KMP Ingin Jokowi Tak Recoki Parlemen

Dominasi Koalisi Merah Putih atas Koalisi Indonesia Hebat memantik ketegangan politik, khususnya di parlemen. Wakil Ketua DPR dari fraksi Keadilan Sejahtera mengkritik sikap Jokowi yang beberapa kali mengomentari kondisi ketegangan itu.

Sikap Jokowi terhadap dominasi KMP dinilai Fahri sebagai aksi ikut campurnya presiden terpilih itu di legislatif. Menurutnya Jokowi harus bersikap layaknya eksekutif tanpa perlu ikut campur urusan legisalasi atau undang-undang.

"Itulah yang saya bilang. Kenapa pak Jokowi sibuk ngurus legislatif. Harusnya Pak Jokowi itu sibuk menjelaskan bahwa nanti kementerian ada berapa banyak, nanti kementerian ini akan mengerjakan ini, nanti kita akan melakukan ini," kata Fahri dengan nada tinggi.

Fahri yang terpilih dalam sodoran paket Pimpinan DPR RI 2014-2019 mengungkapkan, legislatif bukan urusan Jokowi, melainkan bagaimana fokus dalam mengelola negara untuk mensejahterakan rakyat.

"Urusan dia itu betul gak rakyat akan tambah sejahtera, betulkah nelayan akan dapat akses pembiayaan, betulkah petani akan lebih mengelola sawahnya? Jangan urusi legislatif, ada yang menakut-nakuti Jokowi terhadap legislatif yang dikuasai KMP.

Namun hal berbeda diungkapkan pengamat politk Universitas Parahyangan Asep Warlan. Menurutnya, tidak bisa Jokowi lepas tangan dan mengabaikan apa yang dilakukan oleh DPR, pun sebaliknya. Menurutnya, dengan sistem negara presidensil, presiden dan DPR RI memiliki kesetaraan derajat.

“DPR dan prsiden itu sederajat. UU tidak bisa sah kalau tidak di tandatangani presiden dan DPR, kita bukan negara parlementer,” kata Asep kepada CNN Indonesia.

Apa yang diungkapkan oleh Fahri, menurut Asep adalah sebagai ajang pamer kekuasaan. Baik Jokowi dan dan DPR saat ini tengah berebut simpati rakyat, dengan melakukan segala polah untuk membenarkan perilaku secara konstitusional. “Pamer kekuatan ini pasti ada eksesnya. Tunggu setahun pasti (DPR dan presiden) sudah jalan normal. Ini sedang saling berebut kekuasaan, dan memperpanjang kekuatan.”