PENGUMUMAN KABINET

PDIP Bungkam soal Kabinet

Hafizd Mukti, CNN Indonesia | Rabu, 22/10/2014 16:15 WIB
PDIP Bungkam soal Kabinet Presiden Jokowi ditemani pimpinan TNI, Kapolri, dan Kepala BIN memberikan konferensi pers di halaman Istana Negara, Jakarta Pusat. (CNN Indonesia/Arie Ries
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pengumuman kabinet ditunda satu atau dua hari ke depan. Penundaan tersebut disinyalir muncul akibat adanya delapan nama calon menteri yang diberi tanda oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski demikian, ada juga sinyal Jokowi menuju Tanjung Priok, entah untuk mengumumkan kabinet atau keperluan lain.

PDI Perjuangan enggan berkomentar bila pengumuman kabinet ditunda. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP TB Hasanuddin mengatakan isu tersebut terlalu sensitif secara politik untuk dikomentari. “Nanti setelah diumumkan, baru saya komentar,” jelas Hasanuddin.

Saat ditanya apakah PDIP setuju bila Jokowi-JK menunda pengumuman kabinet, Hasanuddin menjawab diplomatis. "Ini bukan soal setuju tidak setuju. Parameternya beda, bukan partai lagi," kata dia.


Sementara Ketua DPP PDIP lainnya, Maruarar Sirait, tak berkomentar sedikitpun soal penundaan kabinet.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya membantah anggapan bahwa semua nama menteri yang nantinya bergabung dalam kabinet Jokowi-JK harus mendapatkan izin dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Itu tidak benar. Saya pikir konstitusi telah mengatur itu, dan Ibu Megawati juga sudah menyiapkan Pak Jokowi untuk menjadi seorang pemimpin," ujar Hasto di rumah Megawati di Menteng, Jakarta, Rabu (22/10).

Ia menekankan Jokowi dapat menggunakan hak prerogatifnya sebagai presiden untuk memilih siapa saja yang akan bergabung di dalam kabinetnya.

Hal itu mematahkan ucapan Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani  beberapa waktu lalu. Puan mengatakan menteri yang ditunjuk oleh Jokowi harus mendapat persetujuan dari Megawati terlebih dahulu. "Ya harus seizin Ibu Mega. Tidak boleh kalau tidak mendapat restu," kata Puan.

Menurut Hasto, Jokowi sangat mengerti dan paham akan etika politik di internal PDIP, juga tahu dengan baik apa yang perlu atau tidak untuk dilakukan.