supaya kebijakan legislatif dan eksekutif tetap berpihak kepada rakyat. Kalau tidak, saya percaya people power atau kekuatan rakyat, akan bangkit dengan sendirinya.  

Jokowi tak perlu khawatir tersandera oleh parlemen, karena sistem pemerintahan kita adalah presidensial. Dalam sistem ini presiden memiliki posisi yang lebih kuat dan tidak dapat dijatuhkan hanya karena minim dukungan politik.

Yang perlu dilakukan Jokowi dan Jusuf Kalla untuk lima tahun pemerintahannya adalah bekerja sesuai dengan janji-janji kampanyenya. Kabinetnya harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan berintegritas, tapi juga mampu berpolitik di parlemen. Sehingga mereka tak mudah 'dikadali' atau bahkan disetir baik di depan atau di belakang Jokowi-JK.

Jokowi-JK pun harus tetap setia pada konstitusi dan tidak melanggar hukum apapun.

Bila itu yang terjadi, bukan tak mungkin Jokowi akan sama suksesnya dengan Barack Obama, Presiden Amerika Serikat. Presiden yang kurang dukungan politik tapi terpilih lagi untuk periode kedua karena dipercaya oleh rakyatnya.

* Penulis adalah wartawan CNN Indonesia. Kolom ini adalah pendapat pribadi.