KOMISI DPR
Lobi PDIP dan Koalisi Prabowo Macet
CNN Indonesia
Kamis, 23 Okt 2014 14:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (23/10), menggelar sidang paripurna dengan agenda pengajuan nama anggota alat kelengkapan dewan bagi fraksi-fraksi yang belum mengajukannya. Namun sidang ini kembali menemui jalan buntu.
Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat plus Partai Persatuan Pembangunan masih menunda pengajuan nama-nama anggota mereka di alat kelengkapan dewan, termasuk sebelas komisi yang ada di DPR.
“Mereka belum mau. Nama ada di kantong mereka, tapi mereka belum mau (mengajukan),” ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Legislator PDIP Aria Bima mengatakan alasan koalisinya belum menyetorkan nama-nama anggotanya untuk menduduki alat kelengkapan dewan adalah karena tidak ada kesepakatan pembagian pimpinan komisi antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.
“(Jika dibagi) proprosional murni, kami (seharusnya) mendapatkan enam ketua dan 22-25 wakil ketua. Kalau mau dipaksakan, ya 16 (kursi pimpinan komisi),” ujar Aria. Namun hal itu belum disetujui oleh koalisi Prabowo.
Aria ingin agar pimpinan DPR menggelar forum lobi, bukan hanya sidang-sidang paripurna yang tidak mencapai suatu hasil.
“Kami bukan tidak mau menyetor (nama), tapi kami tidak mau dikadalin. (Takutnya nanti setelah) setor nama, dia buka rapat di alat kelengkapan dewan (mengenai) pimpinan. Karena kalau voting, biarpun kami lima fraksi, tetap saja kami kalah,” kata Aria.
Selain itu, Aria juga mendengar kabar PPP akan kembali bergejolak antara kubu Suryadharma Ali dan kubu Romahurmuziy yang berujung dengan pembentukan fraksi baru.
Menurut Aria, pengambilan keputusan pimpinan alat kelengkapan dewan baru dapat dilakukan bila kuorum, yakni setengah dari jumlah fraksi yang ada di DPR plus satu. Tanpa itu, maka tidak bisa dilakukan pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan.
Namun Fahri punya pendapat berbeda dengan Aria. “Saya bilang kuorum itu lima fraksi karena itu sudah seratus persen. Bahkan tiga juga sudah kuorum, karena kuorum itu fraksi dua plus satu. Yang sudah menyetor (nama anggota untuk ditempatkan di komisi) hanya lima fraksi, padahal DPR tidak boleh berhenti,” ujar politikus PKS itu.
Aria Bima mengatakan akan terus melobi agar keinginan minimum Koalisi Merah Putih beserta PPP dapat dipenuhi. Kubu PDIP bahkan siap jika hanya mendapat 16 posisi dari 47 yang ada. Jika 16 posisi itu hanya wakil ketua, bukan ketua, pun tak masalah.
“Saya juga bisa sabotase. Tidak bahas undang-undang (dengan) tidak datang ke rapat komisi. Bisa,” ujar Aria tersenyum, entah bercanda atau serius.
Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat plus Partai Persatuan Pembangunan masih menunda pengajuan nama-nama anggota mereka di alat kelengkapan dewan, termasuk sebelas komisi yang ada di DPR.
“Mereka belum mau. Nama ada di kantong mereka, tapi mereka belum mau (mengajukan),” ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“(Jika dibagi) proprosional murni, kami (seharusnya) mendapatkan enam ketua dan 22-25 wakil ketua. Kalau mau dipaksakan, ya 16 (kursi pimpinan komisi),” ujar Aria. Namun hal itu belum disetujui oleh koalisi Prabowo.
“Kami bukan tidak mau menyetor (nama), tapi kami tidak mau dikadalin. (Takutnya nanti setelah) setor nama, dia buka rapat di alat kelengkapan dewan (mengenai) pimpinan. Karena kalau voting, biarpun kami lima fraksi, tetap saja kami kalah,” kata Aria.
Selain itu, Aria juga mendengar kabar PPP akan kembali bergejolak antara kubu Suryadharma Ali dan kubu Romahurmuziy yang berujung dengan pembentukan fraksi baru.
Menurut Aria, pengambilan keputusan pimpinan alat kelengkapan dewan baru dapat dilakukan bila kuorum, yakni setengah dari jumlah fraksi yang ada di DPR plus satu. Tanpa itu, maka tidak bisa dilakukan pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan.
Namun Fahri punya pendapat berbeda dengan Aria. “Saya bilang kuorum itu lima fraksi karena itu sudah seratus persen. Bahkan tiga juga sudah kuorum, karena kuorum itu fraksi dua plus satu. Yang sudah menyetor (nama anggota untuk ditempatkan di komisi) hanya lima fraksi, padahal DPR tidak boleh berhenti,” ujar politikus PKS itu.
Aria Bima mengatakan akan terus melobi agar keinginan minimum Koalisi Merah Putih beserta PPP dapat dipenuhi. Kubu PDIP bahkan siap jika hanya mendapat 16 posisi dari 47 yang ada. Jika 16 posisi itu hanya wakil ketua, bukan ketua, pun tak masalah.
“Saya juga bisa sabotase. Tidak bahas undang-undang (dengan) tidak datang ke rapat komisi. Bisa,” ujar Aria tersenyum, entah bercanda atau serius.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK