Kabinet Batal Diumumkan Dinilai Blunder

Jakarta, CNN Indonesia -- Tertundanya pengumuman nama-nama menteri oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (22/10) malam di Pelabuhan Tanjung Priok, dianggap sebagai bentuk tidak tersusunnya dengan rapih rencana yang dibuat oleh Jokowi. Padahal, jadwal pengumuman menteri kala itu disampaikan dengan resmi oleh Biro Pers Istana kepada awak media.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada, Dodi Ambardi, menyebut sikap Jokowi tersebut sebagai sikap yang blunder. Akan tetapi, hal itu tidak dapat dijadikan sebagai masalah yang fundamental.

"Blunder, tapi tidak fundamental. Artinya, planning tidak tertata dengan rapih. Karena rencana tidak tersusun rapih, akhirnya memberikan imej yang tidak jelas," kata Dodi saat dihubungi CNN Indonesia, Kamis (23/10).

Dodi menjelaskan, walau terkesan tidak jelas, namun kejadian tersebut dianggap sebagai hal yang normal, mengingat Jokowi adalah Presiden baru. Menurutnya, Jokowi hanya kurang memperhitungkan durasi tahap penyeleksian menteri dengan matang.

Meski menganggap minim perhitungan waktu, Dodi memastikan, tertundanya pengumuman itu tidak akan mengganggu kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai partner kerja menteri.

Dia menyayangkan, adanya beberapa sikap anggota DPR yang menganggap Jokowi mengganggu kinerja DPR dengan belum mengumumkan nama-nama menteri.

"Tapi ini kan baru berapa hari," kata Dodi. "Kalau belum diumumkan lantas dianggap mengganggu kinerja, rasanya terlalu didramatisasi," ujar Dodi.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional ini juga melontarkan kemungkinan penyebab diulurnya pengumuman nama-nama menteri oleh Jokowi. Dodi beranggapan, seleksi anggota kabinet menjadi lama karena banyak pihak yang saling tarik-menarik untuk bernegosiasi.

"Karena ada tarik menarik yang banyak, seperti dari partai, dari koalisi, ibu Megawati dan partai penyeimbang. Dari banyak ini, bagaimana caranya harus bisa pas dengan hak memilih yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden," katanya.

Negosiasi pun, menurut Dodi, tidak perlu dilakukan jika Jokowi benar-benar menginginkan kabinetnya ramping. "Kalau mau ramping harusnya enggak ada negosiasi. Untuk mengurangi kekuatan musuh dan menambah jumlah kawan di koalisi, akhirnya malah bikin waktu molor. Harusnya di awal diputuskan. Karena, kalau mau menambah kawan ya artinya kabinet akan menjadi tambun," ujar Dodi.